Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto membuat aturan yang melindungi para driver ojol.

Pantauan detikSumut, Selasa (20/5/2025), ratusan ojol memadati Jalan Diponegoro tepat di pintu masuk Kantor Gubsu. Mereka terlihat memegang poster yang berisi keluhan dan tuntutan mereka.

Juru Bicara Godam, Agam Zubir, meminta agar Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ojol di Indonesia. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga ada payung hukum ojol.

"Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar segera memperhatikan ojol, agar mengeluarkan regulasi, berupa Perpu sebagai payung hukum ojol, karena legislator kita tidak mampu membuat aturan, sehingga perlu diintervensi menggunakan Perpu," kata Agam Zubir saat orasi.

Selain itu, mereka juga mendesak agar aplikator menghapuskan program promo. Sebab hal itu disebut membuat mereka selaku driver tidak mendapat pendapatan yang layak.

"Kita meminta agar aplikator menghapus program instan, promo, yang membuat kita tidak mendapatkan pendapatan yang layak," ucapnya.

Hingga saat ini, ratusan driver ojol terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka terlihat menyampaikan tuntutannya secara bergantian.

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Seorang Warga Negara (WN) Bangladesh, Parvez, dideportasi setelah menjalani hukuman selama 10 bulan di Aceh. Parvez dihukum karena masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Parvez dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh lewat Bandara Soekarno Hatta, Senin (19/5/2025). Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Kami memastikan proses deportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Menurutnya, Parvez divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113. Dia disebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan serta tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan.

Parvez sebelumnya ditangkap tim gabungan di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Dia saat itu tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Gindo menjelaskan, setelah menjalani hukuman, pihaknya memproses pendeportasian Parvez. Pria itu dipulangkan ke negaranya melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Banda Aceh dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggaran oleh warga negara asing. Kantor Imigrasi Banda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya," jelasnya.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara di kota-kota besar.

Ara mengklaim lahan penjara bakal disulap menjadi rumah warga. Pasalnya, penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di perkotaan sudah sangat padat.

"Saya sudah mendapatkan direction langsung (dari Presiden Prabowo Subianto), ditelepon sekali, berbicara langsung dua kali," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Presiden (Prabowo) perintahkan saya untuk bagaimana (mengubah) penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat crowded di situ, supaya dipindahkan (diganti menjadi rumah warga)," tegasnya.

Tindak lanjut rencana ini salah satunya ditempuh dengan dua kali rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pertemuan terbaru keduanya terjadi pada Rabu (14/5) lalu.

Anak buah Prabowo Subianto itu mengincar dua penjara di Jakarta, yakni Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

Ia menegaskan bakal menyiapkan semua kepastian hukum dan data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, Ara bekerja sama dengan Bank Tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," jelasnya dalam rilis resmi.

"Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," tegas Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait rencana menyulap penjara menjadi rumah warga. Ini menyangkut progres legalitas dan tata kelolanya agar semakin jelas.

Jakarta (ANTARA) - Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, media massa di Indonesia penuh dengan berita dan opini yang pada intinya mengungkapkan kekhawatiran bahwa UU tersebut mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memproses direksi atau komisaris yang melakukan korupsi.

Kekhawatiran itu dikaitkan dengan ketentuan dalam UU yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut tentang status direksi BUMN dan ketentuan tentang status kekayaan/aset BUMN.

UU BUMN 2025 memang menyebutkan bahwa modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN (Pasal 4A ayat (5)) dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN (Pasal 4B).

UU tersebut juga mengatur bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (Pasal 9G). Diyakini bahwa karena direktur/komisaris tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, maka KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi.

Hal yang sama diyakini diakibatkan juga karena UU BUMN 2025 menyebut modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Kekuatiran yang disampaikan termasuk juga bahwa direksi BUMN menjadi tidak wajib membuat LHKPN atau laporan harta kekayaan.

Penulis mencoba mendekati isu tentang status penyelenggara negara dari perspektif yang berbeda dari yang digunakan oleh pihak-pihak yang kuatir dengan UU BUMN.

