Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjalin kolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham). Langkah ini bertujuan untuk mempertajam program-program Kemensos yang berwawasan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu diungkapkan olehnya saat mengunjungi Kantor Kemenham, Kamis (28/11/2024). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

"Kami minta didampingi oleh Kemenham supaya kita tajam dalam menyusun program-program Kemensos," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Menurut, bidang tugas Kemensos juga erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan HAM yang menjadi bidang tugas dari Kemenham.

"Terkait tugas presiden, kita ada irisan-irisan dengan Kemenham ini, jadi hal yang perlu kita lakukan dalam satu hingga dua bulan ke depan kita sudah ada rumusan program kerja yang berwawasan HAM," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Kemensos memiliki sasaran program yang di dalamnya terdiri dari masyarakat rentan. Ada juga beberapa kategori sasaran yang merupakan penyintas dari permasalahan sosial dan hukum, tentunya juga akan berkaitan dengan pemenuhan HAM.

Hal itu bukan tanpa sebab, karena bidang tugas Kemensos memang sangat bersinggungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan HAM yang harus dipenuhi pada setiap masyarakat.

"Ini (HAM) saya rasa mendasar sekali. Kami memiliki sasaran program bernama 12 PAS. Kepanjangan PAS itu adalah Pemerlu Atensi Sosial. Mereka itu adalah penyintas yang perlu direhabilitasi agar fungsi sosialnya utuh. Setelah utuh maka diberdayakan," ujarnya.

Di dalam 12 kategori sasaran Kemensos tersebut, diantaranya mencakup anak terlantar dan berhadapan hukum, afirmasi khusus komunitas adat terpencil (KAT), korban kekerasan termasuk pekerja migran bermasalah sosial, dan warga binaan eks napi.

"Jadi mereka (12 PAS) rata-rata yang rentan dan penyintas, korban Napza, dan HIV/AIDS. Mereka yang bermasalah sosial seperti kelompok minoritas. Kemudian perempuan rentan, dan fakir miskin," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan kolaborasi yang terjalin bersama Kemenham akan diperdalam dengan pertemuan tim teknis satu sama lain untuk membahas isu-isu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan HAM.

"Sangat dekat sekali pak bidang tugas bapak (Kemenham) dengan bidang tugas kami," jelasnya.

Sementara itu, Natalius Pigai membenarkan keterkaitan yang dapat dijalin antara Kemensos dan Kemenham.

"HAM itu berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan HAM. Terkait pemenuhan kebutuhan HAM itulah hampir 80 persen kebijakannya itu ada di Kemenham. HAM itu juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Salah satu yang mengisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan bagi orang yang lemah (rentan) itu masuk ke bidang kerja Kemensos," tutup Pigai.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.

"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.

Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.

Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.

"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.

Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.

Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

"Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak/Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat," kata Pigai.

Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

"Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," ujarnya.

Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi PKS. Saya lebih kenal Fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi," ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

"Fraksi PAN, kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, PKB yang saya hormati dan saya muliakan semua," imbuhnya.