JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyatakan lembaga yang dipimpinnya siap memberikan dukungan maksimal terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, hingga saat ini, belum ada landasan hukum formal yang mengatur keterlibatan BPOM dalam program tersebut.

"Masalahnya tinggal satu saja sebetulnya, yaitu keterlibatan kami secara formal belum ada," ujar Taruna saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

"Kenapa belum? Karena kami menunggu instruksi. Apakah melalui MoU atau instruksi Presiden," ungkap dia.

Menurut Taruna, BPOM telah menjalin kolaborasi nonformal dengan Badan Gizi Nasional terkait program MBG.

Dalam waktu dekat, menurut Taruna, lembaganya akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional untuk menjadi dasar hukum dalam keterlibatan BPOM.

Taruna mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk segera menyusun MoU ini. Hal ini dilakukan sambil menunggu instruksi Presiden tentang keterlibatan BPOM.

"Supaya terorganisasi, ada landasan aturan, instruksi, dan poin-poin tanggung jawab yang jelas," tambah Taruna.

Taruna menegaskan pentingnya keterlibatan BPOM sebagai bagian dari pengawasan dalam program strategis nasional tersebut.

"Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tentu ini program strategis nasional kita. Badan POM siap memberi dukungan maksimal untuk program Makan Bergizi Gratis," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menyarankan agar BPOM dilibatkan dalam pengawasan program MBG.

Menurut dia, langkah ini penting untuk menghindari insiden seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana puluhan siswa SD mengalami keracunan akibat menu ayam dalam program MBG.

"Alangkah baiknya libatkan BPOM sebagai institusi negara yang bisa (mengawasi). Kalau memang BPOM misalkan SDM-nya sedikit, daerah itu kan ada dinas kesehatan, juga ada ahli gizi yang memahami bagaimana menguji makanan layak atau tidak," ujar Cucun di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

BPOM menyambut baik usulan tersebut dan menganggapnya sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pengawasan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat melalui program MBG.