Status sebagai penyelenggara negara sudah disematkan pada direksi dan komisaris BUMN setidak-tidaknya sejak UU 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU ini mendefinisikan “Penyelenggara Negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU ini pun menyebutkan secara elaboratif siapa saja yang merupakan penyelenggara negara tersebut, yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara (karena pada saat itu lembaga MPR masih diberi status sebagai lembaga tertinggi negara); pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan penjabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).

Nah, dalam penguraian tentang “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” itulah tersebutkan direktur BUMN, bersama dengan komisaris dan pejabat struktural lainnya BUMN sebagai penyelenggara negara (Penjelasan angka 7 dari Pasal 2).

Selengkapnya, UU 28/1999 menyebutkan bahwa “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (karena pada waktu itu masih ada BPPN yang sekarang diteruskan oleh PPA); Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dengan demikian secara total ada empat belas jabatan yang diberi status sebagai penyelenggara negara di Indonesia dalam konteks membangun sistem penyelenggaraan negara berdasarkan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini adalah salah satu produk hukum dari gerakan reformasi Indonesia pada waktu itu.

Penulis sengaja menyajikan daftar ini secara terurai dengan maksud agar kita dapat melakukan kategorisasi subyek atas jabatan-jabatan yang diberi status penyelenggara negara dan mencerna naturnya. Sangat menarik menemukan bahwa di antara 14 jabatan itu, semuanya adalah jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi yang bukan merupakan penyelenggara bisnis, kecuali para eksekutif BUMN.

Jika kita jujur melihat, nampaknya memang eksekutif BUMN nyempil sendiri dalam daftar pejabat yang disebut sebagai penyelenggara negara. Bukankah yang lain-lain semua,- selain BUMN,- merupakan institusi pemerintahan dan negara yang bila dikategorikan lanjut terdiri dari pejabat negara dan pemerintah daerah, aparatur sipil negara pada eselon tertentu, aparat penegak hukum (APH) termasuk Polri dan pejabat terkait, TNI, pejabat lembaga pendidikan dan bank sentral dan sejenisnya?

Seluruh kategori ini adalah benar-benar entitas negara yang notabene bukan lembaga yang mencari keuntungan, dan bahwa hanya BUMN satu-satunya yang memiliki nature bisnis alias untuk mencari keuntungan. Tidak dapat disangkal bahwa dari nature masing-masing 14 jenis jabatan yang oleh UU 28/1999 diberi status sebagai penyelenggara negara, hanya BUMN yang berbeda sendiri.

Mungkin ini salah satu reasoning yang ada dalam pikiran pemerintah dan pejabat legislasi pada saat merumuskan UU BUMN 2025 dan menelorkan konsep tentang status direktur BUMN yang bukan sebagai penyelenggara negara.

Bukan berarti bahwa pandangan orang-orang yang mengkuatirkan UU BUMN 2025 sebagaimana digambarkan di atas salah, namun bahwa dilepaskannya status “penyelenggara negara” dari direktur dan komisaris BUMN adalah wajar, bahkan sangat wajar.

Kewajaran ini tentunya semakin ter-justified oleh kenyataan bahwa BUMN kini dalam rezim UU 1/2025 memang diposisikan sebagai aset yang diperlakukan terpisah dari aset negara dalam konteks pemerintahan. Artinya, jika UU 1/2025 tidak memperkenalkan konsep baru dimana BUMN diperlakukan sebagai aset yang terpisah dari aset negara melainkan tetap pada konsep lama sebagai aset negara secara langsung maka sangat wajarlah jika penghilangan status “penyelenggara negara” dari para direktur/komisaris BUMN dikuatirkan.

Bagaimana dengan kekuatiran soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara)? Walaupun direksi/komisaris BUMN, by norm, terlepas dari kewajiban untuk membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dalam konteks sistem LHKPN KPK (Perkom KPK 07/2016 dan perubahannya), tidak berarti bahwa mereka tidak dapat diwajibkan untuk membuat laporan yang substansinya merupakan laporan pengungkapan harta kekayaan. Pada kenyataannya, rezim hukum BUMN sangat ketat terhadap para direktur dan komisaris BUMN sehingga pemberian kewajiban untuk membuat laporan harta kekayaan sangat mungkin dan tidak mungkin akan terlewat.

LHKP BUMN (jika dapat disebut demikian) dapat dimasukkan sebagai bagian dari Kontrak Manajemen yang memang wajib ditandatangani oleh calon anggota direksi BUMN di Indonesia sebelum menjabat.

