Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) meminta agar pemerintahan fokus dalam menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut Ketua AKSI, Marzuki Darusman penyelesaian kasus HAM perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, saat ini ada rencana pemerintah untuk merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.

“Nah bagaimana memulihkan kepercayaan itu? Satu-satunya ialah bahwa bila mana 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah dilakukan bersamaan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Enggak bisa yang 12 perkara itu dimasukkan ke dalam penulisan ulang, tetapi tidak diselesaikan secara real,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Mantan jaksa agung itu menegaskan akan sulit memulihkan kepercayaan publik bila pemerintah hanya mengisi berbagai masukan yang diambil dari masyarakat saja.

“Jadi ada krisis kepercayaan. Pulihkanlah itu dengan penyelesaian 12 perkara pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah pada masa yang lalu,” tegasnya.

Senada, sejarawan sekaligus anggota AKSI, Asvi Warman Adam meminta agar pemerintah turut serta membahas soal 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Orde Baru dan Reformasi di dalam rancangan revisi ulang sejarah Indonesia.

“Itu sudah diakui oleh negara, sudah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu sudah terjadi dan negara menyesalkan hal itu. Ini juga tidak disinggung secara tuntas di dalam buku [draf] ini gitu. Jadi dihindari membicarakan ke-12 pelanggaran HAM berat itu gitu,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, dia menekankan bahwa pihaknya tetap berada dalam posisi menolak rencana pemerintah merevisi sejarah Indonesia. Menurutnya, rencana ini merupakan bagian dari manipulasi atau penyalahgunaan sejarah.

“Jadi kami melihat hal itu bahwa ini bagian dari manipulasi sejarah. Oleh sebab itu kami tolak, disamping juga istilah sejarah resmi itu yang tidak tepat,” tegas Asvi.

Progres Revisi Sejarah Indonesia

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia, yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.

“Sekarang ini masih dalam tahap awal [revisi sejarah], update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan," kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung dilansir dari Antara, Senin (29/4/2025).

Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan para sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi.

Dengan demikian, masing-masing era sejarah akan memiliki tim sendiri dan disusun per buku. Tim tersebut disusun berdasarkan ahlinya.

“Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian," ujar politisi Gerindra tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Februari 1979, Imam Khomeini memimpin revolusi di Iran. Sosok yang disebut sebagai ayatullah (‘cahaya Tuhan’) oleh para pengikutnya itu berhasil menjungkalkan kekuasaan Shah, yang dipandangnya sebagai antek negara-negara Barat.

Sistem yang baru pun dikukuhkan. Iran seketika berubah dari sebuah negara kerajaan sekuler menjadi "negara Islam" yang berhaluan Syiah.

Revolusi Iran 1979 menjadi inspirasi gerakan-gerakan anti-Barat di dunia Arab. Bagi Juhaiman al-‘Utaibi dan kelompoknya, kemampuan Khomeini untuk menggulingkan kekuasaan pro-Barat adalah penyemangat untuk melakukan hal yang sama di Arab Saudi. Dan, ia memilih musim haji pada tahun itu sebagai momen untuk beraksi.

Pada Oktober 1979, penyelenggaraan haji di Tanah Suci diikuti hampir satu juta orang jamaah. Mereka tentunya berasal dari pelbagai penjuru dunia. Hingga awal November tahun itu, semua berlangsung aman dan normal.

Namun, situasi berubah drastis pada tanggal 20 November 1979 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1400 H. Saat itu, Syekh Muhammad bin Subail sedang memimpin shalat subuh berjamaah di depan Ka’bah.

Di belakangnya, terdapat Juhaiman al-‘Utaibi dan pendukungnya yang berjumlah sekira 200 orang. Mereka sedang menyusup di antara jamaah Masjidil Haram dan pura-pura ikut shalat.

Baru saja selesai mengucapkan salam, Syekh Ibnu Subail tiba-tiba dibekap dari belakang oleh seorang pendukung Juhaiman al-‘Utaibi. Tidak cukup dengan menyandera sang imam, beberapa anggota gerombolan ini merebut mikrofon Masjidil Haram.

Seketika, orang-orang Juhaiman yang tadi menyamar sebagai jamaah mengeluarkan senjata api. Mereka menembaki para penjaga yang saat itu hanya dibekali pentungan.

Keributan di sekitar Ka’bah kian menjadi-jadi. Sebab, para teroris itu memblokir semua pintu sehingga banyak orang tidak bisa keluar dari Masjidil Haram. Gerombolan bersenjata api ini bahkan menyandera sejumlah jamaah.

Seorang dari para perusuh tersebut kemudian membacakan teks pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. “Kami menyerukan bahwa hari ini Imam Mahdi telah datang! Ia akan memerintah dengan keadilan di bumi setelah dipenuhi ketidakadilan dan penindasan!” serunya.

Sosok “imam mahdi” yang dimaksud ialah Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, yakni saudara iparnya Juhaiman al-‘Utaibi. Kemudian, Juhaiman mengambil mikrofon dan meneruskan pembacaan orasi. Ia juga menyuruh “pasukan al-Ikhwan"-nya agar menembaki siapapun yang menolak instruksi mereka atau berusaha keluar dari Masjidil Haram.

Sempat terkendala ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada musim haji 1399 H/1979 M, kekhusyukan dan keamanan jamaah haji di Makkah, Arab Saudi, terusik oleh ulah sekelompok teroris bersenjata. Para perusuh ini dikomandoi Juhaiman bin Muhammad bin Saif al-‘Utaibi (sering ditulis: Juhayman al-Otaybi).

Sosok yang mengeklaim saudaranya sebagai imam mahdi itu dibantu beberapa rekan, seperti Muhammad Maani Ahmad al-Qahtani, Muhammad Faishal, dan Muhammad Ilyas. Aksi mereka berlangsung setidaknya sejak tanggal 20 November hingga 4 Desember 1979.

Juhaiman berasal dari kabilah al-‘Utaibi, yang tergolong berpengaruh di kawasan Najd, Arab Saudi tengah. Ia meyakini, saudara iparnya yakni Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, sebagai “imam mahdi.” Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi—yang sesungguhnya—adalah sosok yang kedatangannya menandakan kiamat besar akan segera terjadi.

Para pengikut Juhaiman al-‘Utaibi juga sangat percaya bahwa al-Qahtani, bila tidak sebagai “imam mahdi”, merupakan sosok pembaru agama Islam (mujadid). Klaim itu dikaitkan pada sebuah hadis, yakni Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mengutus bagi umat ini pada setiap pengujung 100 tahun ada seorang yang memperbarui agamanya” (HR Abu Dawud).

Aksi yang dijalankan al-‘Utaibi memang bertepatan dengan hari-hari terakhir tahun 1399 H. Alhasil, mereka membuat seolah-olah al-Qahtani adalah “mujadid yang dinantikan” untuk era 1400 H.

Profil sang teroris

Juhaiman al-‘Utaibi lahir di al-Sajir, Provinsi Qasim, pada tanggal 16 September 1936. Ia merupakan cucu dari Sultan bin Bajad al-‘Utaibi, sosok yang kerap berseberangan secara politik dengan penguasa Arab Saudi. Dalam Perang Sabilla, yang pecah pada 1929 M, kakeknya itu bergabung dengan kubu pemberontak untuk melawan pasukan Saudi. Pertempuran itu dimenangkan pihak Kerajaan.

Sesungguhnya, bagi kalangan elite Dinasti Saud, Suku al-‘Utaibi bukanlah pihak yang asing. Pada masa-masa awal terbentuknya Kerajaan Arab Saudi, Bani Saud mendukung dan mempersiapkan kabilah al-‘Utaibi sebagai bakal pasukan khusus. Mereka sedianya akan bertugas untuk mengawal kerajaan yang baru saja tumbuh kala itu.

Namun, belakangan tokoh-tokoh Bani al-‘Utaibi mengkhianati Dinasti Saud. Sebab, mereka tidak suka dengan kenyataan bahwa Arab Saudi semakin menerima nilai-nilai modernitas yang dipandangnya sebagai “identitas Barat.” Sejak menjadi sebuah negara kaya minyak (petrodollar), Kerajaan memang kian membuka hubungan dengan negara-negara Eropa dan Amerika.

