JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia mengalami perubahan dari negatif menjadi netral.

Predikat PBB tersebut muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

Ia mengatakan, perubahan predikat itu menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane dan anggota kasus "Bali Nine" ke negara asalnya.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Natalius mengatakan, dalam kasus Mary Jane Veloso, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendapat apresiasi.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk negatif kini menjadi negara yang dirujuk netral. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Natalius mengatakan, predikat PBB ini merupakan pencapaian jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Ia mengatakan, Indonesia pernah berada pada titik terendah dan terburuk penilaian PBB pada 2015 dengan kategori unfair trial.

Meski demikian, Kementerian HAM tetap akan mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

“Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap,” ucap dia.

Sebelumnya, Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, resmi dipulangkan ke Filipina pada Selasa (17/12/2024). Sebelum bertolak dari Indonesia, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah menyetujui pemulangan dirinya.

Mary Jane menjalani pemindahan ke negara asalnya di Filipina atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta masyarakat Indonesia," kata Mary Jane, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (17/12/2024).

Dia mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya setelah menjalani hukuman penjara di Indonesia selama bertahun-tahun.

Adapun sebelum Mary Jane, lima terpidana kasus Bali Nine, telah dipindahkan dari Bali ke Australia, Minggu (15/12/2024) pagi.

Kelima terpidana itu yakni Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka diserahkan kepada pemerintah Australia di Ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia mengalami perubahan dari negatif menjadi netral.

Predikat PBB tersebut muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

Ia mengatakan, perubahan predikat itu menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane dan anggota kasus "Bali Nine" ke negara asalnya.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Natalius mengatakan, dalam kasus Mary Jane Veloso, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendapat apresiasi.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk negatif kini menjadi negara yang dirujuk netral. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Natalius mengatakan, predikat PBB ini merupakan pencapaian jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Ia mengatakan, Indonesia pernah berada pada titik terendah dan terburuk penilaian PBB pada 2015 dengan kategori unfair trial.

Meski demikian, Kementerian HAM tetap akan mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

“Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap,” ucap dia.

Sebelumnya, Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, resmi dipulangkan ke Filipina pada Selasa (17/12/2024). Sebelum bertolak dari Indonesia, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah menyetujui pemulangan dirinya.

Mary Jane menjalani pemindahan ke negara asalnya di Filipina atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta masyarakat Indonesia," kata Mary Jane, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (17/12/2024).

Dia mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya setelah menjalani hukuman penjara di Indonesia selama bertahun-tahun.

Adapun sebelum Mary Jane, lima terpidana kasus Bali Nine, telah dipindahkan dari Bali ke Australia, Minggu (15/12/2024) pagi.

Kelima terpidana itu yakni Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka diserahkan kepada pemerintah Australia di Ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Denpasar - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membeberkan transfer terpidana Bali Nine ke Australia. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan para terpidana kasus penyelundupan narkoba dibui itu di tempat berbeda.

Surya menerangkan Martin Stepehens dan Michael Czugaj diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya pada Jumat (13/12/2024) pukul 15.30 WIB. Mereka dipindahkan dari Surabaya dengan tiga mobil dengan dikawal 10 petugas lapas.

Stepehens dan Czugaj tiba di Lapas Kerobokan, Bali pada Sabtu (14/12/2024) pukul 02.49 Wita. "Scott Rush diberangkatkan pada Jumat dari Lapas Klas II Bangli pukul 20.00 Wita bersama petugas pengawalan dari Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi menuju ke Lapas Kerobokan dan tiba pada pukul 21.30 Wita," tutur Surya saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube, Senin (16/12/2024).

Sementara dua anggota Bali Nine lainnya, Si Yi Chen dan Mattew Norman, Surya berujar, menjalani hukuman di Lapas Kerobokan.

Lima terpidana tersebut, Surya melanjutkan, diserahkan pada Pemerintah Australia pada Minggu (15/12/2024). "Narapidana Bali Nine bersama tiga orang Dubes (duta besar) Australia pukul 10.35 Wita lepas landas dari Bali ke Australia," tuturnya.

Surya menerangkan anggota Bali Nine tersebut mendarat di Darwin, Australia, pada pukul 14.42 waktu setempat. "Kami menerima informasi mereka telah mendarat dengan lancar di Darwin," imbuhnya.

Staf Khusus Ahli Bidang Urusan Luar Negeri Kemenko Kumham Ahmad Daffa menegaskan status pada terpidana Bali Nine tidak berubah. Mereka tetap menjalankan hukumannya di Australia.

"Transfer ini hanya memindahkan tahanan narapidana, oleh karena itu statusnya tidak hilang, mereka tetap narapidana dan melanjutkan proses rehabilitasi, tahanan, dan sebagainya," Ahmad menegaskan.

(nor/gsp)

Badung, Bali (ANTARA) - Pimpinan dan anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat dan bertemu dengan para narapidana termasuk anggota Bali Nine.

Rombongan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dan juga Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Silmy Karim.

Saat menyambangi lantai dua bengkel kerja Lapas Kelas IIA Kerobokan, rombongan Komisi XIII sempat berbincang dengan dua anggota Bali Nine, Matthew Norman and Si Yi Chen. Keduanya tampak sedang membuat kerajinan tangan bersama dengan para napi yang lain. Keduanya memakai baju tahanan warna biru.

Ketua Komisi XIII Willy Aditya, Andreas Hugo Pareira dan beberapa anggota DPR RI sempat berbincang-bincang singkat dengan keduanya.

"Dari umur 18 tahun kamu di sini?” kata ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

Sesaat sebelum meninggalkan Lapas, Aditya memberikan tanggapan terhadap rencana pemindahan narapidana anggota Bali Nine. Aditya mengatakan pada prinsipnya pemindahan narapidana tersebut sudah dibicarakan kedua negara.

Menurut dia, Komisi XIII akan membahas aturan turunan berkaitan dengan hal tersebut bersama dengan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kalau setuju ya kami proses, tapi kalo minta orang itu diampuni di sini, dibebaskan , dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya karena kita tidak pernah mengampuni atau memberikan grasi terhadap kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, war

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, tetap menjalani hukuman di Australia, bukan dibebaskan jika kedua negara sudah mencapai kesepakatan.

Hal itu dikatakan Yusril saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

"Kalaupun Bali Nine mau ditransfer ke Australia bukan kita membebaskan mereka. Kita transfer mereka ke Australia tetap sebagai narapidana," kata Yusril didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Namun demikian, kata Yusril, jika gubernur jenderal Australia mau memberikan grasi, remisi, amnesti kepada para terpidana itu sepenuhnya adalah kewenangan mereka.

Tugas pemerintah Australia membina narapidana itu dan Indonesia diberikan akses untuk memantau perkembangan para narapidana.

Masa memberikan grasi kepada warga negara asing. Kita pulangkan dalam status sebagai narapidana terserah pemerintah anda mau kasi grasi, amnesti silahkan, pungkas Yusril.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.