Anggota polisi Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC, diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengonfirmasi dugaan pemerkosaan itu. Ia menyebut Propam Polda Jatim sedang mendalami kasus tersebut dalam sepekan terakhir.

"LC diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan. Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Jules saat dikonfirmasi, Sabtu (19/4).

Jules menjelaskan LC diduga memperkosa seorang tahanan perempuan pada awal April 2025. Saat ini LC dijatuhi penempatan khusus (patsus) untuk menjalani pemeriksaan.

"Sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC," ucapnya.

Aiptu LC terancam sanksi pemecatan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) serta hukum pidana jika terbukti bersalah. Propam Polda Jawa Timur akan segera menggelar sidang kode etik.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," kata Jules.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil tidak sesuai dengan amanat undang-undang (UU) dan reformasi.

Ketua Centra Initiative Al Araf menilai, penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil penting menjadi perhatian publik. Tidak hanya TNI, ternyata polisi aktif juga telah masuk dalam ruang jabatan sipil. Penempatan Polri aktif dalam jabatan sipil adalah bentuk dwifungsi Polri.

?Kami memandang penempatan Polri aktif dalam kementerian dan lembaga negara tidak sejalan dengan Pasal 28 Ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal itu berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,? ujarnya, Jumat (21/3/2025).

Menurut Al Araf, penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil telah menyalahi fungsi mereka sebagai penegak hukum, keamananan, dan ketertiban masyarakat serta pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Selain itu juga akan memperlemah profesionalisme Polri.

?Kami menilai, penempatan personel Polri di luar lingkup kepolisian juga berpotensi mengaburkan garis wewenang dan tanggung jawab antara lembaga-lembaga negara yang berbeda. Hal ini bisa mengurangi efektivitas pengawasan internal Polri serta berdampak pada integritas lembaga-lembaga tersebut,? katanya.

Penempatan jabatan semacam ini, kata Al Araf juga harus dilihat dalam konteks tujuan dan tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penegak hukum yang harus beroperasi secara independen dan bebas dari intervensi politik atau sektor lain yang bisa mengganggu objektivitas dan netralitasnya.

Senda, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar menyebut, penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil mengganggu tata kelola pemerintahan yang demokratis. Langkah tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap meritokrasi dalam pola karier Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya untuk melakukan reformasi birokrasi.

?Kami menilai ini juga akan mengurangi kesempatan bagi ASN untuk mengembangkan karier mereka sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Penempatan yang dilakukan secara tiba-tiba kepada personel Polri untuk menduduki jabatan strategis di lembaga/institusi sipil tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan,? ujarnya.

Hal ini berpotensi mendemotivasi ASN, karena mereka merasa peluang karier mereka dibatasi oleh penempatan pejabat dari luar lembaga yang tidak melalui proses seleksi internal yang semestinya.

?Kami mendesak Kapolri untuk segera mengevaluasi dan meninjau penempatan polisi aktif yang menempatkan puluhan pamen dan pati Polri pada jabatan sipil di Kementerian dan Lembaga negara yang bertentangan dengan amanat UU Kepolisian,? katanya.

?Kami mendesak pemerintah untuk menjaga agar reformasi birokrasi dan sistem meritokrasi ASN tetap dijalankan secara konsisten, serta memastikan kesempatan karier bagi ASN di Kementerian dan Lembaga negara tidak terganggu akibat penempatan personel kepolisian aktif di institusi sipil secara serampangan,? ujarnya.

Makassar -

Polisi menangkap total 27 orang anggota geng motor yang melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap 7 warga dan seorang anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka ditampilkan polisi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Rabu (12/3/2025). Tampak para pelaku yang mengenakan baju tahanan oranye dibariskan dengan membelakangi awak media.

Selama ditampilkan polisi, gaya sangar para pelaku kini berubah ciut. Mereka lebih banyak menunduk selama konferensi pers berlangsung.

"Ini kaitannya dengan kejadian selama 10 hari Ramadan, ada kejadian pembusuran, penganiayaan, dan ada juga bawa parang. Dari situ kita mendeteksi ada 27 orang tersangka, 8 korban yang salah satunya anggota polisi," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana kepada wartawan.

Anggota geng motor tersebut dari kelompok berbeda dan melakukan aksi kejahatan di sejumlah titik di Makassar. 13 orang di antaranya masih di bawah umur.

"Ini terjadi di sekitar Kota Makassar, mulai dari Kecamatan Makassar, Mamajang, Bontoala, Manggala, Biringkanaya, dan Rappocini," tuturnya.

Serang Warga Hanya Iseng

Arya mengungkapkan motif para tersangka melakukan pembusuran dan pengancaman hanya iseng. Para pelaku dan kelompoknya awalnya berkumpul lalu menyerang korban yang ditemui di jalan.

"Motifnya, pada bulan puasa ini mereka kumpul-kumpul terus sebenarnya iseng-iseng ketemu kelompok pemuda yang berpapasan. Tanpa ada masalah apapun, ada perasaan tidak suka, lalu melakukan pembusuran," terang Arya.

Arya menambahkan pihaknya turut menyita barang bukti yang digunakan para pelaku seperti busur, ketapel, parang hingga batu. Para tersangka dikenakan pasal berlapis.

"Kita kenakan Pasal 351 KUHPidana ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun karena mengakibatkan luka berat. Kita juga gunakan UU darurat karena membawa senjata tajam, ancaman hukumannya 15 tahun," tegasnya.

(asm/hsr)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komnas HAM mulai turun tangan melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan tiga siswa SMK 4 Semarang oleh polisi. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengaku belum bisa menyimpulkan apakah aksi penembakan itu masuk pelanggaran HAM atau tidak.

"Untuk ada potensi (pelanggaran HAM), tentu kita harus melihat bukti-buktinya dulu, fakta-faktanya. Itu yang perlu Komnas HAM lakukan," ujar Uli saat diwawancara media di depan minimarket di Jalan Candi Penataran yang diduga merupakan TKP penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang, Jumat (29/11/2024) petang.

Uli pun sempat ditanya apakah sudah melihat rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang. Sebab Polrestabes Semarang mengklaim memiliki rekaman CCTV tersebut. "Saya belum lihat itu," ujarnya.

"Karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian, itu wilayahnya kepolisian, saya tidak bisa komentari. Komnas tentu punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP yang ada di Komnas HAM," kata Uli menambahkan.

Dia menjelaskan bahwa saat ini penyelidikan Komnas HAM masih dalam tahap penghimpunan keterangan dari para saksi. "Kami sudah memeriksa 14 saksi di sekitar sini (TKP) dan juga beberapa pihak yang ada di wilayah sini. Termasuk kepada Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang," ucapnya.

Namun Uli mengatakan belum meminta keterangan dari para korban penembakan Aipda Robig Zaenudin, termasuk keluarga mereka. "(Namun) ada rencana (meminta keterangan korban dan keluarganya), kami lagi komunikasi," ujarnya.

Menurut Uli, ada kemungkinan Komnas HAM turut meminta keterangan pelaku penembakan, yakni Aipda Robig Zaenudin. "Mengenai pelaku, kami masih mendiskusikan," ujarnya saat ditanya apakah akan turut mengambil keterangan Aipda Robig.

Uli belum bisa memastikan hingga kapan akan melakukan penghimpunan keterangan di Semarang. Namun dia memastikan akan bertolak ke Sragen untuk menemui keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa SMKN 4 Kota Semarang yang tewas ditembak Aipda Robig Zaenudin.

Jalani Sidang Etik dan Proses Pidana

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Artanto mengatakan, Aipda Robig Zaenudin akan menjalani sidang etik sebagai konsekuensi atas tindakannya menembak tiga siswa SMKN 4 Kota Semarang. Robig juga menghadapi proses pidana umum karena keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO), siswa yang tewas tertembak, telah melaporkan kasus penembakan ke Polda Jateng.