Egoisme kesukuan hingga terpengaruh IM ....

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara (jubir) presiden, Prasetyo Hadi langsung berkoordinasi dengan PLN terkait listrik padam yang terjadi di wilayah Bali. Pemerintah menyampaikan apresiasi gerak cepat PLN menangani listrik padam.

"Kami menerima laporan mengenai gangguan kelistrikan di Pulau Bali, dan atas arahan Presiden, kami segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait. Pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan," kata Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Prasetyo menuturkan berdasarkan laporan yang diterimanya, pemadaman listrik itu terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali. Gangguan tersebut menyebabkan trip di seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah yang terdampak mati listrik itu mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara disebut sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

"Dalam waktu sekitar 45 menit, jajaran PLN berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali. Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," ujar Prasetyo.

Mewakili Presiden Prabowo, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Di saat yang sama, ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Atas nama Presiden dan pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan komitmen rekan-rekan PLN di lapangan. Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," tuturnya.

Simak Video: Suasana Malam di Kawasan Kuta saat Listrik Se-Pulau Bali Padam

(fca/eva)

Solo -

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 25 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 25 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat setelah hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka menurut Muhammadiyah, 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Jumat, 25 April 2025 menjadi 26 Syawal 1446 H.

Hukum Puasa Hari Sabtu

Umat Islam yang belum merampungkan puasa sunnah 6 hari Syawal mesti bergegas. Pasalnya, tidak lama lagi, bulan kesepuluh Hijriah tersebut akan berakhir. Bagaimana jika lanjut puasa lagi besok? Apakah boleh puasa di hari Sabtu?

Dirujuk dari buku Catatan Fikih Puasa Sunnah oleh Hari Ahadi, hukum puasa hari Sabtu masih menjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebagian menyebut makruh, sedangkan yang lain menyatakan tidak alias boleh-boleh saja.

Ulama-ulama yang memakruhkan berdalil dengan hadits:

لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِجَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

Artinya: "Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang Allah wajibkan. Jika kalian tidak memiliki makanan apapun selain kulit anggur atau batang kayu, hendaknya dia mengunyahnya." (HR Tirmidzi no 744, Abu Daud no 2421, dan Ibnu Majah no 1726)

Namun, hadits di atas diingkari oleh sejumlah ulama, seperti Imam Malik. Abu Dawud sendiri menyebut hadits di atas sudah dimansukh alias dihapus. Dalam menyikapi masalah ini, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata:

"Maka ulama yang menganggap hadits ini shahih dan bisa dijadikan sebagai landasan dalil, maka baginya makruh menyendirikan puasa pada hari Sabtu. Adapun ulama yang berpendapat bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan menilainya sebagai hadits yang lemah maka pendapatnya tidak makruh berpuasa di hari Sabtu."

Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan bahwasanya hukum puasa hari Sabtu adalah:

• Jika puasanya wajib, seperti Ramadhan maupun qadha, tidak masalah mengerjakan pada hari Sabtu.
• Jika disambung dengan puasa hari Jumat, maka hukumnya boleh.
• Bila hari Sabtu bertepatan dengan hari-hari yang disyariatkan puasa, seperti Ayyamul Bidh, Arafah, Asyura, 6 hari Syawal, dan 9 pertama Dzulhijjah, maka boleh.
• Jika bertepatan dengan kebiasaan puasa, seperti Daud, maka diperbolehkan.
• Bila menyengaja puasa pada Sabtu secara khusus, ini terlarang. Dengan catatan, hadits yang melarangnya di atas shahih. Wallahu a'lam bish-shawab.

Akhir kata, detikers boleh-boleh saja berpuasa pada hari Sabtu dalam rangka menyelesaikan puasa 6 Syawal. Lebih amannya, dengan dibarengi puasa pada Jumat atau Minggunya. Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim al-Ashimi berkata:

أن صيام يوم السبت ويوم الجمعة أو السبت والأحد لا يكره وهو إجماع

Artinya: "Berpuasa pada hari Sabtu dengan Jumat atau Sabtu dengan Ahad hukumnya tidak makruh, dan ini disepakati oleh ulama." (Al-Ihkam Syarah Ushul al-Ahkam, II/292)

Demikian informasi ringkas mengenai kalender hijriah hari ini 25 April 2025 dan hukum puasa hari Sabtu. Semoga bermanfaat, detikers!

