Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden segera menerbitkan Keputusan Presiden untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

"Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP, insyaallah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP," ujar Ngabalin dalam pesan video yang diterima wartawan, di Jakarta, Rabu.

Ngabalin mengatakan pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga berwenang yang diberikan oleh undang-undang dalam menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu.

Pemerintah memastikan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU RI.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU RI, terkait kasus dugaan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT.

Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Hasyim awalnya dilayangkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), selaku kuasa hukum korban, pada Kamis 18 April 2024.

Kuasa hukum korban menilai perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Adapun setelah putusan DKPP dibacakan Rabu hari ini, kuasa hukum korban menyebut upaya pemidanaan terhadap Hasyim Asy'ari saat ini menjadi selangkah lebih maju.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penempatan sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi petinggi BUMN merupakan bentuk kepercayaan negara pada kemampuan mereka.

"Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, ya seperti itu," kata Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu menjawab sejumlah kritik terhadap keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif, yang ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero).

Ponakan Presiden Jokowi lainnya adalah Joko Priyambodo yang diangkat menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024.

Kerabat Presiden Jokowi berikutnya yang duduk di perusahaan pelat merah juga didapat Sigit Widyawan, suami dari sepupu Jokowi, yang kini menjabat Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

Ngabalin yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Angkasa Pura I, kemudian di Pelindo III, menyebut kritik terhadap kerabat Jokowi sebagai sebuah masukan yang disampaikan seorang pengamat.

"Kalau pengamat itu kan namanya juga pengamat, mengamati dari jauh kan? Mengamati," ujarnya.

Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan.

Ngabalin juga memastikan bahwa mandat yang mereka emban bukan sebagai politik balas budi. "Sama sekali tidak ada hubungannya, jauh," ucapnya.

Ngabalin mengimbau masyarakat untuk menghargai kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban jabatan publik.

"Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024