JAKARTA - Demo Indonesia Gelap menjadi tema panas di berbagai kota. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang kurang diterima akal sehat oleh rakyat.

Menurut pakar hukum Prof Henry Indraguna, ada banyak alasan di balik peristiwa tersebut. "Salah satu alasan adalah masalah ekonomi. Ketika harga-harga barang naik, lapangan pekerjaan terbatas mengakibatkan banyak pengangguran. Lalu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, tentu saja rakyat merasa tertekan sehingga demo yang dilakukan mahasiswa sebagai amplifikasi suara," ujar Henry, Sabtu (22/2/2025).

?Kondisi masyarakat yang sesungguhnya adalah reason yang wajar diteriakkan kepada penguasa," tambahnya.

Dia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijadikan preferensi tepat untuk menyiasati cupetnya fiskal. Tentu kebijakan pemerintah ini memicu protes masyarakat yang tak berpihak kepada mereka, sebagai kelas berpenghasilan rendah bahkan susah hidup. Terlebih kalau pengeluaran sehari-hari makin berat. Ini terjadi ketika daya beli turun.

Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan sosial juga menjadi masalah bangsa ini. Negara belum mampu berlaku adil untuk menghukum berat dan memiskinkan para perampok uang rakyat karena tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara masih banyak rakyat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak dan manusiawi sebagai warga bangsa yang bermartabat di negeri yang sudah merdeka 79 tahun ini.

"Berbagai saluran untuk protes ternyata juga belum mendinginkan suasana. Selain itu persoalan penegakan hukum terutama korupsi, juga ikut memperburuk situasi. Sehingga rakyat menilai bahwa negara belum berlaku adil untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanah konstitusi," ungkap Henry.

"Pemerintah kita lihat sudah berusaha sekuat kemampuan mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya," lanjutnya.

Henry menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir unjuk rasa, agar tak sampai anarkistis dan malah merugikan kepentingan umum.

"Pertama adalah semua penyelenggara negara dari Presiden hingga pemerintahan paling bawah harus dapat melahirkan pengelolaan uang rakyat secara transparan memberikan pelayanan publik. Prinsipnya, pemerintah perlu lebih terbuka soal bagaimana dana negara digunakan dan pastikan tidak ada yang disalahgunakan," ujarnya.

Kedua, fokus kerja pemerintah harus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang padat karya, memberikan bantuan UMKM, serta memberi perhatian lebih pada rakyat yang benar-benar terhimpit oleh kondisi ekonomi. Kebijakan yang lebih inklusif dan merata bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial," kata Henry.

Yang terakhir, penyebab utama semua adalah kebuntuan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pembantu Presiden antara satu dengan lainnya tidak konsisten bahkan sering terperangkap kepentingan ego masing-masing kementerian atau lembaga. Sehingga dianggap rakyat bahwa kebijakan yang diambil Kepala Negara malah tidak berpihak kepada rakyat.

Henry masih percaya bahwa Presiden merekrut banyak staf khusus tentu dimaksudkan untuk memudahkan berkomunikasi dengan publik.

"Kebijakan itu mestinya perlu disosialisasikan secara masif dengan bahasa masyarakat, bukan bahasa pemerintah. Bahasa yang sederhana, lugas, genuine, dan mudah dipahami rakyat. Pertanyaannya, staf-staf khusus dan staf ahli kementerian yang banyak itu, sudahkah melakukan riset dan menjalankannya. Jangan-jangan mereka malah gagap tidak paham tentang job descriptionnya. Lalu demi untuk bisa dinilai bisa kerja malahan mengeluarkan statement bahkan kebijakan yang blunder bagi rakyat," ujarnya.

Menurut Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini, edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan ini mengurangi potensi protes yang berujung pada demonstrasi.

Demo Indonesia Gelap merupakan bentuk ekspresi pesimisme masyarakat. Sekarang tugas pemerintah adalah mengubah pesimisme itu menjadi optimisme.

"Ini hanya bisa terwujud jika kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Akan lebih baik bekerja nyata daripada membuat statement-statement yang berujung blunder," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Aksi penyampaian pendapat ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi sebelumnya pada Senin (17/2/2025), setelah perwakilan pemerintah tidak menemui massa dalam aksi.

Dalam aksi Kamis kemarin, mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan, termasuk kajian ulang terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Selain itu, mereka menuntu transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba dan dwifungsi TNI.

Para mahasiswa juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, serta penolakan terhadap impunitas dan dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam politik.

Mensesneg akhirnya muncul

Setelah masssa aksi menjebol barikade beton menggunakan tali tambang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya muncul didampingi Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto.

Ketiganya berdiri di atas kendaraan taktis barracuda, tepat di belakang barikade beton yang membatasi akses untuk menuju Istana Negara.

"Atas izin dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik semua," ujar Prasetyo melalui pengeras suara.

Namun, pernyataan itu segera dipotong oleh orator aksi yang mempertanyakan mengapa Prasetyo memilih berbicara dari atas kendaraan dengan pengawalan polisi.

Prasetyo lalu meminta perwakilan mahasiswa untuk maju dan berdiskusi langsung dengannya. Namun, permintaan itu ditolak.

Mahasiswa justru menegaskan bahwa sebagai perwakilan pemerintah, Prasetyo seharusnya yang turun menghampiri mereka.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang juga berada di kendaraan taktis kemudian mencoba menengahi situasi dengan meminta massa membuka jalan agar Prasetyo dapat bergerak menuju mobil komando.

“Kalau tidak dibuka, kami tidak akan maju,” tegas Susatyo.

Setelah celah terbuka, Prasetyo bersama rombongan berjalan melewati barikade yang telah dijebol dan naik ke atas mobil komando.

Dari sana, ia berhadapan langsung dengan demonstran, bersalaman dengan orator, mengepalkan tangan ke udara, dan memberikan hormat.

"Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia!" seru orator, disambut gemuruh sorakan massa.

Suara Mensesneg, tuntutan dan ultimatum 2x24 jam

Seorang orator mengenakan almamater biru tua membuka map merah berisi sembilan tuntutan mahasiswa dan menyerahkannya kepada Prasetyo.

"Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah, terbuka menerima tuntutan ini dan akan mempelajarinya," ujar Prasetyo.

Sebagai tanda keseriusan, ia kemudian menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa.

Namun, massa tak langsung puas. Mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut dalam waktu 2x24 jam.

"Hari ini kita dokumentasikan dan kita ultimatum pihak istana. Kita beri waktu selama 2x24 jam!" tegas orator.

Untuk menutup aksi, Prasetyo dan mahasiswa bersama-sama menyanyikan lagu Darah Juang ciptaan John Tobing, simbol perjuangan dan perlawanan rakyat.

Dengan tangan kiri mengepal ke udara, suara mahasiswa menggema di tengah kota Jakarta, menandai perlawanan yang masih berlanjut.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, saat merespons adanya aksi dari mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap".

Menurut dia, Prabowo baru menjabat selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah pun terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia pun menganggap bahwa adanya aksi yang digelar pada Senin (17/2) di Jakarta tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Namun, dia pun mengingatkan bahwa jangan sampai ada isu yang di belok-belokkan dari fakta sebenarnya.

"Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," ujar dia.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dipermasalahkan, dia pun meminta para mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyoroti hal itu. Sebab, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan pun sudah menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang terkena efisiensi.

Dia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menurut dia, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dipastikan terus berjalan.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan berfungsi agar memangkas anggaran-anggaran yang kurang produktif, seperti seminar hingga acara-acara seremonial. Menurut dia, rakyat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan anggaran.

"Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu," imbuhnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025