Di dalam Kontrak Manajemen yang berlaku saat ini (Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2003) komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) terdapat pada urutan pertama dari janji/komitmen direktur terhadap Menteri BUMN yang notabene adalah wakil negara.

Bukankah landasan konseptual dan teori hukum korporasi dari praktek LHKPN para penyelenggara negara selama ini adalah prinsip GCG ini, khususnya prinsip transparency (keterbukaan) dan juga prinsip accountability? Jadi, tidak ada dasar untuk mengkuatirkan bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ yang diperkenalkan oleh UU BUMN 2025 menjadikan direksi BUMN terlepas dari kewajiban membuat laporan harta kekayaan.

Bahkan, dengan semangat BPI Danantara dan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan soal transparansi dalam hal harta kekayaan direktur BUMN akan sangat keras dengan konsekuensi langsung dilengserkan dari jabatan sebagai direktur BUMN jika tidak patuh, selain konsekuensi pertanggung-jawaban secara hukum.

LHKP BUMN ini tentunya dapat tetap di-linked-kan pada sistem LHPKN KPK. Ini tentu akan menjadi perhatian para petinggi dalam Dewan Pengawas Danantara, yang tidak akan melewatkannya.

Selanjutnya, apakah benar bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ mengakibatkan KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi?

Jika diamati secara lebih dalam, konsep-konsep baru tentang BUMN --bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, dan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara-- dimaksudkan untuk menegaskan bahwa walaupun terdapat uang negara dalam permodalan dan aset BUMN, namun BUMN tetap harus menjalankan aset itu secara mandiri menurut cara kerja bisnis murni (business-wise), bukan menurut tata kelola pemerintahan atau tata kelola negara yang memang cenderung berkarakter lamban dan lack of sound ownership.

Konsep-konsep ini dan tujuannya sangat baik, sebab tentu saja, BUMN harus menolak intervensi oleh pemerintah dan menolak penerapan cara kerja dan sistem pemerintah terhadap BUMN, agar BUMN dapat gesit beroperasi dan menghasilkan laba maksimal yang ujung-ujungnya adalah demi kesejahteraan rakyat.

Poin penting dan maksud dari konsep-konsep baru tentang BUMN berdasarkan UU BUMN 2025 adalah kemandirian atau keterpisahan BUMN dari manajemen administrasi pemerintahan dan negara sehingga BUMN benar-benar dapat bergerak sebagaimana layaknya entitas bisnis, bukan dengan maksud untuk membuat direksi BUMN kebal hukum.

Jadi, secara konsep, kita dapat mempercayai bahwa intensi UU BUMN 2025 dengan mengajukan konsep-konsep baru tentang BUMN bukan untuk membuat aparat penegak hukum tidak dapat menyentuh direksi BUMN yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada BUMN. Tidak ada ketentuan dalam UU BUMN 2025 yang dapat dimaknai sebagai putusnya hubungan pertanggungjawaban antara BUMN di satu pihak dan negara/pemerintah sebagai pemilik asali modal; bukankah namanya adalah BUMN yang kepanjangannya adalah badan usaha milik “Negara”?

Hubungan pertanggungjawaban BUMN terhadap negara sama sekali tidak hapus. BUMN dan Danantara adalah subyek hukum di dalam wilayah dan sistem negara Indonesia yang wajib taat terhadap hukum yang berlaku, dan exposure-nya terhadap penegakan dan penindakan hukum tidak lebih kecil dibandingkan dengan subyek hukum lain manapun.

*) Faoso F. Telaumbanua adalah advokat yang saat ini memimpin Fungsi Hukum & Kepatuhan dan menjadi koordinator sistem manajemen anti-penyuapan pada sebuah perusahaan dalam grup sebuah BUMN.

Copyright © ANTARA 2025

NEW ORLEANS, KOMPAS.com - Aksi pelarian sepuluh narapidana dari Penjara Orleans Parish, Amerika Serikat, pada Jumat (16/5/2025) dini hari, bukan hanya menggemparkan publik, tetapi juga membuka celah keamanan serius dalam sistem pemasyarakatan setempat.

Penyelidikan terbaru menunjukkan bahwa para napi menggunakan metode yang cermat, mulai dari membongkar toilet hingga memanjat dinding penjara.

