REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam aksi May Day atau Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025). Ia menilai, kehadiran Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kaum buruh.

Ia mengatakan, kehadiran Prabowo di tengah aksi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. Menurut dia, hal itu adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh.

"Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi May Day setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo," kata dia melalui keterangannya, Kamis.

Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap iklim investasi yang bebas dari gangguan.

Ia mencontohkan, belakangan muncul berita praktik premanisme atas nama organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Ia menilai, hal itu merupakan salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha.

"Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi," ujar dia.

Karena itu, Eddy menilai, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi. Dengan begitu, investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.

"Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri," kata Eddy.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tengah menggodok solusi untuk memitigasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Isu ini muncul dalam aksi buruh yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (1/4/2025).

Prasetyo mengaku, pemerintah telah membahas isu PHK secara intensif dalam beberapa minggu terakhir. Ia mengatakan, pemerintah tengah juga mengingatkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi PHK.

"Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain diujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," ungkapnya.

Terkait enam tuntutan yang disuarakan buruh dalam May Day 2025, Prasetyo mengatakan akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo menambahkan, pemerintah mendukung aksi May Day hari ini. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk perizinan menggunakan fasilitas Monas sebagai lokasi berkumpulnya massa buruh.

"Perizinan kami bantu, peringatan di Monas karena juga tidak melanggar Undang-Undang kami fasilitasi. Begitu kira-kira, selama Hari Buruh semua pekerja Indonesia. Tetap semangat," tutupnya.