KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.