REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengamankan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan dalam kegiatan patroli keimigrasian di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat pada 23 April 2025.

Keempat WNA tersebut diduga memberikan informasi tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

Kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jakarta Barat.

"Petugas kami menemukan keempat WNA tersebut menunjukkan gelagat mencurigakan di wilayah Taman Sari dan setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, diketahui bahwa mereka tinggal di sebuah tempat daerah Maphar Jakarta Barat," jelas Nur Raisha Pujiastuti, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Senin (5/5/2025) dalam keterangannya.

"Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa mereka diduga memberikan keterangan data dan informasi yang tidak sesuai saat pengajuan izin tinggal," tambahnya.

Empat WNA berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ masing-masing mengaku tidak pernah melakukan kegiatan investasi sebagaimana tercantum dalam Izin Tinggal Terbatas (ITAS) mereka.

Bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggalnya, dan tinggal di alamat yang berbeda dari yang tercatat dalam dokumen keimigrasian.

Salah satu di antaranya, AQ, mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, tetapi untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke negara Eropa.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh keempat WNA tersebut meliputi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Saat ini, mereka telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan sedang dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar memberikan apresiasi atas langkah cepat dan profesional yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi Jakarta Barat.

"Kami mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang responsif dan sigap dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Upaya seperti ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta tetap terjaga," ujarnya.

BACA JUGA: Ternyata Begini Kondisi Sebenarnya Tentara Israel yang Ditutup-tutupi Selama Perang Gaza

"Semoga hasil ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran petugas imigrasi untuk semakin optimal dalam mengawasi dan menegakkan aturan keimigrasian," tutup Arief.

Imigrasi Jakarta Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian, serta mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing di lingkungannya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi empat orang warga negara asing (WNA) asal Pakistan berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ lantaran memberikan informasi tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Arief Munandar menyebut empat WNA itu diamankan petugas yang tengah melakukan patroli rutin di wilayah Tamansari, Jakarta Barat pada Rabu (23/4).

"Tiga warga negara asing (IHB, UAB, dan IH) tinggal di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal terbatas investor, kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) dan penanaman modal asing (PMA) dengan E28A," kata Arief dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran petugas, perusahaan yang menjadi sponsor tiga WNA itu berserta investasi yang mereka lakukan diduga fiktif.

"Bahkan, mereka tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggalnya," ujar dia.

Tiga WNA itu pun terdeteksi tinggal di alamat yang berbeda dari yang tercatat dalam dokumen keimigrasian.

Sementara satu WNA lain berinisial AQ, mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, melainkan untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanannya ke Eropa.

"(AQ) diduga melanggar pasal 123 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa orang asing yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal," kata Arief.

Atas perbuatannya itu, keempat WNA itu dikenakan sanksi administratif keimigrasian berupa pendetensian dan sedang dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Yoga Kharisma Suhud menyampaikan bahwa tiga WNA berinisial IHB, UAB, IH sudah berada di Indonesia selama dua bulan.

"Dan satu orang ini (AQ) sejak dari Februari masuk ke Indonesia dan kegiatannya di sini tidak jelas," katanya.

Adapun untuk investasi yang dimaksud para WNA tersebut, yakni terkait pakaian dan emas. Namun, para WNA itu tidak mengetahui sama sekali, siapa sponsor dan penjaminnya.

"Kami temukan di 2025 ini memang banyak macam modusnya, ada yang mau minta cap untuk izin ke negara yang mereka tuju, padahal saat diselidiki, mereka tak jelas (tujuan tinggalnya)," kata Suhud.

Dengan adanya pengungkapan ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Nur Raisha Pujiastuti berharap keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat bisa lebih aman dan terjaga.

"Semoga hasil ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran petugas imigrasi untuk semakin optimal dalam mengawasi dan menegakkan aturan keimigrasian," imbuhnya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Kasus dugaan suap dan atau gratifikasi yang melibatkan Hakim terkait putusan lepas (ontslag van alle recht vervolging) tiga terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit atau CPO yang dibongkar Kejaksaan Agung menambah daftar panjang aparatur peradilan berhadapan dengan hukum.

