Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk mengawal pemberian bantuan sosial (bansos). Hal ini guna pemberian bansos tepat sasaran sesuai arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kami mohon dukungan, mohon pengarahan, mohon juga koreksi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi Presiden itu pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data, karena data ini menjadi sangat penting. Jangan sampai yang namanya program salah sasaran yang tidak berhak malah menerima bantuan. Ini pesan Presiden dari awal," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Senin (11/11/2024).

"Alhamdulillah lagi bahwa Presiden juga telah memberikan arahan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diwujudkan data tunggal yang diberi tanggung jawab adalah badan pusat statistik (BPS) atas arahan dari Bapennas," tambahnya.

Gus Ipul mengatakan jika data tunggal pemberian bansos yang telah disiapkan selesai, dia meminta bantuan KSP dan BPPIK untuk mendampingi pemberian bansos. Hal ini guna dapat terealisasi, benar-benar tepat sasaran, dan tahapan pemberian bansos tepat waktu.

"Kami mohon kepada beliau berdua ini untuk bisa mendampingi agar dalam realisasinya nanti bisa benar-benar tidak hanya tempat sasaran. Tapi tahapan-tahapannya juga terpenuhi, waktunya tepat waktu, jangan sampai telat," jelasnya.

Kemensos dalam hal ini terbuka dan meminta masukan KSP dan BPPIK apabila terdapat hal yang harus diperbaiki. Sebab, kata dia, peran KSP dan BPPIK diberi tugas untuk mendampingi agar program tersebut bisa sesuai dengan ketentuan dan jauh dari korupsi.

"Dan kalau toh kemudian nanti ada hal-hal yang katakanlah perlu diperbaiki prosedurnya atas masukan beliau berdua, kita akan perbaiki. Karena beliau berdua diberi tugas untuk bisa mendampingi kami agar benar-benar dalam melaksanakan program ini semuanya sesuai ketentuan, jauh dari korupsi dan juga penting masyarakat tahu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Presiden, Letnan Jenderal Purnawirawan Anto Mukti mengatakan Kemensos secara terbuka memberikan program untuk pihaknya dapat mengontrol kegiatan yang menjadi program Presiden Prabowo. KSP juga akan bekerja sama dengan BKKIP tak hanya mengontrol di ruangan namun juga di lapangan.

"Nah ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan karena Presiden sudah berniat bagaimana ke depan betul-betul memakmurkan masyarakat. Bukan hanya jargon saja tetapi betul-betul beliau melakukan itu. Kenapa? Beliau meminta data yang paling akurat dari mana? Itulah BPS sebagai data tunggal untuk memberikan input kepada Presiden," ucapnya.

Dia mengatakan data tunggal yang diminta Prabowo akan dimanfaatkan oleh Kementerian-Kementerian terkait untuk menjalankan berbagai program. Dalam proses itu KSP dan BPPIK berperan untuk bekerja sama dan mengingatkan tugas kementerian akurat di lapangan.

"Yang kemudian akan dimanfaatkan oleh beberapa kementerian terkait menjalankan program-program beliau. Nah di situlah salah satu proses yang berjalan sampai dengan akhir itu kami ada disana. Bukan kami mengawasi beliau tapi kerjasama yang baik dan mengingatkan, saling mengingatkan. Untuk lebih meyakinkan lagi tugas khusus beliau lah yang akan lebih akurat di lapangan," tuturnya.

Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengingatkan seluruh aparat untuk tidak korupsi dalam program yang berasal dari dana APBN. Ia meminta bantuan aparat untuk mendistribusikan sampai ke tingkat bawah bansos tersebut.

"Pada prinsipnya saya mohon kepada seluruh aparat dimanapun. Ini adalah uang negara, uang rakyat APBN. Jangan ada yang dikorupsi, jangan ada yang dimanipulasi. Rakyat miskin itulah yang berhak," ucapnya.

"Jadi tolong mohon bantuannya kepada seluruh aparat dimanapun yang mendistribusikan sampai ke tingkat bawah justru mengamankan. Dari segi jumlah, dari segi kualitas, dari segi ketepatan waktu," ujarnya.

Simak juga Video 'Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan':

[Gambas:Video 20detik]

Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ahmad Luthfi - Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Menariknya, ia dulunya adalah teman seangkatan dengan Jendral TNI (Purn) Andika Perkasa di Akmil 1987 yang juga menjadi lawan politiknya dalam kontestasi Pilkada tersebut.

Anto Mukti Putranto menegaskan penugasan dirinya menjadi ketua tim pemenangan di Jawa tengah adalah perintah dari Prabowo Subianto.

Sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilgub Jawa Tengah, Anto Mukti Putranto tercatat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK terakhir kali pada tahun 2020.

Dalam laporan itu ia mengaku memiliki kekayaan sebesar Rp 6.229.688.095 (Rp 6,2 miliar). Sebagian besar harta kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 4,5 Miliar yang tersebar di beberapa wilayah seperti Bogor, Palembang, Tanggerang, dan Subang. Semua aset tanah dan bangunan merupakan hasil sendiri.

Selanjutnya Anto Mukti Putranto tercatat memiliki aset transportasi berupa 6 mobil dan 2 sepeda motor dengan total nilai sekitar Rp 631.000.000.

Untuk kendaraan roda 4 Anto Mukti Putranto memiliki Honda Jazz Minibus Tahun 2015 senilai 125.000.000, Toyota Kijang Minibus tahun 2004 senilai Rp 95.000.000, Mazda Double Cabin tahun 2011 senilai Rp 60.000.000.

Kemudian Land Rover Defender tahun 1998 senilai Rp 100.000.000, Isuzu Truk tahun 2007 senilai Rp 125.000.000, dan Mercedes Benz Truk tahun 1984 senilai Rp 100.000.000. Semua kendaraan roda 4 miliknya merupakan hasil sendiri.

Adapun kendaraan roda dua miliknya yakni Husqvarna tahun 2012 senilai Rp 20.000.000 dan Yamaha Mio tahun 2010 senilai Rp 6.000.000 yang mana kedua motor miliknya berasal dari hibah dengan akta.

Selain itu, Anto Mukti Putranto mengaku bahwa tak memiliki harta bergerak dan surat berharga. Hanya saja kas dan setara kas miliknya senilai Rp 1.005.918.095.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Komjen Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) pada Pilgub Jateng 2024. Selain itu, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ditunjuk sebagai Dewan Pembina.

Susunan pengurus tim pemenangan tersebut diumumkan pada acara Deklarasi Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di MAC Ballroom Kota Semarang. Putranto menyebut dia mendapat perintah dari Prabowo Subianto untuk memenangkan Luthfi-Yasin.

"Diberi tugas oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto untuk bantu memenangkan Bapak Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin," kata AM Putranto saat memberikan sambutan, dikutip dari detikJateng, Minggu (8/9/2024).

Dalam sambutannya, Putranto menegaskan ada 15 partai pengusung dan pendukung yang merapat ke Luthfi-Yasin. Dukungan juga datang dari relawan.

"Ada 15 partai, belum yang lainnya. Mari sama-sama sepakat bahu-membahu. Sekarang banyak yang daftar sebagai relawan. Semua terkendali dengan baik," tegasnya.

AM Putranto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Jabatan terakhir di TNI yaitu Komandan Kodiklat TNI AD. Ia juga bertugas sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Simak berita selengkapnya di sini.