Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom. Keduanya membahas perihal isu legalisasi ganja dan kratom di Indonesia.

"Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM," kata Hukom di Kementerian HAM, Jakarta, dilansir kantor berita Antara, Selasa (15/4/2025).

Hukom menerangkan isu legalisasi ganja dan kratom saat ini hangat dibicarakan. Terlebih, kata Hukom, negara-negara di luar sudah melegalisasi dua tanaman tersebut.

"Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut," kata Hukom.

Hukom menerangkan pihaknya sengaja datang ke Kementerian HAM. BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.

"Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia," ujar Hukom.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Pigai menjelaskan HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia. Di mana HAM ini, kata Pigai, tujuannya adalah membangun peradaban bangsa.

"Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa," kata Pigai.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta masyarakat untuk melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) jika ada anggota keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkoba.

Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom menjamin proses hukum tidak akan dilakukan bagi masyarakat yang melapor secara sukarela.

"Kami jamin dan pastikan bahwa mereka yang melapor diri dengan sukarela tidak akan diproses hukum. Saya ulangi lagi, bagi mereka yang melapor sukarela, bahwa ada keluarganya menggunakan atau ketergantungan narkoba, mereka tidak diproses hukum," kata Marthinus di Kantor BNN, Jakarta, Senin (3/3).

Ia mengatakan pelaporan ke IPWL dilakukan agar anggota keluarga yang terjerat narkoba bisa segera direhabilitasi.

"Agar dengan kerelaan melaporkan diri ke IPWL atau institusi penerima wajib lapor terdekat untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Menko Polkam Budi Gunawan meminta para orang tua tidak ragu meminta bantuan jika mengetahui anak terjerat narkoba.

"Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah putra-putrinya mencoba menggunakan narkoba atau korban pengguna narkoba, oleh karenanya jangan ragu ragu meminta bantuan kita, khususnya BNN, jika anak ternyata putra-putri kita ada yang terindikasi menggunakan narkoba," ujarnya.