Menurut keterangan dari kantor Sheriff Orleans Parish, pelarian tersebut dimulai sekitar pukul 00.23 waktu setempat. Para narapidana awalnya merusak pintu geser sel hingga keluar dari rel, lalu mencopot kloset yang menempel di dinding.

Di balik toilet itu terdapat lubang pipa dengan jeruji besi yang menjadi titik lemah. Para napi mematahkan jeruji tersebut, kemudian keluar dari sel menuju area servis penjara.

Setelah itu, mereka memanjat dinding dan keluar dari kompleks penjara, sebelum melintasi jalan raya utama yang terletak di dekat fasilitas.

Tinggalkan pesan ejekan di dinding

Foto dari lokasi menunjukkan dinding dengan lubang besar dan potongan jeruji besi yang dipatahkan secara rapi.

Di sekitarnya, tertulis pesan-pesan ejekan yang ditinggalkan para tahanan. Beberapa di antaranya adalah:

• “To Easy LoL”, disertai gambar wajah tersenyum dengan lidah menjulur.
• Panah yang menunjuk ke arah lubang pelarian.
• Tulisan lain seperti “Saya/Kami Tidak Bersalah” dan “Tangkap kami kalau Anda bisa”.

Sheriff Orleans Parish, Susan Huston, menyebut pelarian ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan pihak internal.

“Tidak ada cara bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan,” ujar Huston dalam konferensi pers, dikutip dari BBC.

ORLEANS PARISH SHERIFF'S OFFICE via BBC Beberapa napi kabur dari penjara New Orleans, Amerika Serikat (AS), Jumat (16/5/2025) dini hari.

Kepala Kepolisian New Orleans, Anne Kirkpatrick, menyebut insiden ini sebagai situasi darurat.

“Para narapidana mungkin mendapat bantuan. Mereka kemungkinan tidak lagi mengenakan seragam penjara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti membantu akan dikenai tuntutan hukum.

Baru satu napi yang ditangkap kembali

ORLEANS PARIS SHERIFF'S OFFICE via AFP Sembilan dari sepuluh napi yang buron setelah kabur dari penjara Orleans, Amerika Serikat, Jumat (16/5/2025).

Myles ditemukan bersembunyi di bawah mobil di garasi pusat Kota New Orleans. Ia ditangkap setelah wajahnya dikenali melalui rekaman kamera pengawas yang dianalisis menggunakan teknologi pengenalan wajah.

“Ia dibawa kembali ke Penjara Orleans Parish, dan ditahan lagi di fasilitas itu untuk dakwaan baru Simple Escape,” demikian pernyataan Kepolisian Negara Bagian Louisiana.

Sementara itu, sembilan napi lainnya masih dalam pengejaran. Pihak FBI dan US Marshals telah dilibatkan dalam pencarian.

Identitas dan foto para buronan telah dipublikasikan oleh Kepolisian New Orleans melalui media sosial X.

Penjara Orleans Parish sendiri berada sekitar tiga kilometer dari kawasan wisata French Quarter.

Sempat muncul informasi awal bahwa terdapat 11 napi yang kabur. Namun, Sheriff Huston kemudian mengoreksi jumlah itu menjadi sepuluh orang setelah memastikan satu napi hanya dipindahkan ke unit lain, bukan melarikan diri.

Sejumlah korban yang terlibat dalam kasus hukum para napi juga telah diberi informasi mengenai situasi ini sebagai langkah pencegahan.

Para napi yang melarikan diri menghadapi berbagai dakwaan serius, mulai dari pembunuhan, perampokan bersenjata, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

NEW ORLEANS, KOMPAS.com — Sebanyak sepuluh narapidana melarikan diri dari Penjara Orleans Parish, New Orleans, Amerika Serikat, pada Jumat (16/5/2025) dini hari.

Beberapa di antaranya menghadapi dakwaan serius, termasuk pembunuhan. Hingga Sabtu (17/5/2025), baru satu orang yang berhasil ditangkap kembali, sedangkan sembilan lainnya masih buron.

Aksi pelarian tersebut terungkap saat petugas melakukan penghitungan napi rutin pada pukul 08.30 waktu setempat. Para tahanan diduga mulai melarikan diri sekitar pukul 00.23.

