Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan tak ada wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus pengelolaan minyak mentah Pertamina yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (7/3).

Bambang menambahkan, pihaknya mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus terkait. Dia menyampaikan, kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," ujar Bambang.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," lanjutnya.

Bambang kemudian menyampaikan dukungan terhadap Pertamina untuk menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat. Sepenuhnya setuju bahwa oknum yang tak baik harus ditangkap, Bambang berpendapat bahwa Pertamina harus diselamatkan.

"Kami mendukung penegakan hukum dan mendukung agar Pertamina menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," pungkasnya.

Saat ini, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding serta kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Setidaknya, sembilan orang termasuk enam petinggi subholding PT Pertamina dan tiga orang dari pihak swasta dijerat sebagai tersangka.

Baru-baru ini, Jaksa Agung mengumumkan tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) pimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi resmi diakui oleh pemerintah. Pengakuan atas kepengurusan Dekopin yang dikomandoi Bambang ditandai dengan pemberian surat pengakuan dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Ketum Dekopin, Bambang Haryadi, mengatakan pihaknya berharap setelah pengakuan ini dapat langsung menyelaraskan program dengan pemerintah. Dia meyakini koperasi menjadi salah satu unsur penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

"Hari ini kami telah mendapat jawaban, bahwa hasil Munas tersebut telah diakui oleh pemerintah. Dan kami berharap ke depan, Dekopin baik di semua tingkatan, Dekopinwil, Dekopinda, bisa bekerja sama dengan pemerintah. Karena kami ingin menyelaraskan program dari pemerintahan Bapak Prabowo agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan kita saat ini," ungkap Bambang kepada wartawan di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Bambang lantas menyampaikan pihaknya berkeinginan terlibat dalam memperkuat sektor ketahanan pangan. Kemudian, kata dia, sektor pertanian hingga perkebunan juga akan menjadi target penguatan Dekopin.

"Ke depan kami ingin perkuat dari semua sektor termasuk terutama di sektor ketahanan pangan. Jadi entar ada koperasi unit desa seperti yang diinginkan pemerintah, ingin dihidupkan kembali dari sektor pertanian. Ada juga dari sektor perkebunan maupun perikanan maupun peternakan yang sifatnya untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan kita ke depan," kata Bambang.

Seperti diketahui, Menkum Supratman Andi Agtas, mengeluarkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang diketuai Bambang Haryadi. Surat ini diserahkan langsung oleh Menkum kepada Ketum Dekopin Bambang Haryadi.

"Pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin dan pada intinya satu, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Haryadi," kata Menkum Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Supratman menjelaskan surat ini dikeluarkan setelah melihat pelaksanaan Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada 27-29 Desember 2024. Dia juga mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan Keppres nomor 6 tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin yang tidak mengalami perubahan.

"Berdasarkan hasil Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada tanggal 27 sampai 29 Desember itu, ternyata tidak mengalami perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," jelas Supratman.

Selain mengakui kepengurusan Dekopin dengan Ketum Bambang Haryadi, Supratman juga menerangkan sekaligus mengakui jajaran Dewan Pengawas, Dewan Majelis Pakar, Induk Kooperasi, Pimpinan Dekopinwil dan Pimpinan Dekopinda. Dia pun berharap pengakuan dari pemerintah ini bisa menjadi langkah awal perjalanan Dekopin ke depan.

"Nah yang kami sahkan hari ini yang pertama adalah Ketua Penasehat yakni Prof. Dr. Jimly Asshidique SH, Ketua Umum Bapak Bambang Hariyadi SE, Ketua Harian Insinyur Priskianto MBA, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Haji Said Abdullah, Ketua Majelis Pakar Dr. Ferry Yuliantono," terang Supratman.

"Dengan demikian maka pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan dan pendaftaran badan hukumnya yang akan segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, segera kami laksanakan. Semoga ini menjadi tonggak yang baru dalam sejarah perjalanan perkoperasian di tanah air," pungkasnya.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, iNewsAmbon.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang digelar pada 27-29 Desember 2024 sah secara hukum. Keputusan ini sekaligus mengesahkan Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum Dekopin terpilih.

Supratman menjelaskan bahwa keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Menteri Sekretaris Negara terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin.

"Hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada rekan-rekan Dekopin. Intinya, kami mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Haryadi," ujar Supratman dalam keterangan resmi, Jumat (31/1/2025).

Menkum HAM berharap keputusan ini dapat mengakhiri polemik yang sempat terjadi terkait sengketa kepemimpinan Dekopin. Ia juga menekankan bahwa pengakuan ini akan segera didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kemenkum HAM.

"Dengan pengakuan ini, kami berharap menjadi tonggak baru dalam perjalanan perkoperasian di Indonesia," tambahnya.

Selain menetapkan Ketua Umum, keputusan ini juga mengesahkan jajaran kepengurusan lainnya, termasuk Ketua Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas, Dewan Majelis Pakar Induk Koperasi, Dekopinwil (Dewan Koperasi Wilayah), dan Dekopinda (Dewan Koperasi Daerah).

Adapun jajaran pengurus Dekopin yang telah tercatat di Kementerian Hukum meliputi:

Ketua Penasehat: Jilmy Asshidique

Ketua Umum: Bambang Haryadi

Ketua Harian: Priskianto

Sekretaris Jenderal: Gilang Widya Pramana

Bendahara Umum: Putri Zulkifli Hasan

Ketua Dewan Pengawas: Said Abdullah

Ketua Majelis Pakar: Ferry Yuliantono

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengeluarkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang diketuai Bambang Haryadi. Surat ini diserahkan langsung oleh Supratman kepada Ketum Dekopin Bambang Haryadi.

"Pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin dan pada intinya satu, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Haryadi," kata Menkum Supratman kepada wartawan di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Supratman menjelaskan surat ini dikeluarkan setelah melihat pelaksanaan Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada 27-29 Desember 2024. Dia juga mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin yang tidak mengalami perubahan.

"Berdasarkan hasil Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada tanggal 27 sampai 29 Desember itu, ternyata tidak mengalami perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," jelas Supratman.

Selain mengakui kepengurusan Dekopin dengan Ketum Bambang Haryadi, Supratman juga menerangkan sekaligus mengakui jajaran Dewan Pengawas, Dewan Majelis Pakar, Induk Kooperasi, Pimpinan Dekopinwil dan Pimpinan Dekopinda. Dia pun berharap pengakuan dari pemerintah ini bisa menjadi langkah awal perjalanan Dekopin ke depan.

"Nah yang kami sahkan hari ini yang pertama adalah Ketua Penasihat yakni Prof Dr Jimly Asshidique SH, Ketua Umum Bapak Bambang Hariyadi SE, Ketua Harian Ir Priskianto MBA, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Haji Said Abdullah, Ketua Majelis Pakar Dr Ferry Yuliantono," terang Supratman.

"Dengan demikian, maka pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan dan pendaftaran badan hukumnya yang akan segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, segera kami laksanakan. Semoga ini menjadi tonggak yang baru dalam sejarah perjalanan perkoperasian di Tanah Air," pungkasnya.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini