Jakarta (ANTARA) - Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) menyerukan pemerintah di seluruh Asia Tenggara untuk mengambil tindakan konkret dan segera guna melindungi anggota parlemen yang menghadapi ancaman, pelecehan, dan kekerasan atas pekerjaan mereka dalam membela HAM, demokrasi, dan supremasi hukum.

Seruan tersebut disampaikan melalui rilis pers APHR yang diperoleh pada Selasa untuk memperingati Hari HAM Internasional.

Mereka menyebutkan bahwa lonjakan serangan terhadap pejabat terpilih, khususnya perempuan merupakan upaya yang disengaja untuk membungkam perbedaan pendapat dan melestarikan otoritarianisme di kawasan tersebut.

Anggota parlemen perempuan, kata mereka, menghadapi ancaman yang unik dan mengerikan.

Anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rashid berbagi pengalaman pribadinya dengan menggarisbawahi bahaya yang dialami perempuan dalam kehidupan publik.

"Di luar parlemen, saya menghadapi tantangan yang sangat mengguncang rasa aman dan tujuan saya. Salah satu momen yang paling mengerikan adalah ketika saya menerima ancaman pembunuhan disertai peluru di kantor saya. Saya takut bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi untuk semua perempuan yang berani melangkah ke ranah publik," kata dia.

Syerleena menambahkan, "Jalan menuju kesetaraan gender memerlukan upaya berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat. Memperkuat kerangka hukum dan memastikan penegakannya yang efektif merupakan langkah penting, tetapi perubahan budaya dan inisiatif proaktif harus melengkapinya."

Anggota parlemen Filipina Francisca L. Castro menambahkan bagaimana suaranya yang kuat di parlemen yang menyuarakan isu pekerja sektor pendidikan, buruh, petani, perempuan dan pemuda terus membahayakan keselamatan dan keamanannya.

Sembari merenungkan pengalamannya, Francisca berbagi, "Enam tahun lalu, pada 28 November, agen pemerintah Duterte menangkap saya tanpa surat perintah, termasuk 17 pembela HAM lainnya yang menyelamatkan siswa dan guru dari komunitas Lumad," katanya.

"Kami ditahan selama 3 hari 2 malam, kemudian didakwa dengan tuduhan palsu penculikan, perdagangan anak, dan pelecehan anak," tambah dia.

Di Thailand, anggota parlemen Chonthicha “Lookkate” Jangrew menyatakan bahwa “hukum di Thailand dijadikan senjata oleh negara untuk meneror, melecehkan, dan membungkam orang - termasuk anggota parlemen - yang ingin melindungi demokrasi dan HAM, atau menyerukan korupsi dan pelanggaran HAM serius."

Kasus-kasus tersebut, menurut APHR, mencerminkan pola yang mengkhawatirkan dari meningkatnya penindasan di Asia Tenggara, di mana pemerintah menggunakan pelecehan, penganiayaan hukum, dan kekerasan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Penargetan sistematis anggota parlemen—terutama perempuan—yang menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan oposisi demokratis, dan bagian dari pemerintahan otoriter yang mengakar.

Pada peringatan Hari HAM Internasional tersebut, APHR menekankan perlunya tindakan kolektif yang mendesak untuk melawan tren yang mengkhawatirkan.

“Sebagai wakil rakyat yang dipilih, APHR dan anggota parlemennya akan terus bersatu dan teguh dalam perjuangan melawan otoritarianisme yang merusak kebebasan mendasar, termasuk kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul," kata Wakil Ketua APHR sekaligus mantan anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago.

Pewarta: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) Charles Santiago mengatakan bahwa tahun depan APHR akan fokus mengenai ancaman terhadap anggota parlemen perempuan (MPs at Risk) di kawasan Asia Tenggara.

"Kami punya program yang disebut 'MPs at Risk', yang sebelumnya kami fokuskan pada pencemaran nama baik, penghasutan, dan lain sebagainya," kata Santiago dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Dan pada 2025, lanjut Santiago, program tersebut akan berfokus pada serangan terhadap anggota parlemen perempuan di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengajak semua yang berkepentingan untuk memberikan perhatian kepada para perempuan yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam menegakkan kebenaran.

"Bukan hanya dukungan fisik, solidaritas dan dukungan kita, tapi kita perlu mengajak pemerintah kita untuk mendukung mereka," kata Santiago.

Pada kesempatan yang sama, para anggota parlemen perempuan asal Malaysia, Thailand dan Filipina membagikan kisah perjalanan mereka sebagai anggota parlemen di negara mereka masing-masing.

Syerleena Abdul Rashid dari Malaysia bercerita kalau dia menjadi sasaran serangan siber dan melabeli dia sebagai liberal dan kafir serta sering mendapat pertanyaan mengapa tidak mengenakan jilbab.

Sedangkan France Castro, anggota parlemen Filipina, bercerita kalau dia dianiaya saat memperjuangkan untuk penentuan nasib sendiri dan hak atas tanah leluhur suku Lumad di Filipina.

Castro mengatakan ada aspek ekonomi atas tanah leluhur suku Lumad yaitu banyak perusahaan tambang yang ingin mendapatkan tanah leluhur suku tersebut.

Selain itu, Jangrew dari Thailand membagikan kisahnya yang mendapat"hate speech" dan komentar misoginis selama dia menjadi anggota parlemen Thailand.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai "Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara" di Denpasar, Bali.

APHR terus menghimbau semua pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi para anggota parlemen yang menghadapi risiko di kawasan ASEAN.

Acara itu dihadiri oleh mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Humang Rights/APHR) Charles Santiago menilai bahwa saat ini isu terbesar di Asia Tenggara adalah soal Myanmar.

“Ini adalah masalah besar yang selalu kita coba hindari tetapi harus kita tangani,” kata Santiago dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Dia berpendapat bahwa satu hal yang dapat Indonesia usulkan kepada Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 adalah mengundang Dewan Konsultasi Persatuan Nasional (NUCC), Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar dan kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam diskusi mendatang.

Santiago mengatakan bahwa pembahasan selama empat tahun dengan junta tidak menghasilkan sesuatu, menambahkan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk dibandingkan sebelumnya.

Dia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah kehilangan legitimasi, mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk bernegosiasi dengan pemerintah tanpa legitimasi, sementara NUG dan kelompok etnis dan kelompok perlawanan lainnya semakin kuat.

“Saya pikir sudah waktunya setelah empat tahun untuk memikirkan kembali dialog politik dan itu perlu diperluas ke pihak lain di wilayah tersebut,” kata Santiago.

Santiago mengatakan bahwa jika ASEAN tidak mengambil alih kepemimpinan di Myanmar, maka China yang akan melakukannya.

“China kini bergerak sangat agresif di Myanmar dan mereka telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu pada Oktober 2025,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal itu akan menjadi tantangan besar untuk ASEAN dan masa depan ASEAN itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama, mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya juga mengomentari tentang posisi ASEAN dalam konflik Israel dan Palestina.

“Sudah saatnya presiden baru Indonesia menggalang seluruh sembilan negara ASEAN lainnya untuk bersatu dan berbicara satu suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Piromya.

Sebagai negara anggota ASEAN paling penting, kata Piromya, negara dengan demokrasi terbesar dan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia harus mengambil alih kepemimpinan atas nama ASEAN mengenai konflik Israel dan Palestina.

Namun Piromya tidak menceritakan lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilalihan kepemimpinan atas nama ASEAN oleh Indonesia terkait konflik Palestina dan Israel tersebut.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai "Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara" di Denpasar, Bali.

Acara tersebut dilaksanakan untuk menginformasikan tantangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara Asia Tenggara, terutama Myanmar.

APHR juga terus menghimbau semua pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi para anggota parlemen yang menghadapi risiko di kawasan ASEAN.

Acara itu dihadiri oleh mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kami meminta pemerintah baru untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar," kata Basari dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Kedua, lanjut Basari, adalah memimpin diskusi di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai konflik Israel-Palestina dan membangun suara negara-negara di kawasan tersebut mengenai masalah itu.

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Mantan wakil rakyat ini lantas memberi contoh kasus narapidana hukuman mati asal Filipina Mary Jane Veloso yang dipindahkan ke negaranya.

"Kami senang bahwa pendekatan baru itu mungkin bisa menjadi salah satu harapan baru bagi situasi hak asasi manusia dan kebijakan HAM di Indonesia," kata aktivis hak asasi manusia itu.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara di Denpasar, Bali.

Acara itu dihadiri oleh mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua Mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024