JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya jual beli aset kripto di Indonesia dinilai masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain.

CEO platform investasi kriptoIndodax Oscar Darmawan menyebutkan, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri.

Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11 persen PPN untuk setiap transaksi.

UNSPLASH/TRAXER Ilustrasi bitcoin, aset kripto.

"Bandingkan dengan platform luar negeri yang tidak memberlakukan pajak serupa, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global," terang Oscar dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

“Bukan berarti investor enggan patuh pajak, tapi besaran tarif saat ini mengurangi daya saing
platform dalam negeri. Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah
mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1 persen seperti halnya perdagangan saham,” imbuhnya.

Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1 persen pada tahun 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan.

Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik.

Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai langkah ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

“Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang
sedang berkembang,” ujarnya.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

Oscar turut menyoroti hambatan regulasi lain, salah satunya larangan dari Bank Indonesia
terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto. Padahal, di luar negeri, bank
telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

“Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan
terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak
tertinggal dari negara-negara tetangga,” tambah Oscar.

Ia juga menekankan pentingnya literasi masyarakat dan selektivitas dalam memilih aset
digital.

“Indodax menghadirkan program edukasi gratis dengan tujuan utama bukan mengajak orang membeli kripto, melainkan membekali masyarakat dengan pengetahuan yang benar dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Meski demikian, Oscar menyadari bahwa keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal ini mencakup keterbatasan listing
aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional.

“Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir
dalam industri kripto. Dahulu kita termasuk yang tercepat dalam pengaturan, tapi kini justru
tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang," ungkapnya.

JAKARTA, investor.id - Keberadaan industri aset keuangan digital (AKD)/aset kripto (AK) di Indonesia ini telah melibatkan hingga 21,63 juta investor dengan total transaksi Rp 475,13 triliun per Oktober 2024.

Jumlah ini bahkan melebihi investor pasar modal yang masih di sekitar  14,35 juta. Selain itu, instrumen investasi aset ini memiliki risiko yang tinggi dan sering marak kemunculan aset kripto ilegal.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai ketentuan pelaksana atau teknis terkait  pengalihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuagan (OJK). Ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam peralihan kewenangan tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), PP itu menjadi aturan teknis peralihan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK.

Mengutip pasal 312 ayat (1) UU P2SK, peralihan itu secara penuh paling lambat dilaksanakan 24 bulan sejak UU itu disahkan pada 12 Januari 2023 atau tepatnya 12 Januari 2025.

Sementara itu, untuk PP peralihannya semestinya sudah harus ditetapkan  paling lambat enam bulan sejak UU PPSK diterbitkan atau 12 Juli 2023.

Nyatanya, hingga saat ini, PP aset kripto belum juga berlaku, kendati kabarnya sudah diteken sejumlah menteri terkait.

Jika PP itu belum berlaku, tim transisi yang terdiri atas OJK, Bank Indonesia (BI), dan Bappebti tidak dapat dibentuk.

“Makanya, kami terus mendesak pemerintah beserta regulator terkait agar segera merampung peraturan turunan ini untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan peralihan kewenangan tersebut,” ujar anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin kepada InvestorDaily, Senin (30/12/2024).

Puteri mengaku, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK pada 18 November 2024 lalu, pihaknya sudah mengingatkan OJK untuk mendorong pemerintah agar mempercepat terbitnya PP tersebut.

“Dan, hal tersebut juga telah tertuang dalam kesimpulan rapat,” ucap anggota legislatif dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Ia menginformasikan, PP itu kini masih dalam bentuk rancangan yang tengah dalam proses pembahasan dan finalisasi oleh pemerintah dan regulator terkait.

Padahal, proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappenti ke OJK secara keseluruhan harus selesai pada 12 Januari 2025.  “Masih ada waktu yang tersisa untuk segera menyelesaikan peralihan ini sebaik mungkin,” tegas dia.

Menurut Puteri, OJK harus terus berkoordinasi dengan Bappebti dan regulator lain untuk memastikan agar proses transisi ini berjalan dengan lancar dan soft landing. Sehingga, kegiatan operasional dan proses bisnis yang telah berjalan terkait dengan aset kripto tidak mengganggu.

“Makanya, OJK perlu menjamin terciptanya ekosistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi,” tandas dia.

Untuk itu, Puteri menambahlan, OJK perlu memastikan kesiapan dari segi kelembagaan dan regulasi, perizinan, infrastruktur dan teknologi pengawasan, sumber daya manusia (SDM) pengawas, bursa, penjaminan, mitigasi risiko, keamanan data, hingga perlindungan konsumen.

“Kami tekankan agar OJK dapat memastikan aspek perlindungan bagi konsumen dan investor, termasuk menjamin upaya untuk edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan risiko dari aset ini,” pungkas Puteri.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News