Seharusnya permintaan/ pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi sebagai penggugat kepengurusan Kadin Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut telah terjadi pelanggaran Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

Keppres No.18 Tahun 2022 berisikan persetujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Berdasarkan pasal 4 UU No.1/1987 Jo. pasal 15 ayat (2) Keppres No.18/2022 menyatakan hanya ada satu Kadin yaitu Kadin Indonesia periode 2021-2026," kata kuasa hukum penggugat Munaslub Kadin Indonesia, Denny Kailimang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Denny mengatakan itu terkait gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie dan tiga orang lainnya.

Dia menegaskan dunia usaha harus fokus mendukung pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam lima tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) Keppres No.18/2022, adapun tahapan dan syarat untuk dapat diselenggarakannya munaslub yakni, harus ada pemberian surat peringatan tertulis (baik pertama maupun kedua) yang didahului dengan adanya rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memberikan surat peringatan tertulis tersebut.

Kemudian, harus ada permintaan sekurang-kurangnya setengah jumlah Kadin Provinsi dan permintaan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.

"Seharusnya permintaan/ pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama," jelasnya.

Awalnya, pada Kamis (12/9), para penggugat mendapatkan Surat Panitia Munaslub Kadin 2024 No. 002/MUNASLUB/IX/2024 tanggal 12 September 2024 untuk menghadiri Munaslub Kadin 2024.

Kemudian, Sabtu (14/9), para penggugat mendapatkan surat dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2021-2026 No. 1740/DP/IX/2024 yang isinya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepengurusan Kadin di semua tingkatan dan Anggota Luar Biasa (ALB) agar tidak menghadiri Munaslub Kadin 2024.

"Karena penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 melanggar Keppres 18/2022 tentang AD/ART KADIN," jelasnya.

Hingga akhirnya, para penggugat dan dua Ketua Umum Kadin Provinsi lainnya masing-masing melalui surat maupun hasil rapat via zoom meeting dalam periode 12 September 2024 hingga 14 September 2024 dengan tegas menolak penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024.

Namun, para tergugat tetap melaksanakan Munaslub Kadin 2024 pada hari Sabtu (14/9) pukul 13.00 WIB yang bertempat di Hotel St. Regis Jakarta.

Sementara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menunda gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie.

Sidang ditunda Kamis depan (19/12) pukul 10.00 WIB di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara sidang tercatat dengan nomor 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang teregister pada Selasa (26/11).

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan delegasi pengusaha Jepang dari Japan-Indonesia Association (Japinda) di Istana Negara, Jumat 6 Desember 2024, menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang. Dalam acara yang diakhiri dengan jamuan santap siang ini, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, menegaskan pentingnya kepastian hukum, kolaborasi lintas sektor, dan sinergi global sebagai kunci utama menarik investasi asing.

“Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada investor, sementara kolaborasi global memastikan investasi memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Ini adalah pondasi utama untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Arsjad.

Baca juga: Tiongkok Bakal Guyur Investasi ke Indonesia, Ini Dia Sektor yang Diincar

Fokus pada Penguatan Sektor Strategis

Arsjad menjelaskan bahwa pertemuan ini berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi di sektor strategis, seperti manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi. Jepang, sebagai salah satu investor terbesar Indonesia, diharapkan tetap menjadi mitra utama dalam transformasi ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi bilateral untuk menghadapi tantangan ekonomi global. “Jepang adalah mitra strategis yang telah berkontribusi signifikan dalam berbagai sektor. Kami berkomitmen untuk mempererat hubungan ini demi menciptakan peluang baru yang saling menguntungkan,” ujar Presiden.

White Paper sebagai Panduan Strategis

Arsjad turut menggarisbawahi pentingnya White Paper 2024-2029 yang diluncurkan Kadin Indonesia sebagai panduan pembangunan ekonomi. Dokumen ini mencakup reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi, serta langkah-langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

“White Paper ini adalah bentuk konkret dari visi Kadin Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, termasuk reformasi regulasi dan pemanfaatan teknologi,” jelas Arsjad.

Kolaborasi Sebagai Role Model Global

Lebih lanjut, Arsjad menyatakan bahwa kolaborasi Indonesia-Jepang harus menjadi contoh bagi kerja sama global lainnya. Ia optimistis pendekatan ini akan memperkuat daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

“Kita memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, potensi ini hanya bisa terealisasi jika kita memberikan jaminan melalui kebijakan yang jelas, stabilitas hukum, dan kolaborasi yang erat dengan mitra internasional,” tambahnya.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk menciptakan hubungan bilateral yang lebih solid, terutama dalam mendorong investasi pada sektor energi hijau dan teknologi tinggi. Dengan pendekatan berbasis kepastian hukum dan kolaborasi global, Arsjad meyakini bahwa Indonesia dapat merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadikan ekonomi nasional semakin kompetitif di tingkat dunia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)