JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, eks TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara memenuhi unsur kehilangan status kewarganegaraan Indonesia setelah mengikuti operasi militer Rusia tanpa izin presiden.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Kewarganegaraan Republik Indonesia, terkait status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara.

"Dengan demikian, saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e, serta Pasal 31 Ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007," kata Supratman, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum dan Kemenlu melalui KBRI di Moskow akan segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara setelah terindikasi mengikuti operasi militer di Rusia.

Hal tersebut, kata dia sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 47 Tahun 2016.

"Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Moskow untuk segera mungkin menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara yang telah terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa seizin Presiden tersebut," ujar dia.

Informasi mengenai keterlibatan Satria dalam konflik Rusia-Ukraina pertama kali mencuat di media sosial TikTok.

Akun @zstorm689 mengunggah sejumlah foto dan video yang menunjukkan seorang pria mengenakan dua seragam berbeda, yaitu seragam TNI AL dan seragam militer Rusia.

Dalam keterangan unggahan tersebut, dijelaskan bahwa pria itu merupakan mantan prajurit marinir Indonesia yang kini bergabung dalam barisan tentara Rusia di medan perang Ukraina.

Pada akun yang sama, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyatakan sudah melakukan pemecatan terhadap Satria Arta Kumbara dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.

Pemecatan dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

Satria sendiri sudah dinyatakan melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022.

Namun, proses hukum pun tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Putusan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akte Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady, dilansir dari Antara, Minggu (11/5/2025).

membeberkan alasan mengusulkan rancangan undang-undang keamanan laut. Dirinya menyebut ingin agar lembaga keamanan wilayah laut yang lebih kuat.

"Karena memang (RUU Keamanan Laut) dirasakan sangat penting. Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya tapi coast guard kita sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Yusril di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menyebut Indonesia harus memiliki ketahanan wilayah laut yang kuat. Dirinya mencontohkan kasus di perairan Natuna.

"Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, dimana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain, tapi dibandingkan dengan mereka coast guard kita ternyata lemah," katanya.

Yusril mengatakan perihal usulan RUU tersebut telah disepakti oleh Komisi I DPR RI. Dirinya menyebut jika diperintah oleh Presiden, pembuatan draft RUU ini dapat disiapkan dalam beberapa bulan.

"Dan kalau Bapak Presiden menetujui dan memerintahkan kepada kami di Kemenko Kumham Imipas untuk mendraft RUU ini, Insyaallah hanya dalam beberapa bulan," sebutnya.

Yusril menjelaskan usulannya itu mungkin dibentuk satu badan yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut, bersifat non militer. Kalau untuk kemanan, adalah wewenang dari angkatan laut.

"Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya. Kalau militer, pertahanan keamanan sudah pasti itu kewenangannya Angkatan Laut tidak bisa diganggu sama yang lain," kata dia.

Ketika ditanyakan apakah lembaga itu akan menggantikan Bakamla yang telah ada, dirinya menyebut belum tentu. Bisa saja, kata dia, Bakamla yang diberikan kewenangan yang lebih luas.

"Belum tentu. Jadi kan bisa saja Bakamla itu yang ditransformasikan, diberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas, kemudian jadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menegakkan keamanan laut di luar militer," ungkapnya.

Sebelumnya, Yusril menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Simak Video: Regulasi Tumpang Tindih, Pemerintah Usul Dibentuk RUU Keamanan Laut

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan adanya momen efisiensi anggaran ini mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang ada.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana, barangkali juga tumpang tindih tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Karachi (ANTARA) - Latihan perang multilateral AMAN Exercise 2025 yang digelar oleh Angkatan Laut Pakistan di Karachi pada 7–11 Februari bertujuan menggalang kemampuan angkatan laut dari berbagai negara untuk menghadapi ancaman terorisme dan bajak laut.

Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda (Laksda) Abdul Munib saat acara pembukaan AMAN Exercise 2025 (AMAN-25) di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan (PAK Navy), Karachi, Jumat, menilai ancaman-ancaman itu merupakan tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.

“Ini saatnya untuk menggalang kerja sama dan upaya-upaya bersama untuk menciptakan keamanan maritim daripada harus berusaha sendiri. Cakupan, jangkauan, dan beragamnya jenis ancaman di laut menunjukkan tak ada satu negara pun, sekuat apapun mereka, yang mampu menghadapi ancaman-ancaman itu sendirian,” kata Laksamana Muda Munib.

Oleh karena itu, Angkatan Laut Pakistan yakin latihan multilateral seperti AMAN dapat meningkatkan kemampuan angkatan laut masing-masing negara, sekaligus menggalang kerja sama dan membangun interoperabilitas antarangkatan laut.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Munib secara khusus menyoroti Samudera Hindia sebagai salah satu jalur utama perdagangan, logistik, dan rute pelayaran militer (SLOC) negara-negara dunia. Dia melanjutkan dalam rangkaian AMAN Exercise negara-negara peserta juga akan berdialog berdiskusi membahas ancaman-ancaman dan potensi ancaman non-tradisional yang dapat tumbuh di kawasan.

“Penting untuk memahami akar ancaman di kawasan Samudera Hindia (IOR), dan bagaimana itu berkembang, juga penting bagi kita untuk memahami kemampuan pasukan yang menjaga perairan internasional ini dalam bekerja sama,” sambung Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan.

Oleh karena itu, AMAN Exercise pun menjadi salah satu cara untuk mempertemukan berbagai pengalaman, gagasan dan pikiran, sekaligus meminggirkan perbedaan.

“Terkadang, negara-negara yang berkompetisi pada akhirnya dapat menjadi dekat dan bekerja sama, karena mereka meyakini ada tujuan bersama yaitu menciptakan stabilitas di laut,” kata Laksamana Muda Munib.

AMAN-25 diikuti oleh kurang lebih 60 negara, termasuk Indonesia. TNI Angkatan Laut yang mewakili Indonesia dalam latihan multilateral itu mengirimkan satu kapal fregat ringan serbaguna-nya (MRLF) KRI Bung Tomo-357 untuk berlatih bersama-sama dengan 30 kapal perang dari Angkatan Laut Pakistan dan negara-negara peserta.

Dari 60 negara peserta, ada 11 kapal asing yang turut serta, yaitu BNS Somudra Joy (Bangladesh), PLANS Baotou-133 dan PLANS Gaoyouhu-966 (China), KRI Bung Tomo-357 (Indonesia), JS Murasame (Jepang), HMS Jazan dan HMS Hail (Arab Saudi), KD Terengganu-174 (Malaysia), RNOV Sadh (Oman), SLNS Vijayabahu (Sri Lanka), USS Lewis B. Puller (Amerika Serikat), IRIS Jamaran-76 (Iran), dan Abu Dhabi P-191 (Uni Emirat Arab).

Sementara itu, negara-negara peserta AMAN-25 mencakup Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Brazil, Brunei, Burundi, Kamboja, Kanada, China, Komoros, Ceko, Djibouti, Mesir, Fiji, Perancis, Jerman, Indonesia, Iran, Irak, Italia, Jepang, dan Yordania.

Kemudian, ada pula Kazakhstan, Kenya, Arab Saudi, Kuwait, Libya, Malaysia, Maladewa, Maroko, Myanmar, Belanda, Nigeria, Oman, Palestina, Filipina, Qatar, Romania, Rusia, Rwanda, Seychelles, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, dan Sri Lanka.

Negara-negara lain yang juga turut serta mencakup Swiss, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, dan Zimbabwe.

Dalam rangkaian AMAN-25, Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko yang saat ini menjabat sebagai Komandan KRI Bung Tomo, bertindak sebagai Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL. Kolonel Dedi turut menghadiri upacara pembukaan AMAN-25 di Karachi, Jumat, bersama Atase Pertahanan (Athan) RI untuk Pakistan Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Petugas melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, termasuk sistem satu arah dan menutup jalur menuju Puncak

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin Senin (27/1) menjadi sorotan, di antaranya penegasan KPK yang masih terus mencari buronan kasus korupsi Harun Masiku, dan ditangkapnya pemain sepak bola Radja Nainggolan oleh kepolisian karena dugaan penyelundupan kokain.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. KPK tegaskan pencarian Harun Masiku masih terus dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 Harun Masiku (HM), masih aktif dilakukan.

"Masih aktif pencariannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

2. TNI AL: Perlu kebersamaan untuk tuntaskan pembongkaran pagar laut

TNI Angkatan Laut menekankan perlu kebersamaan untuk menuntaskan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, dengan target selesai dalam waktu 10 hari sejak Rabu (22/1).

"Seperti yang kami sampaikan kemarin, kalau kita kerja sendiri mungkin tidak tercapai, itu harus bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng biar cepat menyelesaikan masalah masyarakat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana di sela pembukaan Asia Pasific Chaplaincy Symposium (APCS) 2025 di Pullman Ciawi Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

3. Kompolnas terima audiensi warga Rempang yang ditetapkan tersangka

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membenarkan penetapan tiga orang warga Rempang sebagai tersangka oleh Polresta Barelang, atas laporan PT MEG terkait peristiwa 17 Desember 2024.

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim saat dihubungi ANTARA di Batam, Senin, menyebut tiga warga Rempang yang ditetapkan sebagai tersangka mendatangi Kantor Kompolnas di Jakarta, didampingi Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, YLBHI dan Kontras pada Rabu (22/1).

Selengkapnya baca di sini.

4. Radja Nainggolan ditangkap polisi karena dugaan penyelundupan kokain

Pemain sepak bola keturunan Indonesia Radja Nainggolan ditangkap polisi pada Senin karena dugaan penyelundupan kokain dari Amerika Serikat melalui pelabuhan Antwerp, Belgia.

Dikutip dari media Belgia Gazet van Antwerpen (GvA), Senin, kantor kejaksaan Brussels mengatakan Nainggolan bukan satu-satunya yang ditangkap.

Selengkapnya baca di sini.

5. Cegah kemacetan, polisi tutup jalur dari By Pass Cianjur menuju Puncak

Aparat Kepolisian Resor Cianjur Jawa Barat menutup jalur menuju Cipanas, Puncak, mulai dari Bundaran Lampu Gentur, By Pass, Cianjur, guna antisipasi kemacetan total seiring antrean panjang kendaraan di jalur Puncak pada Senin.

Kepala Bagian Operasi (KBO) Lantas Polres Cianjur Inspektur Polisi Satu Muchtaromi mengatakan antrean panjang kendaraan sudah terjadi sejak siang di jalur utama Puncak sehingga petugas melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, termasuk sistem satu arah dan menutup jalur menuju Puncak.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum dalam sepakan terakhir menjadi sorotan, mulai dari pemasangan struktur menyerupai pagar di beberapa titik perairan salah satunya di Tangerang, Banten, sampai dengan tak ditahannya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. KKP masih dalami penanggungjawab pagar laut 30,16 km

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, masih mencari dan menyelidiki pihak penanggungjawab dalam pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di laut pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

"Tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. Tapi, kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab pemagaran ini," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid K. Jusuf di Tangerang, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK bantah Hasto tak ditahan karena Megawati telepon Prabowo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto.

"Justru saya tidak mendengar soal kabar itu ya, sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita bahwa sekian-sekian itu datang, kemudian ada pemeriksaan, setelah itu saya baca-baca lagi berita-berita saja," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Puspomal tindak tegas oknum TNI AL terlibat pembunuhan di Sorong

Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) berkomitmen akan menindak tegas oknum TNI Angkatan Laut (AL) yang terlibat pembunuhan di Sorong, Papua Barat Daya, sesuai arahan Pimpinan TNI AL.

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan penindakan tegas dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kejagung pastikan beri pelindungan kepada Prof. Bambang Hero

Kejaksaan Agung memastikan akan memberikan pelindungan kepada ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu.

"Tentu (akan melindungi, red.) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. Tom Lembong: Ada harapan baru meski banyak tantangan

Tersangka dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan bahwa pada tahun ini dirinya memiliki harapan baru meskipun menghadapi banyak tantangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Tom usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Charles Sitorus (CS) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025