Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan. Merespons hal itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menilai arahan itu hal yang biasa.

"Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan analogi Prabowo terkait kabinet yang merupakan sebuah tim. Jika ada arahan untuk merapatkan barisan, menurut dia, hal yang wajar sebagai bentuk pengingat sekaligus memberikan semangat

"Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujarnya.

Saat ditanya adalah indikasi kerenggangan, Prasetyo membantah. Ia menekankan kabinet saat ini solid dan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

"Enggak ada kerenggangan," ujarnya.

"Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," lanjut Prasetyo.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku sempat ditelepon Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Cak Imin saat acara halalbihalal di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

Prabowo diundang ikut acara halalbihalal di kediamannya. Namun, kata Cak Imin, Prabowo berhalangan hadir.

"Cuma mengucapkan selamat acara malam hari ini. Iya. Beliau (Prabowo) tidak bisa hadir," tuturnya.

Cak Imin mengatakan Prabowo mengucapkan halal bihalal dan meminta semua menteri merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama Menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin.

Simak Video 'Cak Imin Ungkap Pesan Prabowo ke Semua Menteri: Terus Rapatkan Barisan':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan merupakan unsur tak terpisah dalam membangun dan mewujudkan ketahanan nasional. Kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terjaganya ketertiban umum dan menjadikan kinerja perekonomian negara selalu produktif.

Sebagai tema, urgensi kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan dikemukakan Presiden Prabowo ketika memberikan pengarahan pada rapat pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1). Berbagai kalangan mengapresiasi dan menggarisbawahi materi pengarahan dan pembekalan oleh presiden di forum itu, termasuk ungkapan 'negara gagal' serta ungkapan 'tentara dan polisi yang gagal'.

Rangkaian pengarahan Presiden Prabowo di forum tersebut sangat mendasar, namun juga sangat responsif. Patut dimaknai sebagai kehendak baik dan kesungguhan presiden menanggapi aspirasi dan gelisah masyarakat yang setiap hari melihat dan mencatat sejumlah indikator tentang melemahnya ketahanan nasional di berbagai sektor, utamanya ekonomi dan penegakan hukum. Kecenderungan itu juga diakibatkan oleh melemahnya fungsi dan kontribusi beberapa institusi negara.

Dari seluruh rangkaian materi pengarahan itu, ungkapan yang bermakna tentang kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan sangat layak dijadikan pijakan untuk memahami esensi persoalan yang sedang dihadapi Indonesia menurut sudut pandang Presiden. Di forum itu, Presiden Prabowo menegaskan segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk dari pemerintah tidak akan ada artinya kalau tidak ditegakkan.

Tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan atau menyimpulkan penegasan presiden itu. Secara tidak langsung, presiden mengemukakan kepada semua institusi negara, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan seluruh elemen bangsa mematuhi, menghormati dan konsisten melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang diberlakukan negara. Sebab, kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku akan mewujudkan good governance, terwujudnya ketertiban umum, serta menjadikan kinerja perekonomian negara selalu produktif.

Sebaliknya, semua orang paham bahwa jika sistem hukum dan perundang-undangan tidak dipatuhi dan dihormati, yang akan terjadi adalah kerusakan di berbagai sektor dan berbagai aspek kehidupan bersama. Jangan berharap good governance akan terwujud. Justru korupsi akan merajalela.

Ketertiban umum juga akan mengalami kerusakan karena kualitas penegakan hukum yang buruk. Institusi penegak hukum akan selalu dicemooh, bahkan sebagian elemen di dalam masyarakat tak segan melakukan perlawanan kepada penegak hukum.

Jika kekacauan dan kerusakan akibat lemahnya penegakan sistem hukum dan perundang-undangan itu berlarut-larut, kecenderungan itu akan menjelma menjadi sebuah proses yang menjerumuskan sebuah sebuah komunitas ke dalam perangkap kegagalan. Dengan begitu, menjadi sangat relevan untuk lebih dalam memaknai ungkapan presiden tentang 'negara gagal' serta ungkapan 'tentara dan polisi gagal'.

Presiden menegaskan TNI dan Polri adalah dua institusi yang mewujudnyatakan kehadiran negara, penegak kedaulatan, dan wujud nyata dari eksistensi negara. Untuk alasan itulah Presiden merasa perlu mengingatkan ungkapan tentang negara gagal. "Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," kata Presiden.

Kepada peserta Rapim TNI-Polri itu, Presiden kemudian juga menegaskan, "Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap, lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen."

Dengan penegasan Presiden seperti itu, menjadi jelas relevansi tentang kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan sebagai unsur tak terpisah pada aspek ketahanan nasional. Maka, dari pengarahan di forum Rapim TNI-Polri itu, patut untuk dimaknai Presiden Prabowo selaku Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memanggil dan mendorong seluruh elemen masyarakat, bersama TNI, Polri dan BIN, untuk terus memperkuat keseluruhan aspek pondasi ketahanan nasional.

Efektivitas ketahanan negara-bangsa harus tercermin pada kemampuannya merespons dan mengeliminasi segala bentuk rongrongan yang berpotensi memperlemah kedaulatan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengapresiasi semua unsur TNI dan Polri yang telah bekerja keras menjaga kedaulatan dan menjaga keamanan, dengan segala kekurangan.

Memahami apa yang dihadapi semua institusi, presiden berujar, "Suatu organisasi, suatu institusi yang terdiri dari ratusan ribu orang tidak mudah untuk dibina, tidak mudah untuk dikendalikan," kata Presiden.

Sudah barang tentu materi pengarahan Presiden tersebut diarahkan kepada semua institusi negara sebagai pembantu Presiden yang melaksanakan semua peraturan perundang-undangan serta berbagai ketentuan hukum. Secara tidak langsung, presiden memastikan bahwa kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan akan memperkokoh ketahanan nasional.

Sebaliknya, ketahanan nasional akan melemah jika tingkat kepatuhan dan penghormatan terhadap sistem hukum, UU serta peraturan pelaksanaannya berada pada titik terendah. Dalam konteks itu, Presiden berharap institusi negara pun patuh dan tidak kompromistis dalam melaksanakan UU serta ketentuan hukum lainnya.

Rangkaian materi pengarahan oleh Presiden itu tentu saja berpijak pada realitas Indonesia hari-hari ini, yang ditandai oleh melemahnya ketahanan nasional di berbagai sektor, utamanya sektor ekonomi dan penegakan hukum. Presiden telah berupaya membangun kembali ketahanan ekonomi nasional dari puing-puing kehancuran puluhan juta unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dari sekitar 65,5 juta unit UMKM, tak kurang dari 48,6 persen telah dinyatakan bangkrut akibat tekanan bertubi-tubi oleh faktor eksternal. Konsekuensinya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan tak terhindarkan.

Wujud lain dari pelemahan ketahanan nasional adalah penegakan hukum yang mengingkari prinsip, nilai dan asas keadilan. Alih-alih dihormati dan disegani, institusi penegak hukum sekarang ini justru terus dicemooh oleh masyarakat kebanyakan karena mempraktikan tebang pilih.

Masyarakat melihat bahwa pisau penegakan hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika kecenderungan seperti ini terus berlanjut, kualitas ketertiban umum menjadi taruhannya.

Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1) sore.

"Akan ada arahan dari pak presiden mengenai tiga bulan 100 hari pertama dan mungkin presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di lokasi.

Serupa, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan rapat ini akan mendengarkan arahan Presiden Prabowo.

"Rapat paripurna kabinet paripurna, soal nanti ikut arahan pak presiden," kata Supratman di lokasi, Rabu (22/1).

Pantauan CNNIndonesia.com, para menteri dan wakil menteri berbondong-bondong mulai hadir di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka kompak mengenakan baju kemeja putih-putih.

Turut hadir ke lokasi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kemudian Menteri PDT Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Lalu, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk hingga Wamenko Polkam Lodewijk Paulus.

Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan yang pertama kali digelar pada 2025. Sidang ini berlangsung beberapa hari sebelum kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran pada 28 Januari 2025 pekan depan.

Kasus buka akses judi online yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyita perhatian. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kasus tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu semangatnya yang pertama adalah perkara judi online itu adalah sesuatu yang harus segera kita selesaikan. Kalau kita berantas, beliau ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya," kata Prasetyo di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Prasetyo mengatakan Prabowo telah memberikan arahan kepada penegak hukum dalam menangani kasus judi online. Prabowo, kata Prasetyo, menekankan penegakan hukum harus selalu berdasarkan fakta.

"Jadi kalau berkaitan dengan masalah itu semua dikembalikan ke fakta hukum, semua dikembalikan ke aparat penegak hukum, Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri untuk menangani masalah judi online, termasuk kepada Ibu Menteri (Komdigi)," tutur Prasetyo.

Prasetyo menyebut pemerintahan Prabowo berkomitmen dalam memberantas judi online. Dia mengatakan Prabowo telah meminta penegak hukum tidak ragu dalam menjerat bandar judi online secara tegas.

"Kalau komitmen iya. Kalau memang betul-betul ditemukan ya nggak ada masalah, itu harus ditangani, harus ditindak setegas-tegasnya," katanya.

"Kalau masalah komitmen ya begitu. Tidak ragu-ragu Bapak Presiden sebelum melakukan lawatan ke luar negeri berkali-kali menekankan mengenai masalah ini," sambung Prasetyo.

Kasus mafia akses judi online yang melibatkan pegawai Komdigi saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Total saat ini sudah 18 orang tersangka ditangkap di kasus tersebut.

Dari 18 orang tersangka itu, 10 orang adalah pegawai Komdigi dan 8 lainnya adalah warga sipil. Para tersangka itu diduga memanfaatkan kewenangan mereka dalam membuka dan memblokir situs judi online.

Pengelola situs yang ingin situsnya tak diblokir kemudian membayar uang kepada para tersangka. Polisi menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini.

Simak Video Arahan Prabowo di Rapat Kabinet: Pemberantasan Judol-Narkoba

[Gambas:Video 20detik]