Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' berisikan konten terkait fantasi hubungan sedarah alias inses dengan ribuan anggota belakangan viral dan mendapat kecaman keras dari publik. Pasalnya grup tersebut berisi pengalaman yang dibagikan terkait hal-hal menyimpang berhubungan seksual terhadap anggota keluarga sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan aparat penegak hukum bakal menindak tegas pelaku di balik grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Ia menyampaikan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polri dan Direktorat Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Senada, Kapolri Listyo Sigit juga mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam grup haram tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa kasus grup Facebook 'Fantasi Sedarah' itu merupakan pelanggaran atas hak anak. 

"Apapun juga, arahnya adalah pelanggaran hak anak," kata Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

Seto meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong Kemkomdigi bertindak dan kepolisian untuk segera mempidanakan pelaku yang terlibat.

"Mungkin Komdigi bekerja sama dengan Mabes Polri, segera menangkap pelaku-pelaku itu," ujarnya.

Dari segi perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Seto meminta pemerintah melakukan pendampingan. Misalnya, memberikan pendampingan melalui terapi psikologis dari psikolog ataupun psikiater terhadap korban.

"Nah peran ini juga peran dari Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Jiwa ini kan juga bisa bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia bisa juga dengan ikatan dokter Ahli Jiwa, misalnya," ucap dia.

Selain itu, Seto juga meminta kepada orang-orang yang mengetahui apabila kasus ini menimpa orang di sekitarnya untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta mereka menolong ataupun melaporkan ke pihak berwajib.

"Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan, siapapun yang mengetahui ada pelanggaran hak anak, ada kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, ini kan masuk bagi kejahatan seksual, kemudian tidak berusaha menolong atau minimal melapor, nah itu yang paling penting. Itu juga bisa terkena sanksi pidana, gitu," ujarnya.

Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan bahwa fenomena ini merupakan perilaku yang menyimpang jauh dari nilai-nilai moral.

Terlepas dari potensi adanya sudut pandang yang melihat ini sebagai kelainan kejiwaan atau orientasi seksual. Namun, Reza menekankan kasus ini haruslah dilihat sebagai kejahatan yang bejat.

"Betapapun kita sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya bisa diasosiasikan sebagai orang yang sakit, tidak waras, kelainan jiwa," kata Reza kepada CNNIndonesia.com.

"Namun sekaligus jahat, karena kata 'jahat' ini berkonsekuensi mereka harus dianggap sebagai orang yang normal/waras, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana," imbuhnya.

Reza pun mendesak aparat hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.

Ia meminta kepolisian agar tak terbatas menindak admin grup saja, melainkan juga anggota yang terlibat menyebarkan konten tak senonoh di grup.

Reza menekankan hal itu penting untuk dilakukan demi menciptakan efek jera terhadap pelaku, sehingga kasus serupa tak terjadi lagi.

"Kalau anggota akun itu ada sekitar 10 ribu misalnya, tapi kemudian yang diproses hukum hanya 1-2 orang saja yaitu adminnya, menurut saya tidak akan memunculkan efek jera," ucapnya.

Selain penegakan hukum yang masif, Reza juga menjabarkan tiga upaya lain untuk mengatasi kasus ini.

Pertama ialah pre-emptive action yang bertalian dengan literasi dalam bermedia sosial. Lalu, preventif guna mencegah penyebarluasan grup menyimpang di tengah masyarakat, dan terakhir ialah rehabilitatif.

Dalam konteks pidana, Reza menyampaikan kasus ini seharusnya dapat dengan mudah dijerat hukum pidana.

"Kenapa? Siapapun yang menyebarkan informasi yang mengandung perbuatan asusila di media sosial, hitam putihnya sudah jelas kok UU ITE langsung menyergap itu," ujar dia.

Namun, Reza menyoroti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menurutnya dapat menjadi celah kelemahan dalam penindakan.

