KOMPAS.com - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 belakangan ini menarik perhatian masyarakat karena ada belasan anggotanya yang membuka jilbab saat pengukuhan.

Mereka membuka jilbab karena mematuhi aturan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah ditandatangani dengan materai Rp 10.000.

Meski demikian, pihak BPIP telah menjelaskan, bahwa sebenarnya aturan lepas jilbab itu hanya berlaku pada saat pengukuhan dan pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 berlangsung.

Sementara pada saat latihan ataupun setelah upacara kenegaraan Paskibraka diperbolehkan untuk menggunakan jilbab kembali.

Penjelasan BPIP

Lantas apa sebenarnya BPIP itu?

Sebelum mengetahui apa itu BPIP, perlu diketahui bahwa awalnya Paskibraka setiap tahunnya di bawahi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun kini, Paskibraka berada dinaungan BPIP.

Dikutip dari laman resminya, BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

Sehingga BPIP menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemudian BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Sejarah terbentuknya BPIP

Terbentuknya BPIP dimulai dari pemerintah yang memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu.

Kemudian pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Melalui revitalisasi ini, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dianggap tidak memperlihatkan keteladanan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terkait aturan yang mengharuskan anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 melepas jilbab.

Aturan itu diberlakukan saat pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (13/8/2024) lalu.

"SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), dengan alasan peraturan dari BPIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut larangan itu dilakukan sesuai peraturan BPIP dan sudah ada perjanjian di atas materai 10 ribu saat mendaftar.

Menurut Halili, dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, memang tidak ada pemaksaan kepada seorang anggota Paskibraka (putri) untuk melepas jilbab.

Kendati demikian dalam peraturan itu terdapat standar pakaian atau seragam yang dicontohkan secara visual, salah satunya anggota Paskibraka putri tidak berjilbab.

Halili menyebut, hal itu merupakan bentuk penyeragaman yang tidak mengakomodasi kebinekaan dalam keyakinan mengenai penggunaan jilbab.

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, menurutnya BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

BPIP, kata Halili, juga harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab," ujar Halili.

SETARA Institute mendesak Pemerintah, khususnya BPIP, untuk segera menyelaraskan aturan mengenai Paskibraka, khususnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika".

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 100 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 45 miliar dialokasikan khusus untuk sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator.

Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Mensesneg, Menseskab, KSP, dan BPIP dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2025, RKP tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

"Pimpinan Komisi II yang kami hormati, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp 100 miliar," ucap Yudian dalam rapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45.594.500.000," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, BPIP menyampaikan pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2024 sebesar Rp 342 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 182,6 miliar dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 159,6 miliar.

Ia juga menyampaikan pagu anggaran BPIP selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 15,2 miliar (4,26 persen) dan untuk tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 42,8 miliar (12,52 persen).

Adapun perincian detail usulan tambahan anggaran BPIP tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan Relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp 18 miliar;

2. Peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp 4 miliar;

3. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian, dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 7,4 miliar;

4. Penyelenggaraan diklat bimbingan ideologi Pancasila sebesar Rp 4 miliar;

5. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp 10 miliar;

6. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp 5 miliar;

7. Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp 6 miliar;

8. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45,5 miliar.