KPK membantah pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam kasus korupsi Harun Masiku bersifat mendadak. KPK menegaskan pemanggilan kepada Yasonna mengacu pada bukti dan kesaksian yang telah didapat penyidik.

"Tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya, baik itu dalam dokumen terkait, keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

Tessa mengatakan pemanggilan Yasonna juga tidak menunggu kader PDIP itu tidak lagi menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dia kembali menegaskan dasar pemanggilan saksi di KPK selalu bersumber pada kecukupan bukti.

"Kenapa baru sekarang? Kemungkinan hal tersebut baru didapat penyidik saat ini. Jadi bukan karena 'oh sekarang tidak lagi menjabat', nggak. (Penyidik) hanya berpegangan pada alat bukti," ujar Tessa.

KPK Panggil Ulang Yasonna pada 18 Desember

Yasonna harusnya diperiksa sebagai saksi di kasus Harun Masiku pada Jumat (13/12). Namun, Yasonna absen dan meminta dijadwalkan ulang. Penjadwalan ulang pemeriksaan Yasonna Laoly dilakukan pada Rabu pekan depan.

"Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12).

Tessa mengatakan pemanggilan Yasonna terkait perkara Harun Masiku. Namun dia belum bisa memerinci materi apa yang nanti digali dari Yasonna.

"Terkait penetapan, saudara Harun Masiku penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku, bersama-sama dengan Saiful Bahri, dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan," ucap Tessa.

"Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja, hari Rabu saat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya," imbuhnya.

Anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe menyoroti kondisi alat metal detector dan X-Ray di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumatera Selatan yang kondisinya banyak rusak. Hal ini diungkapkannya usai melakukan kunjungan kerja (kunker) di lapas Sumsel.

"Saya kemarin menyoroti bahwa pertama, hampir setiap semua lapas ternyata tidak hanya Lubuklinggau dan Muara Beliti, itu alat detektor dan metal detector-nya rusak," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Jumat (13/12/2024).

Prana mengatakan jika vendor yang mengurus alat detektor di seluruh lapas Indonesia sama dengan yang di Sumatera Selatan, maka diperkirakan hampir seluruh mesin detektor di seluruh lapas yang ada di Indonesia rusak.

"Kunjungan saya tidak hanya di Lubuklinggau dan Musi Rawas, tapi di semua lapas Sumsel dan kemungkinan se-Indonesia. Jadi se-Indonesia alat elektronik atau alat metal detector dan X-Ray daripada lapas itu saya pikir hampir seluruh Indonesia saya tidak tahu, tapi kalau Sumatera Selatan jelas (rusak). Tapi kalau vendornya sama, artinya se-Indonesia itu rusak," ungkapnya.

Karena hal tersebut, ia berharap kepada kementerian agar kondisi miris ini segera dicarikan penyelesaiannya agar masalah penyelundupan barang ilegal ke dalam lapas bisa segera diatasi.

"Cuma itu tadi sangat miris, kita ingin melakukan pengamanan berkaitan dengan narkoba dan handphone di dalam lapas, tapi alat X-Ray dan metal detector-nya rusak. Maka dengan itu kita minta itu segera mungkin dibenahi," ujarnya.

Prana menambahkan permasalahan alat detektor ini juga termasuk 13 program prioritas sehingga meminta Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan) untuk segera membenahi permasalahan ini.

"Memang kita sangat berharap banyak terhadap kehadiran Kementerian Imipas. Kita harapkan yang menjadi keluhan-keluhan selama ini akan menjadi pemecahannya nanti ke depan di kementerian yang baru ini," tuturnya.

Video: Polisi Bongkar Kafe Tempat Pesta Narkoba di Musi Rawas, 13 Orang Diamankan

Video: Polisi Bongkar Kafe Tempat Pesta Narkoba di Musi Rawas, 13 Orang Diamankan

Usulan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai sebagai langkah mundur dari cita-cita reformasi. Polri di bawah presiden seperti saat ini dianggap sudah paling pas.

"Pandangan kami bahwa usulan tersebut tidak sesuai dengan arah reformasi. Berbicara mundur kembali karena basic yang dimintakan itu kelihatannya kasuistis. Kita tidak melihat suatu konsep besar dalam bernegara," ucap Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Hibnu memandang posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini sudah cukup pas. Apabila dirasa ada yang kurang pas, menurutnya wajar meski tetap harus dievaluasi.

"Saya kira Polri di bawah Presiden itu suatu yang sudah cukup bagus. Kalau memang ada kekurangan, dievaluasi. Bukan penempatannya tapi bagaimana tupoksinya, bagaimana kewenangannya, itu harus dievaluasi," jelasnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.