Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menerima audiensi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf. Pertemuan ini memperkuat koordinasi terkait teknis penyelenggaraan haji.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Imipas, Senin (20/1/2025). Agus Andrianto menyampaikan komitmen penuh Kementerian Imipas mendukung program-program BPH Indonesia.

"Sebagai Kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya dalam mempercepat dan memperbaiki layanan haji," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan teknis penyelenggaraan haji. Termasuk masalah penggunaan visa ziarah yang kerap mengganggu sistem resmi.

"Kami telah mencatat sekitar 20 ribu WNI yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan haji, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian akomodasi di Arab Saudi," jelasnya.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah implementasi program Mecca Road yang dirancang untuk mempercepat proses keimigrasian bagi jamaah haji. Meski program ini telah berjalan, dibutuhkan landasan hukum dan penguatan kerja sama dengan Arab Saudi agar lebih optimal.

Selain itu, Kementerian Imipas juga berencana memperketat pengawasan visa ziarah dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon jemaah.

Pertemuan ini juga mencatat keberhasilan program layanan imigrasi, seperti M-Paspor, Eazy Passport, dan layanan paspor simpatik yang memudahkan pengurusan dokumen perjalanan haji. Untuk mendukung upaya pemberantasan haji ilegal, disepakati bahwa pengajuan paspor calon jamaah akan dilengkapi surat rekomendasi dari BPH Indonesia.

Menutup pertemuan, Agus menegaskan pentingnya kerja sama diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kuota haji. Kolaborasi ini diharapkan penyelenggaraan haji di tahun mendatang berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Kita harus terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, termasuk mempertimbangkan asas resiprokal untuk mempercepat proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji," tutupnya.

MEDAN, iNewsMedan.id - Kementerian Hukum RI menyebut tata kelola Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) semakin baik. 

Hal itu disampaikan Menteri Hukum RI Dr Supratman Andi Agtas, SH, MH melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Dr Widodo, SH, MH, saat menerima audiensi Pengurus Yayasan UISU di Gedung Direktorat AHU Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

"Kami menyambut baik audiensi dan silaturahmi Yayasan UISU. Ini merupakan komitmen pak Menteri dalam mensupport entitas organisasi badan hukum, termasuk Yayasan UISU," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum membuka diri sebagai tempat berkonsultasi bagi Yayasan UISU.

"Sebagaimana harapan Yayasan UISU, hubungan baik ini harus tetap terjalin di masa yang akan datang," jelasnya.

Ketua Umum Yayasan UISU Ir Indra Gunawan, MP menyampaikan terima kasih atas penerimaan audiensi tersebut. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang pejabat di Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar, SH, MH, Kepala Kementerian Kanwil Hukum Bengkulu dan mantan Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkumham.

Menurut Indra, ketika masih aktif sebagai Direktur Badan Usaha, Yayasan UISU sering berkonsultasi dengan Santun Maspari Siregar.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM atas pembukaan blokir akses Yayasan UISU pada 30 September 2024, dan Pencatatan Akta Yayasan UISU (Akta Notaris Aldi Subhan Lubis, SH, MKN No. 06 tanggal 30 November 2024," sebut Indra.

Ia juga berterima kasih kepada Menteri atas peresmian Sentra Kekayaan Intelektual UISU, pada 19 Oktober 2024.

"Ucapan terima kasih juga atas terbitnya petunjuk tertulis dari Direktur Badan Usaha AHU tertanggal 5 Desember 2024, terkait tata kelola Yayasan UISU yang ditandatangani Dr Andi Taletting Langi, SH, MH. Kami juga memohon arahan Dirjen AHU terkait hal-hal substansi Badan Hukum Yayasan," ungkap Indra.

Indra berharap hubungan baik dan silaturahmi Yayasan UISU dengan Kementerian Hukum, khususnya Ditjen AHU Kemenkum terus terjalin.

Turut hadir, Anggota Pembina Yayasan UISU yang juga Rektor Universitas Jayabaya Jakarta Prof Dr Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH, Sekretaris Umum Yayasan UISU, M Idris, SH, MH, dan Ketua Bidang OSDM Yayasan UISU Dr Dani Sintara, SH, MH.

Kemudian, Sekretaris Dirjen Hantor Situmorang, SPd, MSi, Direktur Badan Usaha Dr Andi Taletting Langi, SH, SIP, MSi, M.Phil serta Direktur Perdata Henry Sulaiman, SH, ME.

Editor : Odi Siregar