Sebanyak empat hakim, satu panitera dan dua pengacara ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka ialah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengadili perkara tiga korporasi (PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group dan PT Musim Mas Group) yakni Djuyamto, Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom.

Kemudian mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta; Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan; serta pengacara korporasi ekspor CPO yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri juga diproses hukum.

Jaksa penyidik pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung menduga ada suap sekitar Rp60 miliar di balik putusan lepas tiga terdakwa korporasi tersebut.

Kasus itu ditemukan jaksa penyidik saat sedang menangani perkara di PN Surabaya yang melibatkan Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang menjadi mafia peradilan.

Dalam kasus Zarof, ada tiga orang mantan hakim PN Surabaya, satu pengacara dan ibu seorang terdakwa yang diproses hukum atas kasus dugaan suap dan gratifikasi di balik putusan bebas Gregorius Ronald Tannur (31), terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Yang paling fenomenal dan masih di ingatan publik ialah kasus korupsi yang melibatkan hakim MK yaitu Patrialis Akbar dan Akil Mochtar.

Kejaksaan Agung, Kepolisian dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah didera oleh kasus hukum yang melibatkan pegawainya.

Lantas, apa yang salah dan perlu diperbaiki agar peristiwa ironis tersebut tidak berulang?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan menyoroti sistem peradilan yang belum berfungsi dengan baik. Kata dia, sulit untuk mengatakan kasus-kasus yang terjadi selama ini hanya persoalan oknum belaka.

"Kalau kita lihat, karena ini terlalu banyak dan ini berada dalam satu sistem yaitu sistem peradilan, sulit kita bilang ini sebagai suatu hal yang personal gitu ya atau masalah oknum," ujar Fadhil saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (14/4) malam.

Fadhil menyatakan permasalahan yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sistemik, sehingga solusi atau upaya-upaya untuk mendorong perubahan juga harus sistematis.

"Karena orang-orang ini kan bukan karena dia melakukan korupsi gitu ya tapi atribusi yang dia pegang dan sistem yang dia jalankan. Jadi, itu yang kemudian menjadi ceruk bagi dia untuk melakukan korupsi. Kebetulan dia hakim, kebetulan dia jaksa, kebetulan dia polisi," ungkap Fadhil.

"Nah, maka dengan berbagai macam kebetulan itu dia melakukan korupsi, tapi kebetulan ini terlalu banyak untuk kita bilang hanya sebagai kebetulan," sambungnya.

Fadhil berpendapat hingga saat ini belum ada upaya serius dari negara untuk memperbaiki ini. Meski regulasi yang dibuat pascareformasi dinilai progresif, tetapi belum mampu mengatasi masalah-masalah kiwari.

"Kalau kita lihat dalam rentang waktu itu ya kita bisa bilang enggak ada upaya serius gitu ya. Niatnya di awal oke, ada TAP MPR soal penyelenggaraan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kemudian Undang-undang Penyelenggaraan Negara Bersih KKN. Ada tuh," tutur Fadhil.

"Ada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang KPK walaupun dinamikanya banyak dan pada akhirnya upaya pemberantasan korupsi juga dibajak di 2019 dan sampai sekarang kita enggak bisa lihat suatu upaya yang seperti dulu lagi, yang tegas dan punya semangat untuk membersihkan negara dari korupsi," lanjut dia.

Negara, tutur Fadhil, sebenarnya menyadari namun tidak merespons itu sebagai sesuatu masalah. Ia menambahkan regulasi bukan menjadi faktor tunggal untuk memperbaiki masalah yang tengah terjadi.

Mengutip teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, Fadhil menyatakan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

"Jadi, kalau kita lihat di sini regulasi cuma salah satu tapi kalau spesifik soal korupsi Itu ada lagi rumusnya tuh korupsi sama dengan monopoli plus diskresi, kurang akuntabilitas," ungkap Fadhil.

"Jadi, banyak yang bisa kita lihat sebagai penyebab korupsi ketimbang hanya satu substansi gitu ya atau satu regulasi, tapi kalau regulasinya juga enggak bagus sebenarnya dia sama parahnya," imbuhnya.

Fadhil turut menyoroti Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai tugas untuk membuat regulasi atau Undang-undang. Semestinya Presiden bisa berbuat banyak untuk mengatasi krisis hukum yang sedang menghantui.

"Presiden adalah salah satu kekuasaan pembentuk Undang-undang, sama dengan DPR. Presiden atasan dari beberapa lembaga penegak hukum di ranah eksekutif ya. MA bukan bawahan dia tapi dia punya bawahan seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Artinya, dia punya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak ruang yang bisa dia masuki untuk kemudian mendorong penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang bebas KKN," ungkap Fadhil.

"Kita juga bisa bilang presiden enggak ngapa-ngapain. Artinya, ini tugas besar lah ya dari presiden sendiri sama pun DPR lah sebagai pembentuk Undang-undang agar serius memperbaiki ini," sambungnya.

Fadhil mengaku belum melihat ada keseriusan untuk mendorong perubahan dari pembentuk Undang-undang. Hal itu terlihat dari kian marak pembentukan Undang-undang oleh DPR dan pemerintah yang dilakukan tanpa mengakomodasi kepentingan publik.

"Sekarang kan trennya korupsi itu bukan hanya dalam pelaksanaan, tapi dalam perumusan kebijakan perspektifnya ada korupsi. Nah, itu yang kemudian dalam praktik, dalam teori juga disebut state capture corruption: melegalkan korupsi dan kekuasaan negara," kata dia.

Jika permasalahan ini tidak segera diperbaiki, Fadhil menuturkan akan berdampak serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disebabkan karena korupsi meluas ke sektor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kita enggak akan bergerak ke mana-mana," ucap Fadhil.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah 'Castro' memandang kasus hukum terutama korupsi yang kian marak bahkan melibatkan aparat penegak hukum karena Indonesia telah kehilangan panutan atau contoh baik.

Dalam hal ini Castro menyinggung KPK dahulu sebagai contoh baik karena memiliki standar integritas bagi lembaga-lembaga lainnya, namun kini tidak lagi setelah Undang-undangnya direvisi pada tahun 2019.

Revisi tersebut mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah.

"Kehilangan panutan itu berkonsekuensi terhadap standar integritas yang kita pakai di semua lembaga-lembaga," kata Castro, Senin (14/4).

Ia menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan sikap Presiden yang hanya menebar gimik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia mengambil satu contoh Presiden yang tidak menyingkir orang-orang bermasalah dari pemerintahannya.

"Presiden justru seolah-olah hanya menebar gimik," kata dia.

Padahal, sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, Castro berpendapat Presiden semestinya bisa bertindak dengan konkret. Misalnya dengan memerintahkan percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

"Alih-alih mempercepat Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, Presiden justru kemudian mengampanyekan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi jawaban dalam urusan korupsi, dia mau membuat penjara di pulau, mengejar koruptor ke ujung dunia, macam-macam. Hal-hal yang sebenarnya tidak beralasan," kata dia.

Menurut Castro, Indonesia telah kehilangan arah karena pemerintah tidak punya desain yang jelas mengenai kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menyatakan Presiden hanya banyak menebar gimik terkait urusan tersebut.

"Ibarat kapal yang nakhoda-nya tidak jelas, itu yang terjadi di Indonesia- akan semakin masif korupsi itu," pungkasnya.