Cara napi kabur dari penjara

Menurut keterangan kantor sheriff, para narapidana memulai pelarian dengan merusak pintu geser sel hingga terlepas dari rel.

Mereka kemudian mencopot toilet dari dinding dan mematahkan jeruji besi di sekeliling lubang pipa.

Dari sana, mereka keluar dari sel, memanjat dinding penjara, dan melintasi jalan raya di dekat fasilitas tersebut.

Foto dari lokasi menunjukkan lubang dinding dengan potongan jeruji rapi, yang diduga menjadi jalan kabur.

Beberapa pesan juga ditemukan, termasuk tulisan tangan bertuliskan “To Easy LoL” (terlalu mudah hahaha) lengkap dengan gambar wajah tersenyum dan lidah menjulur, serta panah yang menunjuk ke arah lubang pelarian.

Sheriff Orleans Parish, Susan Huston, menyampaikan bahwa pelarian ini tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan pihak dalam.

“Tidak ada cara bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan,” kata Huston dalam konferensi pers.

Pihak berwenang pun menduga para napi menerima bantuan dari dalam penjara.

Kepala Kepolisian New Orleans, Anne Kirkpatrick, menyebut insiden ini sebagai situasi serius dan mengimbau warga melaporkan segala aktivitas mencurigakan.

“Para narapidana mungkin mendapat bantuan. Mereka kemungkinan tidak lagi mengenakan seragam penjara,” ujarnya, dikutip dari BBC.

Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti membantu pelarian akan dikenai tuntutan hukum.

Satu orang ditangkap, sembilan masih diburu

Kendall Myles menjadi satu-satunya napi yang berhasil ditangkap kembali. Ia ditemukan bersembunyi di bawah mobil di garasi parkir pusat Kota New Orleans, setelah wajahnya dikenali melalui rekaman kamera pengawas yang diproses dengan teknologi pengenalan wajah.

“Ia dibawa kembali ke Penjara Orleans Parish, dan ditahan kembali di fasilitas itu untuk dakwaan baru Simple Escape,” demikian pernyataan Kepolisian Negara Bagian Louisiana.

Sementara itu, sembilan narapidana lainnya masih dalam pencarian. FBI dan US Marshals turut dilibatkan dalam proses perburuan.

Polisi New Orleans telah merilis identitas dan foto para buronan melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter). Penjara Orleans Parish berlokasi sekitar tiga kilometer dari kawasan wisata French Quarter, jantung Kota New Orleans.

Sempat beredar informasi bahwa ada 11 napi yang kabur. Namun, Sheriff Huston kemudian mengoreksi jumlah tersebut menjadi 10 orang.

Beberapa korban dari kasus yang melibatkan napi buron sudah diberi kabar terkait situasi terkini.

Para napi yang melarikan diri diketahui menghadapi berbagai dakwaan, mulai dari kekerasan berat hingga pembunuhan.

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik agraria antara warga Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dengan pihak perusahaan.

"Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini ke depannya bisa selesai," ujar
Mugiyanto dalam keterangan yang diterima di Medan, Minggu.

Untuk itu, Wamen HAM mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang persoalan di Padang Halaban tersebut.

"Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan hak guna usaha itu, kita juga harus patuh hukum,” ucap dia.

Wamen HAM secara tegas meminta semua pihak untuk menghentikan semua cara kekerasan dan bentuk intimidasi apapun, karena persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan dan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik bagi semua pihak.

Menurut dia, beberapa konflik agraria yang terjadi di wilayah Indonesia itu sudah merupakan persoalan yang menahun. Bahkan, sudah diturunkan ke anak cucu warga di wilayah tersebut.

Kementerian HAM akan terus berusaha meredam konflik yang ada melalui jalur dialog, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta perusahaan atau pihak swasta yang terlibat di dalamnya.

