Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

PDIP menggagas Pancasila Summit setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed. PDIP menyebut pihak UEA punya semangat sama dengan nilai-nilai Pancasila.

Megawati bertemu Pangeran Khaled dan delegasi UEA di Sea Palace, Sabtu (15/2/2025) malam. Megawati didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama. Turut hadir Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto serta Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," ujar Zuhairi kepada wartawan di Abu Dhabi, Minggu (16/2/2025).

Megawati disebut setuju dengan gagasan Pancasila Summit di UEA. Zuhairi menyebut, selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Dan Ibu juga setuju, Bu, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Pope, dengan Scholas (Global Scholas Occurrentes) itu Pope juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana dunia ini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," ujar Zuhairi.

Zuhairi menyebut gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika terlaksana. Dia menyebut Presiden Pertama Sukarno dalam masanya selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

"Ini kalau, jadi kalau ini, hasil pertemuan ini langkah besar bagaimana Pancasila menggema kembali di forum-forum dunia sebagai Bung Karno dalam bidangnya di PBB, di Al-Azhar, di Tunisia, Bung Karno selalu mengenalkan Pancasila," kata Zuhairi.

"Jadi ini semacam de javu, bagaimana Pancasila kembali hadir di panggung internasional, dan itulah sumbangsih Ibu Mega kepada dunia dalam bagaimana di balik hubungan Ibu Mega dengan keluarga besar Zayed Al Nahyan," imbuh politikus berlatar NU tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE Awards) kepada kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Ma'ruf mengatakan aksi terorisme di Indonesia terus menurun.

Acara RAN PE Awards ini berlangsung di The Westin Jakarta yang juga disiarkan YouTube Wapres RI, Senin (19/8/2024). Wapres Ma'ruf mengatakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 telah mampu menurunkan aksi terorisme.

"Selama periode pertama RAN PE ini berlangsung serangan terorisme terus menunjukkan penurunan, bahkan pada tahun 2023 tidak terjadi serangan terorisme selama sekali," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

"Selain itu dalam laporan Global Terrorism Indeks 2024 Indonesia mencatatkan penurunan angka kematian akibat serangan terorisme hingga sebesar 22%," imbuhnya.

Ma'ruf menyebut capaian itu berkat kolaborasi semua pihak terkait. Ma'ruf berharap program pencegahan dan penanggulangan terorisme terus dilakukan pada periode berikutnya.

"Capaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam melawan ekstremisme dan memberikan harapan besar bagi kesuksesan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia di periode-periode berikutnya," tuturnya.

Ma'ruf menambahkan Pemberian penghargaan RAN PE tahun 2024 ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Ma'ruf, penghargaan ini diberikan kepada pihak yang secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

"Saya harap pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk memberikan upaya terbaik dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di negara kita yang kita cintai ini," tutur dia.

Dalam RAN PE Awards 2024 ini, terdapat enam kategori penerima penghargaan, yaitu (1) Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE; (2) Kategori Program Inovatif dan Berkelanjutan; (3) Kategori Inspiratif dan Berdampak Nyata; (4) Kategori Komitmen terhadap Prinsip-prinsip RAN PE; (5) Kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak; dan (6) Penghargaan kepada Mitra Pembangunan Pemerintah yang telah berkontribusi aktif dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan RAN PE.

Adapun Wapres dalam acara ini menyerahkan kepada 11 penerima penghargaan Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE, yakni:

- Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kemenko Polhukam
3. Kementerian Luar Negeri
4. Provinsi Lampung
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Kalimantan Selatan
7. Kabupaten Bandung
8. Kabupaten Bogor
9. Kabupaten Garut
10. Kabupaten Purwakarta
11. Kabupaten Lampung Tengah

- Kategori Komitmen dan prinsip-prinsip RAN PE kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional

Megawati Soekarnoputri berbicara terkait jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Megawati mengatakan dia tak mendapatkan gaji pada jabatannya itu di BRIN.

Megawati menyampaikan hal itu dalam pengarahannya di acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8/2024). Megawati mulanya mengungkap percakapannya dengan Menkeu Sri Mulyani.

"Saya suka guyon sama Ibu Menteri Keuangan, saya baru tahu karena saya nggak pernah mikirin, ternyata di apa itu, PNS ya itu gaji nggak boleh dua ya, saya baru tahu beneran lho," kata Megawati.

Mengawati mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan gaji di BRIN. Dia pun tak masalah dengan hal itu karena sebagai salah satu bentuk bakti kepada negeri.

"Saya kan megang BPIP sama BRIN, ternyata yang di BRIN saya nggak dapat gaji lho, coba bayangkan kalau saya mau berontak kayak apa, nggak, saya oke aja, 'oke, nggak apa-apa, Mbak, saya bakti saya pada negeri, kok', kalian itu mestinya begitu lho bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya saya ajari, bakti pada negeri tahu," kata Megawati.

Megawati pun meminta para gubernur dan penjabat gubernur yang hadir tidak menerima rangkap gaji jika memiliki beberapa jabatan.

"Siapa yang nggak mau angkat tangan, jantan kalau laki-laki, kalau perempuan bingung juga saya manggilnya apa. Pokoknya jangan pengecut, saya sengaja lho nggak ada yang tahu saya mau gini, gini, gini, karena saya mikir kapan lagi ketemuan ni," sebut dia.

Megawati juga bercerita perjalan hidup yang dilaluinya adalah unik. Megawati mengenang bahwa dia lahir di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

"Hidup saya itu menurut saya unik, unik lho. Saya anak presiden, tinggal karena bapak saya presiden, wah semua orang gini-gini (ngangkat tangan) di Istana Merdeka sono. Saya boleh tidur di Istana Jogja, saya lahir di situ, karena anak presiden," tutur Megawati.

Megawati juga mengungkit kisah hidupnya di era Presiden Soeharto. Megawati juga bercerita perjalanan menjadi rakyat biasa hingga jadi Presiden RI ke-5.

"Setelah Pak Harto Bapak saya diturunkan, wah orang langsung tidak ada yang mau kenal kami, saya rakyat biasa. Ini pengalaman hidup lho, bukannya subjektif, itu kenyataan, coba bayangkan," tutur dia.

"Saya bilang pada saudara-saudara, kita hidup yang benar, jaga nama Bapak kita. Akhirnya masuk politik, ya akhirnya presiden lah, wapreslah, sampai sekarang saya masih laku, iya maksud saya laku dikasih kerjaan, saya nggak minta," pungkasnya.

Simak juga Video: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 1,4 T untuk 2 Kapal Penelitian Baru BRIN

[Gambas:Video 20detik]