Aksi Indonesia Gelap masih berlanjut di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tiga tuntutan pada demonstrasi yang digelar di bawah jembatan flyover Jalan AP Pettarani, Senin (24/2).

Dalam aksinya mahasiswa menuntut agar Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan mengevaluasi seluruh program yang dijalankan pemerintah saat ini. Selain itu, mereka juga menuntut penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Koordinator aksi, Yuwen mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak fokus pada penyelesaian berbagai macam kasus pelanggaran HAM terjadi selama ini.

"Prabowo Subianto justru mengeluarkan kebijakan yang menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden 1 Nomor Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025," kata Yuwen, Senin (24/2).

Mahasiswa menilai kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Di dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD, tetapi dengan hadirnya instruksi presiden ini, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp 651,61 triliun," jelasnya.

Hal ini, kata Yuwen, menggambarkan kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Mahasiswa pun menuntut agar segera mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Cabut Inpres Nomor 1 tahun 2025, kemudian evaluasi seluruh program pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna dan menghentikan segala praktik perampasan ruang hidup serta perusakan lingkungan," katanya.

Aksi ini berdampak pada arus lalu lintas dari dan mengarah Jalan Tol Reformasi Makassar terhambat, akibat mahasiswa menutup seluruh ruas Jalan AP Pettarani dan Urip Sumohardjo.

Massa kemudian mengakhiri aksi unjuk rasa itu pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WITA. Lalu lintas di lokasi terpantau mulai lancar kembali.

Aksi mahasiswa di Makassar itu melanjutkan demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar secara maraton pekan lalu di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Yogyakarta.

Di Jakarta misalnya, dalam aksi pada Jumat (21/2) lalu, gabungan massa koalisi sipil dan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya terkait inpres efisiensi anggaran, tolak mutifungsi ABRI (TNI-Polri), cabut revisi UU Minerba, hingga menuntut reforma agraria.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui mahasiswa aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Prasetyo yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu menyampaikan, bakal menyampaikan aspirasi mereka pemerintah.

"Saudara meminta beberapa poin, kami dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini," ucap Prasetyo di tengah massa, Kamis.

Prasetyo mengatakan bakal menawarkan mahasiswa itu untuk berdialog secara terbuka untuk membahas poin mana saja yang kurang tepat.

"Untuk mengawalnya, saya menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara. Kita berdialog secara konstruktif," ucap Prasetyo.

Salah satu yang disoroti adalah soalnpendidikan berkualitas. Menurut dia, pemerintah juga mengkehendaki permintaan itu.

"Saudara ingin pendidikan murah itu yang sedang kami perjuangan," kata dia.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

Mensesneg Prasetyo Hadi menerima tuntutan massa aksi 'Indonesia Gelap.' Dia berjanji akan mempelajari poin-poin dari tuntutan itu.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa yang tengah menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025) sore. Dia hadir di tengah desakan massa.

"Saudara-saudara meminta beberapa poin, sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," ucapnya di hadapan para mahasiswa.

Dia menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan pihak istana. Namun belum diketahui kapan pertemuan itu akan dilakukan.

"Untuk mengawalnya saya menawarkan karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif," katanya menawarkan.

"Berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara tuntut, mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama sama," sambung dia.

Meski begitu, dia mengakui aksi menyuarakan pendapat di muka umum tetap diperbolehkan. Sebab, aksi massa dilindungi undang-Undang.

"Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan, Pak Kapolda. Ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, berjaket biru, berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti yang akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan," ujarnya.

Selepas itu Prasetyo langsung menandatangani kertas tuntutan. Menanggapi itu, koordinator lapangan aksi 'Indonesia Gelap' mengultimatum Prasetyo, agar tidak hanya menerima, namun menindaklanjuti tuntutannya.

"Kawan kawan semua hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2X24 jam," pungkasnya.

Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini