Jakarta (ANTARA) - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said mengundang Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas untuk menghadiri Forum Hukum ASEAN yang akan diadakan pada Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum yang akan diadakan pada 19-21 Agustus itu akan berfungsi sebagai platform utama untuk mempromosikan akses terhadap keadilan, mendukung integrasi ekonomi regional, dan memajukan diskusi tentang keselamatan daring, kejahatan dunia maya, kebangkrutan lintas batas, hukum komersial, dan tata kelola yang baik.

Forum tersebut akan mencapai puncaknya dengan formalisasi Pernyataan Bersama oleh Menteri Hukum ASEAN tentang pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional, yang menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap kerja sama hukum dan ekonomi.

Undangan untuk Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas itu disampaikan Menteri Azalina dalam kunjungan ke Jakarta pada 8-9 Mei, sebagaimana keterangan pers Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri Malaysia, Jumat.

Dalam keterangan itu mereka menyebutkan bahwa forum tersebut akan diselenggarakan oleh Malaysia dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai mitra dialog Pertemuan Pejabat Hukum Senior ASEAN (ASLOM) dan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM).

Sementara itu, misi kunjungan resmi ke Indonesia yang dilakukan Azalina merupakan bagian dari serangkaian misi diplomasi hukum ASEAN yang lebih luas yang dilakukan oleh Malaysia, yang merupakan Ketua ASEAN 2025.

Sedangkan, misi baru-baru ini ke Singapura, Thailand, China, Kamboja, Brunei, Laos dan Vietnam bertujuan untuk memperkuat komitmen Malaysia dalam memperkuat kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

Malaysia, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra-mitra ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan penguatan kolektif ASEAN sebagai blok yang sangat kompetitif di mana investasi dapat mengalir bebas di kawasan ASEAN yang damai, aman, memiliki kebebasan navigasi dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Azalina menekankan pentingnya mempromosikan mediasi dan arbitrasi sebagai alat yang praktis, hemat biaya, dan efisien untuk penyelesaian sengketa komersial.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama hukum, dan mencatat bahwa kerangka hukum yang tangguh sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga memudahkan perdagangan regional, investasi, dan kerja sama lintas batas di seluruh ASEAN.

Dia juga menegaskan kembali dedikasi Malaysia terhadap harmonisasi hukum di seluruh ASEAN, dan menyatakan bahwa "Masa depan kawasan kita terletak pada stabilitas dan kepastian hukum yang berlandaskan pada ekosistem hukum tangguh yang dapat dipercaya pada masa-masa terbaik maupun terburuk."

"Melalui reformasi hukum kolektif dan kerja sama, kami terus memperkuat ASEAN yang lebih sejahtera," imbuh Azalina.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tetap teguh dalam misinya untuk membangun ekosistem hukum yang siap menghadapi masa depan yang tidak hanya menguntungkan ekonomi ASEAN, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama kawasan tersebut terhadap keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menteri Hukum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyarankan agar pemerintah Malaysia bisa bergabung dalam Konvensi Apostille.

Saat bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi Dato’ Sri Azalina Othman Said di Jakarta, Kamis (8/5), dia menyebutkan hal itu mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis.

"Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara," ucap Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selama tahun 2024, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI mencatat terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

Menurut Supratman, keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia.

Konvensi Apostille merupakan perjanjian internasional yang menyederhanakan legalisasi dokumen publik di antara negara-negara yang menjadi pihak perjanjian. Konvensi itu menghilangkan kebutuhan legalisasi yang rumit, menggantinya dengan sertifikat resmi (apostille) yang diterbitkan oleh negara asal dokumen.

Selain dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, kedua menteri juga membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional.

Supratman mengatakan bahwa Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodasi perkembangan terkini.

"Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing," ucap dia.

Pemerintah Indonesia, lanjut Menkum, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang.

ALF itu sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

"Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan pernyataan bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia," kata Supratman.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi Dato’ Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang hukum dapat berkembang makin baik ke depannya.

Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025