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul berharap kunjungan Wamen HAM tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Wamen HAM, semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara," kata dia.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Sukardi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Sengketa lahan antara Santung dan Yesar Tinus di Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara semakin memanas. Upaya mediasi yang difasilitasi DPRD Tarakan gagal mencapai kesepakatan, dan mendorong pihak Santung untuk menempuh jalur hukum.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Tarakan pada Kamis (15/5) hingga pukul 17.00 WITA berlangsung alot. Meski di akhir, kedua pihak sepakat untuk mediasi. Namun pertemuan malam harinya di sebuah rumah makan di Tarakan Barat berakhir buntu.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tanah Kota Tarakan, Abdullah mengungkapkan pihak Yesar Tinus yang mewakili Edi Supianto alias Apiuw menawarkan 'tali asih' sebesar Rp 200 juta sebagai pengganti, bukan ganti rugi sesuai nilai tanah. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Santung.

"Kami menolak karena itu tidak masuk akal. Mereka seolah menganggap kami menduduki lahan mereka. Kami balik menawarkan Rp 200 juta agar mereka lepaskan lahan 4,8 hektare milik kami, tapi ditolak," ujar Abdullah kepada detikKalimantan, Jumat (16/5/2025).

Negosiasi terhenti setelah pihak Apiuw meminta waktu untuk berkoordinasi dengan anaknya. Namun, Abdullah menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam.

"Kami sedang merumuskan langkah hukum, baik pidana maupun perdata," katanya.

Pihak Santung, yang awalnya ragu terhadap jalur peradilan karena dugaan permainan, kini mengubah strategi. "Kami temukan unsur pidana dari penelitian beberapa pihak. Untuk mengungkap keabsahan dokumen mereka, perlu perintah pengadilan. Makanya, kami terpaksa ke ranah hukum," jelas Abdullah.

Langkah hukum itu juga dimaksudkan sebagai efek jera terhadap praktik penguasaan lahan yang dianggap tidak sah. Abdullah telah melaporkan hasil mediasi yang buntu ini ke Komisi I DPRD Tarakan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan.

"Kami juga mencari solusi lain, termasuk melibatkan pemerintah agar sengketa ini tidak berlarut," tambahnya.

Meski menghadapi banyak kendala, pihak Santung optimistis. "Kami yakin tanah itu hak kami. Fisik, mental, dan finansial sudah kami siapkan untuk berjuang sampai lahan kembali," tegas Abdullah.

Sementara itu, Yesar Tinus enggan berkomentar banyak. "Sama mereka saja, lagi pusing," ujarnya singkat usai RDP.

Sebelumnya, RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid, dan didampingi Ketua Komisi I, Adyansa merekomendasikan mediasi sebagai solusi utama.

"Kami usulkan kedua pihak bertukar nomor telepon untuk mediasi dan mencapai akta perdamaian di BPN, lalu diserahkan ke pengadilan," ujar Adyansa.

Video: Pemeriksaan Sengketa Lahan di Polman Memanas, Warga Blokade Jalan

Video: Pemeriksaan Sengketa Lahan di Polman Memanas, Warga Blokade Jalan

PT Telkom Indonesia (Persero) buka suara soal pengusutan kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom periode 2016-2018 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Telkom Indonesia memastikan mendukung segala proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa.

"Kami sampaikan kami sangat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami percaya seluruhnya dilakukan secara transparansi juga prudent," kata Senior Vice Presiden Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza dalam jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Reza menyebut dugaan pelanggaran tata kelola itu mulanya diketahui oleh direksi. Sehingga direksi memutuskan untuk melakukan audit internal, lalu melaporkan hasilnya kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi DKI atas respons cepat terkait dengan hal tersebut," ucap Reza.

"Ini merupakan bagian juga dari program bersih-bersih BUMN, dimana kami meningkatkan GCG (good corporate governance), sehingga saat kami bisa melakukan terkait GCG dengan jauh lebih baik lagi," terangnya.

Reza menyayangkan adanya pelanggaran tata kelola di tubuh Telkom. Dia berharap praktik serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari.

"Telkom terus bertransformasi, ini yang harus kami highlight. Hal ini sebenarnya lebih menyakinkan buat kita, Telkom sampai saat ini tetap tumbuh dengan baik," lanjut Reza memastikan.

Pada kesempatan yang sama Kuasa Hukum PT Telkom Indonesia, Juniver Girsang menegaskan bahwa apa yang sedang bergulir di kejaksaan saat ini merupakan tindak lanjut dari laporan direksi Telkom sendiri.

"Penegasan kami adalah bahwa proses yang ditangani oleh APH sekarang, sebenarnya adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh audit internal dari Telkom," tegas Juniver.

