JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah peserta unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengekspresikan kekecewaan mereka setelah pengesahan revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang.

Melalui stiker dan poster yang dipasang di area gerbang gedung, mereka berharap suara ketidakpuasan ini dapat didengar oleh para pembuat undang-undang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, salah satu stiker yang menarik perhatian menyinggung soal Sapta Marga, yang merupakan kode kehormatan dan pedoman bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.

"Negara ini asanya Pancasila, bukan Sapta Marga," bunyi salah satu stiker berwarna biru yang ditempelkan pada barrier beton.

Untuk menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.824 personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.

Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI pada Kamis (27/3/2025).

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulisnya.

Susatyo menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Selain itu, pengarahan arus lalu lintas di depan gedung tersebut bersifat situasional.

"Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," tambahnya.

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang menyatakan, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro belum mengambil langkah hukum terkait tudingan dugaan penamparan terhadap pegawainya. Dugaan tersebut pun viral di media sosial dengan narasi negatif.

"Kita belum ada ke arah sana untuk menempuh langkah hukum," katanya saat konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Selasa (21/1/2025).

Terkait rekaman suara yang beredar luas soal dugaan Satryo marah kepada pegawai vendor yang mengurus air di rumah dinasnya, Togar belum mengetahui sumber rekaman tersebut. Dia pun belum tahu siapa yang membuat dan menyebarkan rekaman tersebut.

Menurut Togar, orang yang menyebarkan rekaman tersebut hanya ingin mencari keuntungan belaka. Togar menilai tujuan penyebaran rekaman itu juga masih belum diketahui, apakah untuk mencemarkan nama baik Satryo ataukah ada hal lain.

Saat ini, Kemendiktisaintek masih mempelajari potensi timbulnya polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman yang dinilai tak relevan tersebut. 

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," ucapnya.

Ia juga menanggapi terkait aksi unjuk rasa kemarin yang membawa spanduk besar dengan bentuk bahasa simbolik dan hiperbola. Diakui hal semacam itu sering terjadi dalam aksi demontrasi di kalangan mahasiswa maupun di lembaganya.

Pada unjuk rasa Senin (10/1/2025) di kantor Kemendiktisaintek, terbentang spanduk bertulisan putih berlatar hitam itu memuat pesan, "Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah yang suka main tampar dan main pecat." 

Togar menilai penggunaan kata-kata yang berlebihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perhatian publik agar aksi ASN Kemendiktisaintek ini lebih mendapat sorotan.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Menteri Satryo yang marah hingga memaki-maki seseorang di rumah dinas Widya Chandra.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Sebanyak 150 mahasiswa dari tujuh universitas di Jakarta yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta pada Senin (16/12/2024).

Aksi ini menuntut pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sumedang, Ratri Handoyo Eko Saputro, dari jabatannya.

Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap insiden kaburnya dua narapidana dari Lapas Sumedang pada Selasa (3/12/2024).

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Daffariza Aditya, menyatakan bahwa pelarian dua narapidana tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar Lapas.

"Meskipun kedua narapidana berinisial ER dan D berhasil ditangkap kembali, hal ini tetap membahayakan warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," ujar Daffa kepada Kompas.com melalui WhatsApp pada Sabtu (14/12/2024).

Daffa, mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, menjelaskan bahwa Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta telah melakukan kajian internal selama beberapa hari.

Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian petugas piket Lapas Kelas II B Sumedang saat insiden terjadi.

"Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh petugas piket Lapas pada saat itu dan Kalapas Kelas II B Sumedang," tegas Daffa.

Ia juga menyoroti bahwa alih-alih mendapatkan sanksi, petugas piket tersebut justru menerima penghargaan dari Ratri Handoyo Eko Saputro.

"Ini sangat mencederai pemikiran warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," tambahnya.

Daffa mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa di kantor kementerian tersebut akan diikuti mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Borobudur, Universitas Stiami, Universitas BSI, STIE Jakarta, dan Universitas Azzahra Jakarta, serta beberapa mahasiswa dari Sumedang.

Ada tiga poin tuntutan yang akan disampaikan oleh Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Pertama, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk segera mencopot Ratri Handoyo Eko Saputro dari jabatannya.

Kedua, meminta agar seluruh petugas piket Lapas yang bertugas saat narapidana kabur diberhentikan karena diduga melakukan kelalaian.

Ketiga, mendesak evaluasi terhadap seluruh jajaran petugas dan konstruksi bangunan Lapas Kelas II B Sumedang.

Daffa menegaskan bahwa aksi ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai, dan UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

KOMPAS.COM/AAM AMINULLAH Lapas Kelas II B Sumedang, dan sebaran banner rencana aksi dari Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa ini, Ratri Handoyo Eko Saputro menyatakan bahwa ia telah melaporkan hal tersebut kepada kantor wilayah Lapas.

"Saya sudah laporkan ke pimpinan di kanwil, jadi saya belum bisa memberi pernyataan lebih lanjut terkait hal ini," ujar Ratri kepada Kompas.com melalui WhatsApp.

Sebelumnya, diberitakan bahwa dua warga binaan Lapas Kelas II B Sumedang melarikan diri dengan cara memanjat genteng saat persiapan shalat dzuhur.

Ratri menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan, terutama terkait ketinggian tembok yang mengelilingi Lapas yang saat ini hanya enam meter.

"Kami berencana untuk meningkatkan ketinggian tembok menjadi delapan meter," tambahnya.