Jakarta (ANTARA) - Massa aksi yang berunjuk rasa di depan DPR RI terkait penolakan RUU TNI, khususnya di titik Gerbang Pancasila, sempat memanas, dengan membakar ban bekas dan memecahkan kaca pos pengamanan.

Mereka sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.

Tak hanya itu, massa aksi juga berusaha membongkar besi pelindung kaca lainnya dengan menggunakan tali.

Massa terus memecahkan kaca-kaca pos pengamanan di pintu masuk Gerbang Pancasila. Bahkan mereka mencoba menarik dengan tali.

Kembali kondusif

Meski sempat dibumbui oleh aksi pemecahan kaca, namun mereka kembali kondusif dan saat ini aksi masih terus berlangsung.

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat terbagi menjadi dua, ada yang berada di bagian depan gedung DPR RI dan juga belakang gedung.

Mereka terus berorasi menuntut RUU TNI tidak disahkan oleh DPR.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengalami insiden saat melintas di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Mobil yang ditumpanginya dihentikan oleh massa aksi mahasiswa Universitas Trisakti yang tengah menggelar demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patroli pengawal (patwal) berusaha melewati Gerbang Pancasila Gedung DPR. Namun, mahasiswa yang berunjuk rasa langsung menghadang kendaraan tersebut dan mengerumuninya.

Dua ajudan Supratman yang mengenakan pakaian putih lantas keluar dari mobil dan berusaha meminta massa untuk tidak menghalangi jalan.

Namun, para demonstran tetap bertahan, bahkan mencopot pelat nomor kendaraan tersebut.

"Turun, turun, turun!" teriak para mahasiswa yang mendesak Supratman keluar dari mobil.

Setelah beberapa menit, Supratman akhirnya memutuskan untuk keluar. Sontak, mahasiswa bersorak dan meneriakkan jabatannya.

"Ternyata Menteri Hukum," ujar salah seorang mahasiswa.

Supratman Berdialog dengan Mahasiswa

Usai turun dari mobil, Supratman memilih berjalan kaki menuju Gedung DPR bersama massa aksi.

Ia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang dijadwalkan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa, pemerintah, dan DPR terkait penolakan RUU TNI.

"Semua tuntutan terkait pembahasan RUU TNI sudah saya dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dan anggota Komisi I," kata Supratman saat berdialog dengan mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa RUU TNI dinilai sebagai upaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menegaskan bahwa amanat reformasi adalah memperkuat supremasi sipil dan menghindari militerisasi dalam pemerintahan.

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa menerima kritik kami. Namun, sikap kami tetap tegas, mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Mereka juga menegaskan tidak akan melakukan audiensi atau berdiskusi dengan anggota DPR di dalam gedung.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis (20/3/2025).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Robertus Belarminus)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dipaksa keluar dari mobilnya oleh massa aksi demo Revisi UU (RUU) TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patwal hendak melintas di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR.

Namun, massa demo yang merupakan mahasiswa Universitas Trisakti mengadang mobil Supratman.

Massa demo itu langsung mengerumuni mobil Supratman.

Walhasil, dua ajudan Supratman berbaju putih keluar dari mobil.

Mereka berusaha meminta massa demo tidak mengerumuni mobil Supratman.

Massa demo tidak menyerah untuk bertemu dengan pejabat yang ada di dalam mobil itu.

Mereka tetap berkerumun dan melepas pelat nomor dari mobil tersebut.

"Turun, turun, turun!" seru aksi massa.

Setelah beberapa menit, barulah Supratman memutuskan keluar dari mobilnya.

Mahasiswa pun bersorak menyebut jabatan Supratman ketika politikus Gerindra itu keluar dari mobil.

"Ternyata Menteri Hukum," kata mahasiswa.

Supratman pun berjalan kaki ke depan Gedung DPR bersama para mahasiswa.

Dia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa.

Diketahui, berdasarkan jadwal sementara, RUU TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi demonstrasi 'Indonesia gelap' yang berlangsung kemarin. Mensesneg menegaskan demonstrasi hal wajar.

"Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Mensesneg mengimbau para demonstran tetap memantau informasi karena sejumlah hal terkait efisiensi--yang disuarakan dalam demo--telah diluruskan. Dia juga menegaskan efisiensi tidak berdampak pada pendidikan.

"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," ujar Prasetyo.

"Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan," ujarnya.

Prasetyo menegaskan penyampaian pendapat tidak menjadi masalah. Pemerintah, katanya, akan terus menerima masukan sebagai koreksi.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," kata Prasetyo.

Terkait penggunaan istilah 'Indonesia gelap' dalam demonstrasi tersebut, dirinya mengatakan hal itu sebagai kebebasan berekspresi. Namun dirinya meminta agar jangan ada yang membelokkan narasi yang ada.

"Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap gitu loh," tuturnya.

Prasetyo meminta agar pemerintahan Prabowo diberi kesempatan karena baru berjalan. Pemerintah, katanya, terus mencari solusi dari masalah yang ada.

"Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," kata dia.

Diketahui, elemen mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (18/2). Mereka menggelar aksi bertajuk 'Indonesia Gelap'.

Ada 13 tuntutan masa kepada pemerintah. Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan hingga rombak Kabinet Merah Putih.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAYAWIJAYA, iNewsJayapura.id - Theo Hesegem, seorang pembela HAM sekaligus Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menyampaikan seruan kepada pemerintah dan masyarakat Jayawijaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca-Pilkada 2024. Hal ini disampaikan menyusul aksi demo yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jayawijaya terkait gugatan calon nomor urut 4, Jhon Martin, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Theo menilai bahwa gugatan ke MK adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. “Sebagai warga negara, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan perkara ke MK. Namun, saya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi demo lagi dan menunggu hasil keputusan dari MK,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan potensi gesekan di masyarakat jika aksi demo terus berlangsung. Menurutnya, situasi yang memanas dapat memicu aksi tandingan atau provokasi yang justru merugikan masyarakat luas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Theo menyarankan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah aktif untuk menjaga stabilitas. Beberapa rekomendasi yang ia usulkan, di antaranya:

1. Menggelar pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, LSM, dan pemuda.

2. Memberikan himbauan melalui dialog interaktif di RRI dengan melibatkan tokoh masyarakat.

3. Membentuk forum diskusi panel untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

“Penting bagi kita semua untuk membangun kesadaran politik yang baik, khususnya bagi masyarakat Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Gugatan di MK biarlah berjalan sesuai proses hukum, tetapi situasi di daerah harus tetap aman dan terkendali,” tegas Theo.

Ia juga berharap pemerintah segera mengadakan pertemuan bersama semua pihak untuk membahas langkah strategis dalam pengendalian situasi. “Kita tidak boleh diam setelah pemilihan. Jika ada potensi masalah, kita harus bertindak cepat untuk mengatasinya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Theo mengakhiri dengan mengingatkan bahwa upaya menjaga Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama. “Mari kita ciptakan Papua Pegunungan yang damai dan harmonis. Jangan biarkan perbedaan pandangan politik merusak persatuan kita,” tutupnya.

Editor : Darul Muttaqin