(sto/apu)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal mengambil langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu. Empat orang berpotensi dipolisikan terkait hal itu.

Dilansir detikNews, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan langkah hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini berkas-berkas sudah dikumpulkan dan telah masuk tahap finalisasi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, adapun bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Soal siapa saja sosok keempat orang yang akan dilaporkan, tim kuasa hukum Jokowi sampai saat ini belum memberi informasi. Tim kuasa hukum masih menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan.

Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Namun sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja keempat orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

(gbr/gbr)

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan. Merespons hal itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menilai arahan itu hal yang biasa.

"Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan analogi Prabowo terkait kabinet yang merupakan sebuah tim. Jika ada arahan untuk merapatkan barisan, menurut dia, hal yang wajar sebagai bentuk pengingat sekaligus memberikan semangat

"Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujarnya.

Saat ditanya adalah indikasi kerenggangan, Prasetyo membantah. Ia menekankan kabinet saat ini solid dan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

"Enggak ada kerenggangan," ujarnya.

"Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," lanjut Prasetyo.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku sempat ditelepon Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Cak Imin saat acara halalbihalal di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

Prabowo diundang ikut acara halalbihalal di kediamannya. Namun, kata Cak Imin, Prabowo berhalangan hadir.

"Cuma mengucapkan selamat acara malam hari ini. Iya. Beliau (Prabowo) tidak bisa hadir," tuturnya.

Cak Imin mengatakan Prabowo mengucapkan halal bihalal dan meminta semua menteri merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama Menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin.

Simak Video 'Cak Imin Ungkap Pesan Prabowo ke Semua Menteri: Terus Rapatkan Barisan':

(eva/isa)

Makassar -

Ziarah kubur menjadi salah satu tradisi yang sering dilakukan masyarakat Indonesia pada momen Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini tidak hanya sekadar mengunjungi makam orang yang telah meninggal, tetapi juga untuk mendoakan mereka.

Lantas, bagaimana hukum ziarah kubur saat Lebaran?

Dikutip dari jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta yang berjudul "Tradisi Ziarah: Antara Spritualitas, Dakwah, dan Pariwisata", ziarah kubur telah dilakukan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul.

Nah, bagi detikers yang hendak berziarah kubur saat Lebaran, simak penjelasan lengkap mengenai doa, adab, tata cara, dan hukumnya dalam Islam.

Hukum Ziarah Kubur saat Lebaran

Kedatangan Islam tidak serta merta menghapuskan tradisi berziarah yang dilakukan masyarakat jahiliyah saat itu. Nabi Muhammad SAW justru memberikan pemahaman baru dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai tradisi yang sudah ada, agar selaras dengan tatanan dan syariat Islam.

Sebelum Islam datang, kuburan orang tertentu disembah-sembah seperti berhala. Maka pada awal mula Nabi Muhammad diutus, ziarah kubur sempat dilarang. Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد أذن المحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي

Diriwayatkan dari Baridah, Rasulullah SAW bersabda: "Aku pernah mengharamkan kalian melakukan ziarah kubur. Namun sekarang Muhammad sudah diizinkan menziarahi makam ibunya. Maka berziarahlah karena ziarah dapat mengingatkan kalian pada akhirat." (HR Tirmidzi)

Hadits di atas juga mencabut larangan ziarah kubur (naskh) dan malah menganjurkannya. Rasulullah SAW bahkan mendorong untuk melakukannya, sehingga hukum ziarah kubur berubah dari yang semula haram menjadi sunnah.

Doa Ziarah Kubur

Mengutip buku "Doa dan Zikir Sepanjang Tahun" yang ditulis oleh H Hamdan Hamedan, di bawah ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat mendatangi kuburan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ للاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Arab Latin: Assalaamu 'alaikum ahlad diyaari minal mukminiina wal mus-limiina wa innaa insyaa Allaahu la-laahiquuna as-alullaaha lanaa wa lakumul 'aafiyah.

Artinya: "Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni (kubur) dari kalangan mukmin dan muslim dan kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian." (Muslim Nomor 975)

Adab dan Tata Cara Ziarah Kubur

Saat melakukan ziarah kubur, seorang muslim sebaiknya memperhatikan adab dan tata caranya. Berikut ini tuntunannya yang dikutip dari Buku Pintar 5 Adab Islam oleh Arfiani:

1. Mengucapkan Salam

Saat memasuki area pemakaman, disunnahkan bagi peziarah untuk mengucapkan salam kepada penghuni kuburan sambil menghadap ke arah makam tersebut. Berikut bacaan salamnya:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَ فَرَطٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعْ أَسْأَلُ اللهُ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ

Arab Latin: Assalamu 'alaikum ahlad-diyaari minal mu'miniina wal muslimiin, wa inna in syaa allaahu bikum la hikuun, antum lana farathun, wa nahnu lakum taba'un asalullaahal 'afiyata lanaa walakum.

Artinya: "Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan mus-limin, kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua." (HR. Muslim)

2. Membaca Surah-surah Pendek

Setelah itu, disunnahkan untuk membaca surah-surah pendek dalam Al-Qur'an. Bacaan ini diharapkan akan memberikan pahala bagi yang membacanya dan bagi mayat diharapkan akan mendapat rahmat.

3. Membaca Doa

Rasulullah SAW ketika berziarah ke kuburan sahabatnya, ia mendoakan dan memintakan ampunan untuk mereka. Ketika berdoa, dianjurkan untuk mengangkat tangan dan menghadap kiblat.

Adapun bagi mayit yang musyrik atau kafir, umat muslim tidak dibolehkan untuk mendoakan dan memintakan ampunan untuknya.

4. Tidak Duduk dan Berjalan di Atas Kuburan

Umat muslim dilarang untuk duduk atau berjalan di atas makam seseorang. Bahkan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di atas kuburan.

Rasulullah SAW bersabda,

"Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur." (HR. Muslim)

5. Menyiram Air di Atas Kuburan

Peziarah boleh menyiramkan air di atas kuburan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut ini:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW menyiram (air) di atas kubur Ibrahim, anaknya, dan meletakkan kerikil di atasnya." (HR. Abu Daud)

6. Tidak Menaburkan Bunga di Atas Kuburan

Menaburkan bunga di atas kuburan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabatnya. Menurut para ulama, tradisi ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir, khususnya kaum Nasrani, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal.

Maka dari itu, menaburkan bunga di atas kuburan tidak diperbolehkan. Bagi siapa yang melakukannya, sama saja mengikuti kaum Nasrani tersebut.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." (HR Ahmad)

Demikianlah ulasan tentang ziarah kubur saat lebaran. Semoga bermanfaat!

(edr/urw)

Surabaya -

Salah satu kegiatan yang seolah menjadi tradisi di Indonesia selama bulan Ramadan adalah buka bersama. Restoran hingga kafe di hotel-hotel biasanya penuh sesak saat petang menjelang magrib.

Terkadang fasilitas musala yang ada di restoran tersebut tak cukup memuat banyaknya orang yang datang. Alhasil salat magrib pun harus antre, berjubel, bahkan ada yang sengaja meninggalkan karena malas untuk berdesak-desakan menunggu giliran salat.

Lantas, bagaimana hukumnya jika seseorang ikut buka bersama tapi sengaja meninggalkan salat?

Melansir NU Online, mendirikan salat adalah suatu kewajiban bagi muslim. Maka seorang muslim tidak boleh meninggalkan shalat dengan sengaja. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang secara jelas menerangkan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk mendirikan salat. Salah satunya yakni surah al-Baqarah ayat 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

Artinya: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku'." (QS. Al Baqarah: 43)

Pengasuh Madrasa Diniyah Hidayatul Mubtadiin, KH Muhammad Abdul Mughis mengatakan, perintah salat sudah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an. Tapi buka bersama, sama sekali tidak ada anjuran khusus dari Nabi Muhammad SAW.

"Gara-gara buka bersama itu, lantas salat magribnya hilang, salat Isyanya sudah capek sehingga tarawihnya juga hilang. Bagaimana demikian itu? Puasanya tetap sah, karena sudah berbuka bersama," jelasnya.

"Akan tetapi kalau kita buka bersama tapi tidak salat magrib, dosa meninggalkan salat. Itu adalah dosa besar," lanjutnya.

Kiai Abdul Mughis menambahkan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dihukumi kafir. Tidak menjadi masalah dengan buka bersama. Tapi menjadi dosa ketika salat Magrib yang merupakan kewajiban ditinggalkan.

"Bagaimana kalau sudah kadung tidak salat? Hendaknya kita meng-qada salat-salat yang kita tinggalkan itu di kemudian hari. Salat yang di-qada itu tetap jadi dosa di mata Allah. Tapi jika kita mau meng-qadanya, maka tidak akan jadi masalah dan dianjurkan dalam agama," pungkasnya.

(irb/fat)

Medan -

Menjelang Idul Fitri, tradisi menukar uang baru menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia. Uang baru ini biasanya diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, sanak saudara, maupun orang terdekat.

Namun, muncul pertanyaan terkait hukum penukaran uang ini dalam perspektif Islam, terutama karena adanya praktik jasa penukaran uang yang berpotensi menormalisasi riba. Lalu, bagaimana sebenarnya hukum Islam memandang praktik ini?

Hukum Tukar Uang Lebaran dalam Islam

Melansir laman NU Online dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum menukar uang Lebaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

· Dari Segi Uang yang Ditukar (Ma'qud 'Alaih)

Jika penukaran uang dilakukan dengan tambahan nominal yang berbeda dari jumlah yang ditukarkan, maka hukumnya haram karena termasuk dalam praktik riba. Dalam Islam, pertukaran uang dengan jumlah yang berbeda dianggap riba jika dilakukan secara tunai, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ulama.

· Dari Segi Jasa yang Diberikan (Ijarah)

Jika melihat dari sudut pandang penyedia jasa, penukaran uang dengan biaya tertentu dapat dianggap mubah (boleh) karena termasuk transaksi ijarah, yaitu jual beli jasa. Dalam kitab Fathul Mujibil Qarib karya Kiai Afifuddin Muhajir, dijelaskan bahwa ijarah tidak termasuk riba karena yang diperjualbelikan adalah manfaat atau jasa, bukan barang fisik.

Pendapat Ulama tentang Tukar Uang Lebaran

Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian pendapat dalam mazhab Hambali, penukaran uang Lebaran diperbolehkan selama dilakukan secara kontan dan tidak berbasis utang. Perbedaan pendapat muncul karena adanya dua sudut pandang:

• Sebagian orang melihat uang sebagai barang yang dipertukarkan, sehingga tambahan nominal dianggap sebagai riba.
• Sebagian lainnya melihat adanya jasa dalam proses penukaran uang, sehingga tambahan biaya dianggap sebagai upah jasa.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa suatu barang dapat mengikuti akad tertentu. Misalnya, dalam konteks menyusui bayi, yang menjadi objek akad adalah jasa pengasuhan, bukan air susu ibu itu sendiri. Dengan analogi ini, biaya tambahan dalam penukaran uang dapat dianggap sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, bukan sebagai pertukaran uang yang mengandung riba.

Misal yang ingin ditukarkan adalah uang senilai Rp 2.000.000 kemudian ada biaya penukaran sejumlah Rp 50.000, maka biaya tersebut diperbolehkan dengan tujuan upah jasa penukaran, bukan bunga. Apabila melakukan penukaran uang Rp 100.000 akan mendapatkan uang baru sebanyak Rp 80.000 kemudian berlaku kelipatan, maka hal tersebut bisa dianggap riba karena terdapat perbedaan nilai tukar uang tersebut.

Dalil Al-Qur'an tentang Jasa dalam Transaksi

Dalam Al-Qur'an, surah At-Thalaq ayat 6 membahas mengenai pemberian upah atas jasa:

... فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ ..

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka." (QS At-Thalaq: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa upah diberikan atas jasa yang dilakukan, bukan pada barangnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Abu Bakar Al-Hisni menegaskan bahwa Allah SWT mengaitkan upah dengan aktivitas menyusui, bukan pada air susu itu sendiri.

Aturan Islam dalam Pertukaran Uang

Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan mengenai jual beli dan pertukaran uang, yaitu:

• Kesetaraan nilai (tamatsul): Uang yang dipertukarkan harus memiliki nominal yang sama.
• Pembayaran langsung (taqabudh): Transaksi harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan atau sistem kredit.
• Tanpa tambahan yang tidak sah: Tidak diperbolehkan adanya kelebihan atau komisi, kecuali jika berupa jasa yang diakui dalam syariat.

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menukar uang baru dengan tambahan biaya diperbolehkan dalam Islam asalkan biaya tersebut ditujukan untuk jasa penukaran, bukan sebagai tambahan dalam jumlah uang yang ditukarkan. Untuk besaran tarifnya, hal ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Semoga bermanfaat, ya!

(nkm/nkm)

JAKARTA - Badan Pembinaan Idelogi Pancasila ( BPIP ) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah nasional berlandaskan Pancasila.

Tidak hanya memperkaya kajian sejarah serta memperkuat narasi kebangsaan yang berbasis fakta, melainkan pelestarian dan pembaruan narasi sejarah yang objektif, inklusif serta sesuai dengan perkembangan historiografi modern.

?Kami menyadari sejarah bukan hanya sekadar merekam masa lalu, tetapi juga menjadi pondasi bagi identitas dan arah perjalanan bangsa ke depan? ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Rabu (19/3/2025).

Bahkan pihaknya berharap untuk menyajikan sejarah secara komprehensif, berimbang, dan sesuai dengan kaidah akademik mutakhir merupakan suatu keharusan salah satunya melalui digitalisasi sehingga generasi muda dapat memahami warisan sejarah bangsa secara utuh dan mengambil pelajaran berharga.

?Kolaborasi ini semoga dapat terwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti digitalisasi arsip, riset sejarah serta penyebarluasan literasi kebangsaan melalui berbagai platform edukasi dan media digital,? paparnya.

ANRI sebagai pusat penyimpanan arsip nasional dapat mendukung BPIP dalam riset sejarah mengenai perkembangan ideologi Pancasila. Arsip sejarah tidak hanya untuk akademisi melainkan bagian dari Pendidikan dan pembudayaan Pancasila.

?Penelitian berbasis arsip ini, dapat memperkaya kurikulum Pendidikan Sejarah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan pengembangan modul pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah, pelatihan aparatur negara serta pembelajaran masyarakat,? jelasnya.

Yudian juga menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah strategis karena BPIP memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan program Paskibraka yang merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Kepala ANRI Mego Pinandito mengapresiasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, bahkan pihaknya menyebut ANRI tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan BPIP. "Tentunya dengan bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, tentunya kami harus ada untuk menjaga arsip-arsip berbagai bentuk," ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan dalam waktu dekat ini harus segera diupayakan dengan metode digitalisasi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses arsip-arsip nasional.

"Kami memang bertanggung jawab menjaga dan mengelola arsip-arsip nasional, tapi kami tetap perlu memvalidasi sehingga arsip tersebut originalitas dan otentik,? ucapnya.

ANRI juga siap untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Program Paskibraka, sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia, karena Paskibraka merupakan generasi penerus bangsa.

Seperti ucapan Bung Karno "Jangan sekali kali meninggalkan Sejarah" tentu ini relevan dengan generasi bangsa kita saat ini terutama anak-anak Paskibraka,? ujarnya.

Pinandito berharap, dengan adanya audiensi ini menjadi langkah nyata dalam penyelenggaraan program dan kegiatan BPIP dan ANRI untul memperkuat sejarah Indonesia yang otentik dan original.

Kegiatan tersebut dihadiri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina. Termasuk Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, serta JPT Madya dan Pratama di lingkungan BPIP dan ANRI.