Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ambon -

Pria bernama Alon (40) di Ambon, Maluku, ditangkap lantaran memiliki sabu dalam bungkusan permen seberat 0,11 gram. Alon membeli sabu dari seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon bernama Bote.

"Saat Alon diamankan ditemukan 1 paket sabu dibungkus dalam kemasan permen Fox di genggaman tangan kirinya," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Areis Aminnullah dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Pelaku ditangkap di samping TK Fast Star di Jalan Dr. Sitanala, Talake, Kecamatan Nusaniwe, Rabu (15/1). Awalnya Alon dibuntuti karena masuk target operasi.

"Setelah mendapat informasi Alon sebagai pemakai sabu, personel Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba lalu melakukan pemantauan dan menangkap Alon," jelasnya.

Kombes Areis mengatakan Alon mengaku membeli sabu dari narapidana Lapas Kelas IIA Ambon. Napi tersebut setelah ditelusuri bernama Bote.

"Pelaku mengaku narkotika golongan 1 bukan tanaman ini dibeli dari Bote, salah satu narapidana yang kini menghuni lapas," bebernya.

Kombes Areis menuturkan Alon kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kita telah tetapkan Alon sebagai tersangka. Namun masih terus dikembangkan," imbuhnya.

(asm/hsr)

Ambon (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku menjalin kerja sama dalam bidang pencegahan terorisme di daerah itu.

"Bersama Densus 88 kami menyepakati adanya kolaborasi antarinstansi yang harus selalu ditingkatkan terkhusus dalam pencegahan terorisme," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Senin.

Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan tim Pencegahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku yang dipimpin oleh Kasatgas Densus 88 Anti Teror Wilayah Maluku Kombes Pol I Wayan Sukarena.

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas untuk menghancurkan tindak pidana terorisme di Indonesia. Anggota Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala jenis ancaman terorisme, baik yang berkaitan dengan kelompok bersenjata maupun teror bom.

Berkaitan dengan hal itu beberapa tindakan pencegahan anti-terorisme yang dilakukan kedua pihak, antara lain meliputi meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme, mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan, meningkatkan kerja sama antarlembaga keamanan dan intelijen hingga mengembangkan peraturan dan undang-undang anti-terorisme.

Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemisahan kementerian, Kanwil Kemenkum Maluku lebih fokus pada pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, regulasi pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga strategi kebijakan hukum.

Oleh sebab itu, kata dia, peran konkret Kemenkum dalam pencegahan terorisme, yakni mengembangkan kebijakan hukum anti-terorisme, menyusun peraturan dan undang-undang terkait terorisme, mengawasi pelaksanaan hukum anti-terorisme dan menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami memiliki tenaga penyuluh hukum yang nantinya bisa berkolaborasi dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait mencegah tindak pidana terorisme," ujar Saiful.

Sementara tugas Densus 88, yakni melakukan intelijen, mencegah terorisme, menindak terorisme, menyidik terorisme, mengidentifikasi terorisme, mensosialisasikan terkait bahaya terorisme.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

AMBON - Peran agama di Indonesia yang dinilai semakin bergeser dari esensinya kini lebih sering digunakan sebagai formalitas serta alat politik. Akibatnya, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Andar Nubowo dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertema ?Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama? yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat (20/9/2024)

Nubowo mengungkapkan agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi. ?Agama hanyalah alat untuk diperlemah atau dipergunakan untuk status quo politik dan ekonomi,? ungkapnya.

Nubowo juga menyoroti adanya favoritisme terhadap agama-agama tertentu yang dianggap memperburuk kondisi moralitas publik. Dengan agama digunakan sebagai instrumen politik, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah, menyebabkan terjadinya tragedi etika dan moralitas publik.

?Agama tidak lagi mampu menjadi kekuatan moral yang independen, tetapi justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis,? ujarnya.

Padahal, dalam sejarahnya peran agama di Indonesia selalu dijadikan basis etika dalam kehidupan berbangsa, bahkan ikut menjadi instrument mencapai kemerdekaan Indonesia.

Di negara-negara barat, kata Nubowo, dikembangkan konsep mengenai civil religion yang berasal dari nilai universal dan nilai profetik agama yang disandarkan pada nilai-nilai agama yang universal sekaligus digabungkan pada prinsip sekular modern di Barat.

?Ini perlu jadi renungan kita semua bagaimana negara kita yang berideologi Pancasila perlu melakukan radikalisasi Pancasila, sebagaimana yang disebutkan Kuntowijoyo. Jadi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar kita. Sehingga Pancasila bukan cuma batang tubuh, tapi juga kaki-kaki kita,? katanya.

Akademisi IAIN Ambon Abidin Wakano melihat agama-agama di Indonesia kini kehilangan semangat profetiknya. Menurut Wakano, agama sudah tidak lagi memiliki daya untuk menuntun masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial dan justru terjebak dalam industrialisasi politik identitas.

?Oligarki, kapitalisasi agama membuat agama-agama ikut terperangkap dalam sistem oligarki,? tegas Wakano, yang menyoroti kekuatan ekonomi dan politik elite turut menggerus otoritas moral agama.

Wakano menilai sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, agama telah digunakan secara luas dalam narasi politik identitas. Penggunaan agama dalam politik ini menyebabkan segregasi sosial, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memunculkan mentalitas in-group dan out-group.

?Agama yang seharusnya berperan sebagai pedoman etis dan moral bagi masyarakat, kini terperangkap dalam dinamika politik praktis yang mengaburkan nilai-nilai substansial agama,? ujarnya.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengungkapkan adanya paradoks dalam keberagamaan di Indonesia. Salah satunya pluralitas yang terbatas. Menurut Burhani, meskipun Indonesia mengakui pluralisme agama, ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh negara.

Hal ini serupa dengan pendekatan "messianic tendency" yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam menyebarkan nilai-nilai mereka, seperti kolonialisme yang beralasan membawa peradaban. ?Di kita, dengan membawa mereka ke jalan yang benar, kita sebut itu paradigma yang melegalkan diskriminasi terhadap agama yang lain,? ujarnya.

Burhani juga menyebutkan paradoks negara beragama dan berketuhanan yang menunjukkan ada korelasi yang tampak negatif antara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dengan keyakinan terhadap pentingnya agama.

?Negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung masyarakatnya menganggap agama tidak penting,? ujarnya, merujuk pada World Happiness Index yang menunjukkan negara-negara yang lebih bahagia sering kali adalah negara yang tidak terlalu religius.

Namun, Burhani juga mencatat negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia. "Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.

Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.

"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.

Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

?Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,? tegasnya.

Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. ?Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,? ungkapnya.

Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha?i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. ?Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,? tambah Elga.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.

?Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,? katanya.

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unppatti) Ambon, Maluku bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI melakukan edukasi pada mahasiswa tentang praktik perlindungan saksi pada urusan hukum.

“Kesadaran untuk melaporkan pelanggaran terkait hak-hak keadilan masih rendah dan banyak orang yang merasa takut untuk mencari keadilan melalui proses hukum,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Unpatti Ruslan H. S. Tawari dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis.

Menurutnya, penting untuk menyosialisasikan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Karena dengan begitu, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di bidang hukum.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat menginspirasi para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi berbagai kejahatan yang telah terjadi selama ini,” kata Tawari.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga mahasiswa dapat menjadi sahabat saksi dan korban kelak.

Dengan demikian, akan melahirkan sistem bernegara yang benar-benar adil dan hukum menjadi panglimanya sehingga setiap orang mendapat keadilan di mata hukum.

Sementara itu ketua LBH Unpatti Julista Mustamu menyatakan bahwa di Maluku terjadi banyak kejahatan, LBH dan Klinik Hukum Unpatti belum dapat menangani beberapa kasus dengan baik, terutama dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban.

Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya sosialisasi yang diinisiasi melalui kerja sama antara LBH dan Klinik Hukum Unpatti dengan LPSK RI, ungkap Mustamu.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan wewenang LPSK kepada mahasiswa, serta memberikan pemahaman bahwa saksi dan korban memiliki perlindungan hukum saat memberikan kesaksian dalam kasus-kasus hukum di pengadilan. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saksi dan korban.

“Jadi tidak perlu takut untuk melaporkan tindak pidana karena prosedurnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan haknya dilindungi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, dia berharap mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan LPSK sebagai sahabat saksi dan korban di Maluku. Dia juga menambahkan bahwa kedepannya Mahasiswa Unpatti dapat melakukan magang pada LPSK untuk mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Sementara itu Wakil Ketua LPSK RI Wawan Fahrudin menyampaikan dalam presentasinya bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada perlindungan bagi pelaku (tersangka/terdakwa), tetapi juga memperhatikan kepentingan para saksi dan korban.

Materi yang dia sampaikan mencakup penjelasan mengenai LPSK, serta tugas dan wewenangnya.

Dia berharap bahwa melalui sosialisasi ini, para mahasiswa dapat mendukung kerja LPSK dalam memberikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban, serta aktif berpartisipasi menjadi relawan sahabat saksi dan korban untuk menyampaikan kabar baik bahwa ada lembaga negara independen yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses keadilan dengan baik.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024