Berdasarkan audit, jelasnya, ditemukan adanya penyimpangan dalam hal dalam pengadaan. Karena itu, direksi tak tinggal diam dan melaporkan hal itu kepada APH.

"Direksi mempunyai tanggung jawab kepada program maupun yang namanya dari BUMN bersih-bersih. Lantas sikap tegas dari direksi mengikuti perintah tersebut, dilakukanlah audit internal di Telkom," ungkap dia.

"Hasil audit internal ini kami bersyukur kemudian saat ini kejaksaan tinggi sudah memfokuskan diri memproses penyimpangan tersebut dan atas proses yang berjalan sekarang Telkom mengucapkan terima kasih ternyata hasil internal audit tersebut sudah semakin terang di tindaklanjutin APH," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati DKI Jakarta menjerat sembilan tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom Indonesia (Persero). Ada sejumlah proyek fiktif yang nilai totalnya Rp 431 miliar.

Awalnya pada 2016-2018, Telkom bersepakat dengan sembilan orang pemilik perusahaan untuk kerja sama bisnis menggunakan anggaran Telkom. Kemudian Telkom menunjuk empat anak perusahaan, yaitu PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

Setelah itu, empat anak perusahaan Telkom itu menunjuk sejumlah vendor yang berafiliasi dengan sembilan perusahaan swasta yang sudah diatur sebelumnya. Mereka kemudian bekerja sama melaksanakan pengadaan yang ternyata fiktif.

Kejati DKI lantas menjerat sembilan tersangka dalam perkara ini, yaitu:

1. AHMP selaku GM Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom tahun 2017-2020
2. HM selaku Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom tahun 2015-2017
3. AH selaku Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara tahun 2016-2018
4. NH selaku Direktur Utama PT ATA Energi
5. DT selaku Direktur Utama PT International Vista Quanta
6. KMR selaku Pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa
7. AIM selaku Direktur Utama PT Forthen Catar Nusantara
8. DP selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT Cantya Anzhana Mandiri
9. RI selaku Direktur Utama PT Batavia Prima Jaya

Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3junctoPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Lima tahanan Polres Kampar di Riau yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini tersisa enam tersangka yang sedang diburu Tim Khusus Polda Riau.

"Siang ini ada penambahan tiga orang lagi diamankan. Total saat ini sudah lima yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Ketiga tahanan yang baru ditangkap adalah Ahmad Zahri, Roni Mahardika dan Otrianus. Sedangkan tahanan yang sudah ditangkap lebih dulu, Ferry Rahmadi dan Okta Epandri.

Ferry dan Okta ditangkap saat pelarian di Air Tiris. Sedangkan Zahri, Roni dan Oktrianus ditangkap di Desa Tambang.

Adapun enam tahan lain yang masih diburu adalah Nederlansen, Haiz Zulhakim, Asep Irawan, Rohman, Joni Afliyadi dan Marianto Damanik. Seluruhnya merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian.

Sebelumnya 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Rabu (14/5) dini hari. Mereka kabur dengan menggergaji besi di ventilasi sel Mapolres Kampar.

Setelah tahanan kabur, Polda Riau langsung membentuk Tim Khusus untuk memburu 11 tahanan itu. Tim dipimpin langsung Waka Polda Riau Brigjen Pol Andrianto Jossy.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Sebanyak 12 anggota Polres Kampar, Riau diperiksa Bid Propam Polda Riau. Belasan polisi diperiksa terkait kaburnya 11 tahanan kasus pencurian dan narkoba.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan 12 polisi itu diperiksa sejak 11 tahanan kabur. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," terang Sengka saat ditemui di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Pemeriksaan dilakukan secara internal di Mapolres Kampar. Termasuk mendalami dugaan kelalaian personel piket malam itu.

"Terkait itu (dugaan kelalaian dan lain-lain). Nanti perkembangan kita update lagi," kata Sengka.

Selain memeriksa 12 personel piket, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Adrianto Jossy juga terus memburu para pelaku. Tercatat sudah dua tahanan ditangkap.

Dua tahanan ditangkap yakni Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap saat pelarian dan ditemukan di Air Tiris, Kampar menuju ke Pekanbaru.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu