Remaja putri pelaku perundungan ditetapkan menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaku terancam pidana penjara tiga tahun.

Kasatreskrim Polres Pringsewu, IPDA Candra Hirawan dalam keterangannya menyatakan penetapan status Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk pelaku berinisial IA (13) ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

Dalam penetapan ini juga, menurut Candra pihaknya juga telah mengamankan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Kami telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IA sebagai ABH dalam perkara perundungan yang sempat viral di media sosial tersebut," katanya, Senin (21/4/2025).

"Setelah penetapan status sebagai ABH, penyidik langsung melanjutkan ke tahapan penyidikan, termasuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu," sambung Candra.

Atas perbuatannya, IA dijerat Pasal 80 ayat (1) junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

"Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan," tegasnya.

Sebelumnya, beredar video remaja putri di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung mendapatkan perundungan dari rekan-rekannya. Remaja putri tersebut dipukul berulang kali.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak korban menangis ketakutan atas perlakuan tersebut. Meski telah meminta maaf berkali-kali, korban terus di aniaya oleh pelaku.

"Tolongin aku, tolongin aku, maaf mbak maaf," kata korban sambil menangis menahan sakit.

Pada bagian video lainnya, tampak juga pelaku memaksa korban untuk bersujud dan mencium kakinya.

"Sujud lu, sujud," teriak pelaku.

Video: Perundungan Remaja Putri di Lampung, Korban Dipaksa Cium Kaki

Video: Perundungan Remaja Putri di Lampung, Korban Dipaksa Cium Kaki

Dua pelajar SMK Negeri di Tulungagung harus mengikuti Ujian Penilaian Sumatif Akhir Jenjang di dalam lembaga pemasyarakatan. Keduanya saat ini masih menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Kelas IIB Tulungagung, Rizal Arbi Fanani mengatakan kedua pelajar itu BK dan FAN yang berasal dari 2 SMK Negeri yang berbeda.

"Sesuai pengajuan izin yang diajukan sekolah, ujian diselenggarakan mulai 10-22 April ini. Proses ujian kami fasilitasi di ruang layanan Litmas Lapas Tulungagung," kata Rizal Arbi, Sabtu (12/4/2025).

Saat proses ujian berlangsung kedua warga binaan itu masing-masing mendapatkan pendampingan dari 2 pengawas dari sekolah masing-masing.

Menurutnya kebijakan lapas memberikan kesempatan kedua pelajar tersebut untuk mengikuti ujian akhir sesuai dengan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga fungsi lapas dalam memberikan pembinaan dapat berjalan dengan maksimal.

"Harapan kami, FAN dan BK tetap memperoleh haknya untuk menempuh pendidikan, walaupun berada di dalam lapas. Apalagi ini adalah ujian akhir jenjang. Semoga ke depan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik," jelasnya.

Salah seorang pelajar tersebut saat ini berstatus sebagai tahanan Polres Tulungagung dalam kasus kepemilikan bahan peledak atau petasan. Mereka akan menjalani seluruh rangkaian proses peradilan hingga mendapat vonis dari majelis hakim.

Video: Sinkhole Sedalam 8 Meter Muncul di Jalan Tulungagung

Video: Sinkhole Sedalam 8 Meter Muncul di Jalan Tulungagung

Pemkab Gresik punya catatan serius yang harus segera ditangani soal kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak-anak yang tergabung dalam perguruan silat dan gangster mendominasi ABH di Gresik.

Kepala UPTD PPA Gresik Ratna mengatakan ada beberapa macam kasus ABH yang sedang mereka tangani. Rata-rata kekerasan yang berujung fatal mulai pengeroyokan hingga menyebabkan orang lain luka parah.

"Dalam kasus perguruan (silat), pelaku tidak hanya satu orang bisa mencapai 4 hingga 8 orang. Begitu juga dengan gangster, kami tidak menghitung berdasarkan jumlah kasus, tetapi berfokus pada anak yang membutuhkan pendampingan," jelas Ratna, Selasa (11/2/2025).

Pada 2023, ABH menjadi yang tertinggi dalam kasus kekerasan di Gresik. Rinciannya terdiri dari 111 pelaku laki-laki dan 5 pelaku perempuan. Rata-rata umur pelaku antara 13-17 tahun.

Selanjutnya di 2024, angka itu turun menjadi 82 kasus. Meski demikian, kasus kekerasan yang melibatkan anak tetap menjadi perhatian serius. Terutama karena dampaknya yang luas bagi korban maupun pelaku.

Ratna memaparkan negara mewajibkan pendampingan hukum bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan. Proses hukum dimulai dari kepolisian, lalu UPTD PPA mengambil peran dalam mendampingi anak hingga persidangan.

"Kami juga mengajukan agar anak-anak ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar, bukan di rutan bersama para orang dewasa," kata Ratna.

LPKA sendiri, dijelaskan oleh Ratna, bertugas untuk membina anak-anak itu. Mereka diberikan keterampilan dengan harapan anak-anak itu tidak kembali terjerembab ke jurang yang sama.

Selain pendampingan hukum, UPTD PPA bersama Dinas Sosial dan pekerja sosial (peksos) juga berupaya agar anak-anak ini tetap bisa melanjutkan pendidikan yang layak.

"Kami berkoordinasi dengan Dinas pendidikan dan sekolah-sekolah agar anak tidak dikeluarkan dari sekolah," katanya.

Menurut Ratna, faktor utama yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam aksi kekerasan adalah disfungsi keluarga dan pencarian jati diri di usia remaja. Salah pergaulan juga menjadi faktor pemicu.

"Di usia pubertas mereka ingin menunjukkan eksistensi masing-masing. Jika lingkungan sosialnya salah mereka bisa terseret ke dalam kelompok-kelompok yang berbahaya," urainya.

Meski tren ABH di Gresik menurun pada 2024, pemerintah daerah terus mengintensifkan upaya pencegahan. Mereka aktif melakukan sosialisasi agar anak tidak salah pergaulan hingga melakukan kejahatan.

Video Massa Perguruan Silat Rusak Polsek Watulimo Trenggalek

Video Massa Perguruan Silat Rusak Polsek Watulimo Trenggalek

Kemensos juga melibatkan pihak keluarga MAS selaku wali

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) masih memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada MAS (14) yang merupakan pelaku pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, Kepala Sentra Mulya Jaya Jakarta Romal Sinaga mengatakan pihaknya juga senantiasa mengawal proses hukum bagi MAS.

“Kami melakukan kordinasi secara berkala dengan Polres Metro Jakarta Selatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), BAPAS Jakarta Selatan, dan pihak keluarga untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial demi kepentingan terbaik MAS,” kata Romal.

Tak hanya melibatkan pihak berwajib dalam menjalani proses hukum, Kemensos juga melibatkan pihak keluarga MAS selaku wali.

Ia mengatakan keluarga MAS kerap datang tak hanya untuk memberikan dukungan moril tetapi juga membawakan buku dan makanan.

Selain memfasilitasi proses hukum yang berjalan, Kemensos juga memberikan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar MAS dan juga layanan kesehatan.

Adapun layanan yang diberikan berupa layanan pengasramaan, permakanan, kebersihan diri, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan kesehatan, perawatan/pengasuhan dan layanan rehabilitasi sosial lainnya.

Layanan terapi psikososial juga diberikan kepada MAS melalui berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, apel pagi dan morning meeting.

Pihaknya melaksanakan hal-hal tersebut bersama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lain yang saat ini tengah menjadi residen Sentra Mulya Jaya Jakarta.

Ia menuturkan saat ini kondisi fisik dan kejiwaan MAS lebih baik dibandingkan saat ia mulai tinggal di sentra.

Meski tengah menjalani proses hukum, Kemensos tetap mendukung pemenuhan dasar kebutuhan MAS sebagai anak, salah satunya ialah hak untuk mendapatkan pendidikan.

Romal menjelaskan MAS yang masih duduk di sekolah menengah tersebut masih bisa menjalani ujian akhir semester meski lewat daring.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024