Ia menyebut muatan pasal di UU TPKS tak serta merta dapat membuat pelaku inses dapat dipidana.

Reza mencontohkan satu studi kasus di mana ada seorang ibu yang melakukan aktivitas seksual dengan anaknya yang sudah dewasa dan tanpa adanya paksaan.

"Apakah serta merta bisa dipidana? Ternyata UU TPKS mengatakan tidak, karena kata kunci dalam UU TPKS, suatu perbuatan aktivitas seksual termasuk dalam kekerasan kalau ada paksaan di dalamnya. Memang ada beberapa kondisi lain kalau dilakukan terhadap anak di bawah usia 0-18 itu kena pidana," ucapnya.

Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' berisikan konten terkait fantasi hubungan sedarah alias inses dengan ribuan anggota belakangan viral dan mendapat kecaman keras dari publik. Pasalnya grup tersebut berisi pengalaman yang dibagikan terkait hal-hal menyimpang berhubungan seksual terhadap anggota keluarga sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan aparat penegak hukum bakal menindak tegas pelaku di balik grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Ia menyampaikan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polri dan Direktorat Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Senada, Kapolri Listyo Sigit juga mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam grup haram tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa kasus grup Facebook 'Fantasi Sedarah' itu merupakan pelanggaran atas hak anak. 

"Apapun juga, arahnya adalah pelanggaran hak anak," kata Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

Seto meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong Kemkomdigi bertindak dan kepolisian untuk segera mempidanakan pelaku yang terlibat.

"Mungkin Komdigi bekerja sama dengan Mabes Polri, segera menangkap pelaku-pelaku itu," ujarnya.

Dari segi perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Seto meminta pemerintah melakukan pendampingan. Misalnya, memberikan pendampingan melalui terapi psikologis dari psikolog ataupun psikiater terhadap korban.

"Nah peran ini juga peran dari Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Jiwa ini kan juga bisa bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia bisa juga dengan ikatan dokter Ahli Jiwa, misalnya," ucap dia.

Selain itu, Seto juga meminta kepada orang-orang yang mengetahui apabila kasus ini menimpa orang di sekitarnya untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta mereka menolong ataupun melaporkan ke pihak berwajib.

"Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan, siapapun yang mengetahui ada pelanggaran hak anak, ada kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, ini kan masuk bagi kejahatan seksual, kemudian tidak berusaha menolong atau minimal melapor, nah itu yang paling penting. Itu juga bisa terkena sanksi pidana, gitu," ujarnya.

Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan bahwa fenomena ini merupakan perilaku yang menyimpang jauh dari nilai-nilai moral.

Terlepas dari potensi adanya sudut pandang yang melihat ini sebagai kelainan kejiwaan atau orientasi seksual. Namun, Reza menekankan kasus ini haruslah dilihat sebagai kejahatan yang bejat.

"Betapapun kita sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya bisa diasosiasikan sebagai orang yang sakit, tidak waras, kelainan jiwa," kata Reza kepada CNNIndonesia.com.

"Namun sekaligus jahat, karena kata 'jahat' ini berkonsekuensi mereka harus dianggap sebagai orang yang normal/waras, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana," imbuhnya.

Reza pun mendesak aparat hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.

Ia meminta kepolisian agar tak terbatas menindak admin grup saja, melainkan juga anggota yang terlibat menyebarkan konten tak senonoh di grup.

Reza menekankan hal itu penting untuk dilakukan demi menciptakan efek jera terhadap pelaku, sehingga kasus serupa tak terjadi lagi.

"Kalau anggota akun itu ada sekitar 10 ribu misalnya, tapi kemudian yang diproses hukum hanya 1-2 orang saja yaitu adminnya, menurut saya tidak akan memunculkan efek jera," ucapnya.

Selain penegakan hukum yang masif, Reza juga menjabarkan tiga upaya lain untuk mengatasi kasus ini.

Pertama ialah pre-emptive action yang bertalian dengan literasi dalam bermedia sosial. Lalu, preventif guna mencegah penyebarluasan grup menyimpang di tengah masyarakat, dan terakhir ialah rehabilitatif.

Dalam konteks pidana, Reza menyampaikan kasus ini seharusnya dapat dengan mudah dijerat hukum pidana.

"Kenapa? Siapapun yang menyebarkan informasi yang mengandung perbuatan asusila di media sosial, hitam putihnya sudah jelas kok UU ITE langsung menyergap itu," ujar dia.

Namun, Reza menyoroti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menurutnya dapat menjadi celah kelemahan dalam penindakan.

Ia menyebut muatan pasal di UU TPKS tak serta merta dapat membuat pelaku inses dapat dipidana.

Reza mencontohkan satu studi kasus di mana ada seorang ibu yang melakukan aktivitas seksual dengan anaknya yang sudah dewasa dan tanpa adanya paksaan.

"Apakah serta merta bisa dipidana? Ternyata UU TPKS mengatakan tidak, karena kata kunci dalam UU TPKS, suatu perbuatan aktivitas seksual termasuk dalam kekerasan kalau ada paksaan di dalamnya. Memang ada beberapa kondisi lain kalau dilakukan terhadap anak di bawah usia 0-18 itu kena pidana," ucapnya.

Aksi pemalakan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap investor marak terjadi di Indonesia. Yang terbaru, pelakunya justru sesama pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon Cs diduga meminta jatah proyek ke PT Chandra Asri Alkali.

Aksi meminta jatah preman (japrem) itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video itu, sejumlah orang mengaku perwakilan Kadin dan meminta jatah proyek pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC).

"Tanpa lelang! Harus jelas porsinya, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang. Bagi!" kata orang di video yang mengklaim diri perwakilan Kadin Cilegon tersebut.

Pembangunan pabrik kimia yang dipalak ini ternyata proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Hal lain yang bikin publik terkejut adalah aksi premanisme itu dilancarkan organisasi pebisnis, bukan ormas yang selama ini kerap berkeliaran mengganggu investor.

Kejadian menggegerkan itu langsung direspons Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dengan membentuk tim investigasi untuk mengusut kejadian tersebut.

Pemerintah pun juga buru-buru bersikap. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempertemukan PT PT Chandra Asri Alkali dengan petinggi Kadin.

"Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu, terhadap kegiatan iklim investasi," kata Todotua di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (14/5).

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan kemitraan usaha. Pemerintah akan memfasilitasi pengusaha lokal untuk terlibat di proyek-proyek investasi.

Terkait tindak lanjut terhadap kasus pemalakan Kadin Cilegon, pemerintah menyerahkan ke kepolisian. Polda Banten turun tangan mengusut kejadian tersebut.

Kasus pemalakan pengusaha bukan kali ini saja terjadi. Intensitas yang meningkat membuat pemerintah sampai membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas pada 6 Mei 2025. Namun, praktik ini tetap subur.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Rejalam mengatakan premanisme di dunia bisnis adalah salah satu indikator bahwa hukum tidak berjalan. Pemerintah dinilai gagal menghadirkan kepastian hukum untuk para investor. Hal ini berbahaya untuk perekonomian Indonesia.

"Itu pasti berdampak minat investasi. Orang enggak mau investasi ketika tidak ada kepastian hukum. Pemalakan itu salah satu indikator tidak berjalannya hukum," kata Piter saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

I menyarankan pemerintah membenahi penegakan hukum. Bila tidak dilakukan, dia khawatir investor semakin enggan masuk ke Indonesia. Aksi japrem Kadin Cilegon Cs terhadap PSN Prabowo semakin menunjukkan aksi premanisme sudah tak pandang bulu karena proyek negara pun disikat.

"PSN saja tidak ada kepastian hukumnya. PSN itu proyeknya negara. Kalau negara saja tidak ada kepastian hukumnya, apalagi swasta?" ucap Piter.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho mengatakan pemalakan terhadap pengusaha di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Japrem menimbulkan biaya produksi tersembunyi atau hidden cost bagi investor, yang membebani dunia bisnis dari usaha kecil sampai perusahaan besar.

"Nah, kalau kita ukur, kurang lebih (hidden cost premanisme) itu ada 20-50 persen terhadap biaya produksi. Jadi cukup besar. Semakin besar itu, semakin membuat investasi yang ada saat ini itu tidak bisa menggerakkan perekonomian secara menyeluruh," kata Andry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

Andry memperkirakan perusahaan besar bisa terkena jatah preman sekitar 20 persen, bahkan UMKM bisa sampai 50 persen biaya produksi karena tidak punya biaya untuk membayar jasa keamanan penangkal premanisme.

Dana japrem, kata Andry, tampak dalam ICOR (incremental capital output ratio) di mana skor Indonesia 6,33 pada 2023. Skor ICOR Indonesia dimaknai setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperlukan tambahan investasi 6,33 persen. Nah, semakin tinggi skornya, berarti semakin tak efisien investasi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, suburnya japrem menjadi cerminan kegagalan pemerintah menghadirkan iklim investasi yang baik. Pembentukan Satgas Premanisme justru membuktikan kegagalan itu.

"Satgas premanisme ini menurut saya (menunjukkan) suatu kegagalan koordinasi yang dibuat lintas sektor kementerian/lembaga dan juga aparat penegak hukum terkait terkait. Jadi aparat penegak hukum ternyata tidak berani untuk menindak yang bisa dikatakan praktik-praktik yang sudah mengarah ke pidana," ujarnya.

Andri berharap Satgas Premanisme bisa menyelesaikan persoalan pemalakan terhadap pengusaha. Namun, dia menilai perlu ada hasil cepat untuk memulihkan kepercayaan investor.

"Mungkin satu bulan ini sudah harus ada keberhasilan yang bisa dilihat. Kenapa? Yang kita takutkan adalah investor akan pindah satu per satu. Yang ada di dalam akan pindah keluar, yang dari luar tidak berani masuk ke dalam," kata Andry.

Jenewa (ANTARA) - Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada Selasa (21/1) menyatakan bahwa mereka sedang mengevaluasi perintah eksekutif Amerika Serikat mengenai perbatasan dan imigrasi untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi pekerjaan mereka.

"Tim kami di IOM saat ini sedang dalam proses memberikan dan menganalisis perintah eksekutif tersebut untuk melihat dampak apa yang ditimbulkan terhadap pekerjaan kami," kata juru bicara IOM, Kennedy Omondi, dalam tanggapannya atas pertanyaan Anadolu dalam pengarahan PBB di Jenewa.

"Dan saya pikir Anda bisa memahami kami pada saat ini, begitu kami memiliki analisis lebih mendalam tentang apa arti perintah ini, kami akan dapat memberikan umpan balik kepada Anda," lanjut Omondi, seraya menambahkan bahwa lembaga tersebut masih dalam proses menganalisis dampak perintah itu karena dokumennya baru saja diterbitkan.

Shabia Mantoo, juru bicara UNHCR, mengulangi pernyataan Omondi dan menambahkan, "Kami juga sedang meninjau perintah eksekutif baru ini dan ... kami menyadari potensi masalah yang mungkin timbul ... Namun, kami harus menunggu hingga hal tersebut terjadi dan kemudian kembali memberikan informasi kepada Anda."

Pada Senin (20/1), Presiden AS yang baru dilantik, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS, yang membuka jalan untuk pengiriman pasukan militer AS ke wilayah tersebut.

"Semua yang masuk secara ilegal (ke AS) akan segera dihentikan," kata Trump.

"Kami akan menghidupkan kembali kebijakan 'Tetap di Meksiko' saya untuk 'mengusir invasi bencana' ke negara ini," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025