Pemuda asal Ngoresan, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Untuk diketahui, hari ini sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya Sumber, Solo, siang tadi. Tim hukum yang hadir yakni Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana dan Rivai Kusumanegara.

Salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan tidak ada pembahasan soal gugatan itu dalam pertemuan tersebut. Pihaknya berkunjung ke rumah Jokowi untuk berlebaran.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, ditemui usai pertemuan dengan Jokowi, Rabu (9/4/2025).

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti.

"Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Menurut Yakup, tidak semua kasus yang menyeret nama Jokowi akan langsung direspons. Ia mengaku akan melihat kasusnya terlebih dahulu.

"Karena ini masih dalam langkah Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Kita lihat case by case, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respons kan juga tidak baik, artinya kita case by case," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Aufaa yang juga putra Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, itu menggugat tiga pihak. Ketiganya yakni Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (tergugat 1), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin (tergugat 2), hingga pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) (tergugat 3) ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, Jokowi digugat karena pada tahun 2012 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo pernah menyampaikan jika mobil Esemka akan diproduksi massal dengan target produksi 5.000 unit per tahun.

"Beliau (Jokowi) saat jadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an juga prototipenya (mobil Esemka) dikendarai langsung ke Jakarta, dan sudah merintis pabrik di Boyolali. Pada awal jadi presiden periode pertama menyampaikan Esemka jadi prioritas jangan sampai jadi proyek simbolis, kemudian memerintahkan Kemenperin untuk mempercepat produksi. Tahun 2017 Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Pabrik Esemka di Boyolali. Sampai periode kedua (menjabat presiden) juga menyampaikan dalam pidatonya, kita terus mendukung industri lokal seperti Esemka untuk go massal," kata Sigit saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa (8/4).

Video: 7 Kendaraaan Terlibat Kecelakaan Beruntun saat One Way di Tol Solo-Semarang

Video: 7 Kendaraaan Terlibat Kecelakaan Beruntun saat One Way di Tol Solo-Semarang

Saksi ahli mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Chairul Huda menjelaskan terkait pentingnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan kerugian keuangan negara. Tim Hukum Kejagung Zulkipli menyebut laporan BPK bukan syarat penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi.

"Nggak ada satu keharusan atau syarat khusus laporan BPK khususnya, itu bukan jadi syarat penetapan tersangka, nggak ada," kata Zulkipli usai sidang praperadilan agenda pembuktian saksi ahli dari pemohon di PN Jaksel, Kamis (21/11/2024).

Menurutnya apa yang disampaikan ahli dari kubu Tom Lembong itu hanya sebagai pendapat dalam kasus umum. Zulkipli kemudian menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan pihaknya sudah sesuai prosedur yang ada.

"Itu kan pendapat. Yang disampaikan itu kan sifatnya ilustrasi umum, bukan di perkara ini," ucap Zulkipli menanggapi.

"Kalau soal perhitungan kerugian, tadi kan disampaikan juga oleh ahli penetapan tersangka itu minimal dua alat bukti, itu standarnya. Itu putusan MK (Nomor) 21 sudah seperti itu. Perma Nomor 4 2016 seperti itu, minimal dua alat bukti," tambahnya.

Perihal pernyataan ahli yang menyebut bahwa penghitungan keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh BPK selaku auditor negara, Zulkipli menyebut hal itu merupakan pendekatan dalam hukum administrasi negara. Sedangkan dalam konteks tipikor, dia menyebut ada pendekatan yang berbeda.

"Ada pendekatan yang berbeda ketika bicara kerugian keuangan negara dalam perspektif tidak pidana korupsi. Kalau hukum administrasi negara tadi disampaikan, ada Undang-undang 17 (tahun) 2003, 1 (tahun) 2004, 15 (tahun) 2004 tentang BPK, ya secara pendekatan hukum administrasi negara begitu," jelasnya.

"Cuma dalam konteks tipikor berbeda tadi, makanya tadi kan saya mengutip ada teori kemandirian hukum pidana, otonomi hukum pidana. Itu tadi premisnya kan satu, hukum pidana punya otonomi menentukan sendiri dan bisa berbeda dengan yang diatur di hukum administrasi negara," terang Zulkipli.

Lebih jauh, Zulkipli menuturkan, detailnya akan dijelaskan melalui saksi ahli yang dihadirkannya dalam sidang praperadilan besok. Dia mengatakan akan menghadirkan lima ahli pada persidangan itu.

"Ada lima ahli besok, empat hadir secara langsung, satu kita bacakan keterangannya secara tertulis. Kita akan sampaikan materi itu nanti melalui ahli," ucapnya.

Di sisi lain, Zulkipli juga menepis pernyataan Tom Lembong yang menyebut sempat tak diberi kesempatan memilih pengacara usai ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga membantah adanya tekanan yang dilakukan jaksa terhadap Tom Lembong dalam perkara itu.

"Nah itu soal tertekan, ini di mana tertekannya? Kalau substansi itu mau kita uji, harusnya dia ngomong. Nah kita bisa hadirkan. Ada CCTV semua di tempat pemeriksaan itu. Kita siap hadirkan, kalau konteksnya dia menyangkal atau memberikan suatu kondisi bahwa dia ditekan, dipaksa," bantah Zulkipli.

"Kita nggak bisa hadirkan itu karena kan dia nggak berani juga menyampaikan secara tegas bahwa ada pemaksaan dan seterusnya," tambahnya.

Sebagai informasi, agenda persidangan hari ini yakni pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dari pemohon. Adapun besok merupakan giliran Kejagung sebagai termohon untuk menghadirkan ahlinya.

Simak Video: Pengacara Tom Lembong Minta Mendag Era Jokowi Lainnya Juga Diperiksa

[Gambas:Video 20detik]