Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat untuk tidak melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan yang pernah terjadi di masa lalu lewat buku kumpulan cerpen "Mata Harumi".

"Situasi-situasi kekerasan yang terjadi, baik dalam peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, maupun situasi-situasi terkini yang sebetulnya walaupun dilakukan beberapa tahun yang lalu masih memiliki relevansi terhadap kehidupan kita pada saat ini. Bagi Komnas Perempuan, kehadiran buku cerpen 'Mata Harumi' punya andil dalam memperbanyak ruang-ruang memorialisasi," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani di Jakarta, Jumat.

Kumpulan cerpen ini mengangkat pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang sebagai gambaran dari realitas sosial, termasuk realitas keseharian perempuan yang masih berada dalam lingkar diskriminasi, kekerasan, hingga bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.

Andy Yentriyani berharap "Mata Harumi" tidak hanya dipandang sebagai karya sastra semata, tetapi juga sebagai media dalam memahami realitas sosial terutama pengalaman dan posisi perempuan dengan segala tantangannya.

"Kami meyakini bahwa ruang budaya melalui media sastra, cetak, drama, cerpen, memberikan ruang untuk menjumpai lebih banyak orang sehingga memiliki kesempatan untuk bukan saja membaca, tapi juga menyimak, menarik pembelajaran, dan mengasah kepekaan sehingga mau melakukan sebuah tindakan yang dapat turut menghapus kekerasan terhadap perempuan," katanya.

"Mata Harumi" merupakan karya penulis Putu Oka Sukanta.

Putu merupakan survivor tragedi 1965/1966 yang pernah mengalami masa-masa kelam karena kebijakan politik pemerintah saat itu.

Meski demikian, Putu Oka Sukanta terus berkarya sebagai seniman dan menghasilkan karya-karya sastra luar biasa hingga meraih Lifetime Achievement Award dari Ubud Writers and Readers Festival tahun 2022.

"Mata Harumi" merupakan karya ke-30 yang dihasilkan Putu Oka Sukanta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan pembela hak asasi manusia(HAM).

"Komnas Perempuan setiap tahunnya secara konsisten menyelenggarakan kampanye ini untuk terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan pembela HAM," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan bahwa di tengah dinamika sosial politik yang terus berubah di kawasan ASEAN, perempuan pembela HAM berhadapan dengan kekerasan sistemik.

"Kita tahu bahwa di banyak tempat, mereka menghadapi ancaman, kriminalisasi, bahkan stigma sosial yang menyulitkan kerja-kerja mereka. Namun, di balik semua tantangan tersebut ada solidaritas yang terus tumbuh, yang menjadi kekuatan utama untuk bertahan dan berjuang," kata Andy Yentriyani.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 89 kasus perempuan pembela HAM terjadi sepanjang tahun 2019 - 2023.

Berdasarkan data tersebut, serangan terbanyak dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 71 kasus.

Sementara pada urutan kedua, serangan terbanyak dialami oleh perempuan pembela HAM pada isu lingkungan dan sumber daya alam (SDA) dengan jumlah delapan kasus.

Di urutan ketiga dengan jumlah masing-masing dua kasus, dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu Papua, jurnalis, serta isu minoritas gender dan seksualitas.

"Kita menyadari bahwa ancaman terhadap perempuan pembela HAM berasal dari aktor negara maupun non-negara. Dalam situasi ini, pengakuan terhadap keberanian mereka harus disertai dengan upaya kolektif untuk melindungi mereka," kata Andy Yentriyani.

Komnas Perempuan terus mendesak pemerintah untuk memperkuat pelindungan hukum dan memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pembela HAM.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024