Pacitan -

Insiden mengejutkan terjadi di Mapolres Pacitan, Jumat (25/4/2025) pagi. Sejumlah pria paruh baya yang tak dikenal, tiba-tiba berulah dan mengancam anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pacitan menggunakan senjata api yang diduga pistol.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa bermula saat pria tersebut datang dengan maksud melakukan mediasi terkait rekan mereka yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun, suasana berubah tegang ketika salah satu pria berdiri dan melontarkan ancaman kepada petugas.

Para pelaku itu mengeluarkan ancaman serius, termasuk akan membunuh anggota polisi serta meledakkan Mapolres jika kasus tersebut tidak segera diselesaikan.

Ketegangan memuncak saat pria tersebut membuka tasnya dan mencoba mengeluarkan senjata. Petugas yang sigap langsung meringkus pelaku, meski sempat terjadi perlawanan. Saat diamankan, pelaku disebut meneriakkan kalimat takbir.

Polisi juga mengamankan satu unit mobil Toyota Avanza putih yang diduga digunakan keduanya. Hingga kini, kendaraan itu masih terparkir di depan Mapolres Pacitan dan dipasangi garis polisi.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar membenarkan adanya kejadian tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terhadap para terduga pelaku.

"Yang jelas saat ini kami sedang melaksanakan pendalaman, kami sedang melakukan interogasi ke beberapa pihak dan juga kami sedang melakukan gelar perkara," kata AKBP Ayub saat ditemui di Mapolres Pacitan, Jumat (25/4/2025).

Ayub menegaskan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait motif maupun identitas pria tersebut. Ia meminta publik bersabar karena proses pemeriksaan masih berjalan.

"Sementara kami belum bisa memberikan keterangan, mohon maaf pada teman-teman, satu dua hari ke depan akan kami sampaikan update-nya," pungkasnya.

Akibat kejadian ini, ruas Jalan Ahmad Yani tepat di depan Mapolres Pacitan hingga Paviliun Wijaya Kusuma sempat ditutup sementara untuk kepentingan keamanan dan penyelidikan.

(hil/iwd)

Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan.

Jakarta (ANTARA) - Pakar terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhamad Syauqillah menilai aksi teror terhadap jurnalis belum bisa disebut sebagai terorisme.

Syauqillah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa aksi teror tersebut belum sesuai dengan penjelasan terorisme seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Kalau teror terhadap jurnalis, 'kan ditujukan kepada perorangan saja. Jadi, menurut saya teror tersebut tidak terkait secara spesifik dengan UU Terorisme," ujarnya.

Diketahui bahwa sejumlah kasus teror terhadap jurnalis menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus teror paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo.

Menurut Syauqillah, aksi teror bisa dikategorikan sebagai terorisme jika teror tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan UU Terorisme.

Adapun kasus teror terhadap jurnalis itu, dia menegaskan bahwa tidak memenuhi unsur tersebut, tetapi termasuk tindak pidana umum.

"Apakah teror terhadap jurnalis memenuhi unsur tindak pidana terorisme? Ini yang penting untuk diketahui. Teror itu 'kan masuk delik pidana umum. Ini yang menurut saya harus dibedakan. Mana yang delik pidana teror dan mana yang bukan," kata dia.

Meskipun bukan tindakan terorisme, Syauqillah mengharapkan aparat penegak hukum tetap mengusut teror terhadap jurnalis tersebut sampai tuntas.

"Negara harus melakukan penegakan hukum, diselidiki apa masalahnya. Harus ada investigasi untuk mencari titik terangnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra telah melaporkan aksi teror kepala babi ke Bareskrim Polri.

Menurut dia, teror kepala babi tersebut adalah ancaman serius tidak hanya bagi Tempo sebagai institusi media, tetapi juga terhadap profesi jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia.

"Ini bukan semata-mata soal Tempo. Hari ini bisa saja Tempo, tetapi ke depannya kami sebagai jurnalis bisa terancam dan negara harus hadir memberikan perlindungan," kata Setri usai melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri, Jumat (21/3).

Sementara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menangani kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa penyidik dalam kasus tersebut mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Menurutnya, FKPT jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

"Undang-undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," jelas Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui media digital. Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme.

Ketua FKPT Sulawesi Tenggara ini pun yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.

'Lihat juga video: BNPT Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme Sekaligus Rayakan HUT Ke-14'

(anl/ega)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror kepala babi dan bangkai tikus terhadap Tempo. Permintaan itu dituangkan dalam rekomendasi Komnas HAM terhadap kasus tersebut.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, teror terhadap Tempo termasuk kategori pelanggaran HAM. Ia menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu esensi asasi manusia.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers," ujar Anis saat jumpa pers dari kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).



Kendati demikian, Anis menuturkan, tindakan teror terhada Tempo merupakan bagian serangan terhadap HAM. "Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembelahan karena jurnalis juga merupakan pembelahan yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tuturnya.

Anis mengatakan, potensi keadilan bisa terlanggar apabila penegakan hukum tam berjalan dengan baik. Ia pun menilai, tindakan teror terhadap jurnalis bisa mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia dimana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," terang Anis.

Kendati demikian, Anis menyampaikan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi dalam merespon kasus tersebut. Pertama, Komnas HAM meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror terhadap Tempo.

"Pertama adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga," ujar Anis.

Selain itu, ia juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut. Anis juga mendorong pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis

"Terakhir, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," pungkasnya.

JAKARTA - Kantor Redaksi Tempo menerim aksi teror berturut-turut berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati menilai teror tersebut bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga pembela hak asasi manusia (HAM).

"Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke Kantor Redaksi Tempo tidak hanya menjadi teror terhadap jurnalis yang bersangkutan, tetapi juga ancaman bagi kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) secara umum," kata Sri Suparyati melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

"Pembela HAM adalah individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM," katanya.



Terkait teror tersebut, Sri menegaskan pentingnya sinergi antara LPSK dengan Dewan Pers dalam memetakan dan mengidentifikasi potensi ancaman. Kerja sama ini penting untuk merancang strategi perlindungan yang komprehensif, sehingga setiap tindakan intimidasi atau serangan dapat segera direspons dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur.

"Saya berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan atas teror tersebut, agar supaya aksi-aksi sejenis tidak terulang kembali," ujarnya.

"Langkah tersebut juga bagian dari komitmen negara dalam menjamin keamanan para pembela HAM," tambahnya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis, LPSK siap mengimplementasikan langkah-langkah secara menyeluruh guna mengantisipasi setiap bentuk ancaman, sehingga jurnalis dapat bekerja dengan aman tanpa tekanan yang dapat menghambat tugas penting mereka dalam mengawal kebenaran dan keadilan.

Untuk diketahui, teror berturut-turut diterima Kantor Redaksi Tempo dalam pekan ini. Setelah mendapat kiriman kepala babi dengan telinga terpotong pada Rabu, 19 Maret 2025, Tempo juga menerima kiriman berupa bangkai tikus yang dipenggal pada Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.00 WIB.

Paket ditujukan untuk Francisca Christy Rosana alias Cica, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan kiriman bangkai tikus makin memperjelas teror untuk redaksi Tempo. Soalnya, sebelum bangkai tikus, redaksi Tempo menerima pesan ancaman melalui media sosial melalui akun Instagram @derrynoah pada 21 Maret 2025. Pengendali akun itu menyatakan akan terus mengirimkan teror 'sampai mampus kantor kalian'.

Menurut Setri, kiriman kepala babi dan tikus adalah teror terhadap kerja media dan kebebasan pers. "Pengirimnya dengan sengaja meneror kerja jurnalis. Jika tujuannya untuk menakuti, kami tidak gentar tapi stop tindakan pengecut ini," tegasnya.

Pada 21 Maret 2025, Setri mendatangi Markas Besar Polri untuk melaporkan paket kepala babi. Paket tersebut sudah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti. Mabes Polri sudah membentuk tim mengusut peneror dan motifnya. Sekitar 20 polisi mendatangi kantor Tempo dan mengambil bungkusan berisi enam bangkai tikus yang dikirim Sabtu dini hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi dengan TNI/Polri memitigasi upaya aksi teror malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Terkait Nataru, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dengan TNI, sudah ada operasi lilin, kami terlibat di dalamnya, dalam rangka untuk mitigasi dalam rangka memantau," ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024).

Eddy mengatakan, BNPT sudah memiliki peta rawan radikalisme yang berada di Indonesia.

Karena sifat informasi tersebut rahasia, peta tersebut tak bisa disebar ke publik, termasuk awak media.

"Namun ini tetap kami sudah mengetahui kantong-kantongnya, sehingga ini menjadi fokus jadi yang kami anggap rawan radikalisme dan terorisme itu, kami lakukan pemantauan bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan intelijen untuk dilakukan mitigasi," ucapnya.

"Jadi kalau ada aja ketahuan, langsung Densus langsung nangkep," tandas Eddy.

Pemerintah telah menetapkan libur Nataru dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 26 Februari 2024.

Dalam SKB tersebut disampaikan, cuti bersama Natal diberikan hanya satu hari pada 26 Desember 2024.

Setelah perayaan Natal, tidak ada tanggal merah hingga 31 Desember 2024 yang menandakan pengujung tahun tidak masuk daftar hari libur nasional.

Pemerintah hanya menetapkan hari libur nasional Tahun Baru Masehi yang jatuh pada 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam SKB 3 Menteri tertanggal 14 Oktober 2024.

Bila ditotal, hari libur dan cuti bersama Natal-Tahun Baru hanya tiga hari.

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen menjaga keamanan dan stabilitas, baik di Indonesia dan internasional. Khususnya dalam mencegah aksi dan kegiatan terorisme.

"Kolaborasi kita dalam berbagai informasi strategis bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan dan dunia internasional," ujar Kepala BNPT Eddy Hartono, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Eddy mengajak sejumlah negara sahabat untuk berkomitmen bersama. Sebab, ia menilai terorisme merupakan kejahatan yang menjadi prioritas dunia internasional.

"Prioritas nasional hingga kerja sama internasional akan semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam melakukan pencegahan terorisme," bebernya.
Sebelumnya, BNPT telah menunjukan komitmen pencegahan dengan
melindungi anak dari ancaman kelompok teror. BNPT telah melakukan kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

"Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban," kata Eddy, Kamis, 24 Oktober 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan nihilnya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir merupakan buah dari kinerja seluruh pihak dalam melakukan pengamanan negara.

"Ini merupakan capaian besar yang patut kita apresiasi bersama, hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," kata Budi Gunawan saat jadi pembicara kunci dalam acara Peluncuran Dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism (CT/VE) Outlook Tahun 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa.

Walau demikian, Budi menekankan nihilnya kasus terorisme tidak berarti aktivitas yang berkaitan dengan teroris hilang dari Indonesia.

Dia meminta kepada seluruh pihaknya, termasuk jajarannya, untuk tetap mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme di dalam negeri.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya di dunia intelijen, terorisme ini semakin bermetamorfosis, lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global," kata dia.

Karenanya, dia memastikan seluruh unsur negara akan terus melakukan beragam upaya untuk mencegah aktivitas terorisme sejak dini demi.

Dengan demikian, gelombang terorisme yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga dapat diredam.

"Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Untuk diketahui, Indonesia telah berhasil mencapai zero terrorist attack sejak tahun 2023. Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index juga membaik sehingga masuk ke dalam kategori low impacted dari sebelumnya medium impacted.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme atau International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Agustus.

Peringatan ini untuk menghormati dan mendukung para korban maupun penyintas aksi terorisme. Sebagian dari mereka yang terdampak aksi terorisme, harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih dan tak sedikit yang membutuhkan bantuan keuangan dan medis.

Berikut sejarah peringatan Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Bagi Korban Terorisme setiap 21 Agustus.

Sejarah Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme

Dikutip dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penetapan Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 72/165 pada Juli 2017. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme.

Adanya Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme bertujuan untuk menghormati dan mendukung para korban dan penyintas terorisme serta memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Pada bulan April 2020, melalui Resolusi Majelis Umum 73/305, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menerbitkan laporan tentang 'Kemajuan sistem PBB untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam membantu korban terorisme' ( A/74/790 ), yang menyerukan 'peningkatan kerja sama internasional untuk membantu korban terorisme'.

Tema Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme 2024

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme 2024 mengusung tema "Voices for Peace: Victims of Terrorism as Peace Advocates and Educators" atau "Suara untuk Perdamaian: Korban Terorisme sebagai Pendukung dan Pendidik Perdamaian".

Pada peringatan ke-7 Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, akan disiarkan acara di laman WebTV PBB yang menampilkan suara-suara dari para korban terorisme.

Di sana, mereka akan berbicara tentang bagaimana menggunakan pengalaman dan perjalanan mereka untuk menciptakan perubahan yang bermakna dan positif dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak jangka panjang terorisme dan dengan menghormati mereka yang hidupnya hilang atau berubah selamanya.

Pada Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, luangkan waktu sejenak untuk mengenang mereka yang telah meninggal akibat serangan teroris di seluruh dunia. Anda juga bisa memberikan bantuan kepada organisasi kemanusiaan yang membantu korban serangan teroris.

(kny/imk)