DEPOK, iNewsDepok. id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat (Kakanwil Ditjen Imigrasi Jabar), Filianto Akbar, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok pada Kamis (27/3/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kualitas pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Depok menjelang libur Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Filianto Akbar didampingi oleh Pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi (Plh Kakanim) Depok, Dody Saputra, beserta jajarannya. Mereka meninjau berbagai fasilitas dan sarana prasarana, termasuk tempat layanan, ruang kerja pegawai, ruang arsip, ruang tunggu pemohon, dan fasilitas penunjang lainnya.

Filianto Akbar berinteraksi langsung dengan petugas dan beberapa pemohon untuk memahami alur pelayanan, kendala yang dihadapi, dan harapan masyarakat terhadap peningkatan layanan. Ia juga memastikan bahwa para pegawai bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan fasilitas yang memadai.

Setelah peninjauan, Filianto Akbar mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Depok dan memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga mengimbau agar piket pegawai tetap disiagakan selama libur Lebaran untuk melayani kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait layanan paspor.

"Saya melihat bahwa Kantor Imigrasi Depok telah memberikan pelayanan yang cukup baik. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin puas," kata Filianto Akbar.

Dody Saputra menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Imigrasi Depok. 

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jabar dan Kantor Imigrasi Depok dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang prima kepada masyarakat.

Editor : Mahfud

Pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah

Tolitoli (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengunjungi Lapas Kelas IIB Tolitoli sekaligus memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) akibat banjir yang menerjang daerah itu beberapa waktu lalu.

"Bantuan ini harapannya dapat membantu meringankan beban para korban yang mengalami kesulitan akibat bencana alam banjir di Kabupaten Tolitoli," kata Akbar di Kecamatan Baolan, Kamis.

Ia mengemukakan, pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah.

"Kami juga berdialog dengan warga binaan pemasyarakatan untuk mendengar langsung berbagai permasalahan serta kondisi kehidupan di dalam Lapas," ucapnya.

Ia menuturkan pihaknya mengunjungi bengkel kerja warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tolitoli tersebut.

"Di bengkel itu kami secara langsung menyaksikan proses pembuatan kerajinan tangan dari tempurung kelapa karena memang ini merupakan bagian dari pembinaan keterampilan bagi WBP agar dapat memiliki bekal saat kembali ke masyarakat," sebutnya.

Sementara itu Kepala Lapas Tolitoli Muhammad Ishak mengapresiasi kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI dan rombongan. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik dalam mendukung pemasyarakatan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai yang terdampak banjir," ujarnya.

Menurut dia, pentingnya membangun sinergitas dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja organisasi.

"Jadi program ini juga untuk mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta sejalan dengan Sapta Cita Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Ia menjelaskan, kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan serta kesejahteraan pegawai yang terdampak bencana.

Pewarta: Moh Salam/Rangga Musabar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Blora, Jawa Tengah (Jateng). Dia ikut serta dalam kegiatan menanam padi serentak bersama Wamentan Sudaryono dan Wakil Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Irjen Pol Edy Murbowo di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

"Sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo tentang kedaulatan pangan, beliau menyampaikan peran petani yang sangat penting dalam kehidupan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

"Petani itu ibarat ibu dalam rumah besar negara yang berkontribusi menyediakan makanan bagi seluruh warga bangsa. Profesi petani itu peran yang memberi kontribusi bagi kebutuhan paling mendasar. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan makanan, dan produsen utamanya adalah petani," lanjut dia.

Agus juga menghadiri acara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blora dan mengunjungi Desa Bangsri yang tersohor dengan Wisata Noyo Gimbal View. Di sela kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Sabtu (7/12) hingga Senin (9/12), Agus juga menyempatkan diri berziarah ke makam kedua orang tuanya.

Foto: dok istimewa.

Untuk diketahui, Blora merupakan kampung halaman mantan Wakapolri ini. Potret unik saat Agus mengunjungi pusara kedua orang tuanya adalah warga Blora yang berkerumun di permakaman.

Agus pun menyapa sejumlah warga di lokasi dan melambaikan tangan kepada warga lainnya yang disambut tepuk tangan.

Saat berdoa di makam kedua orang tuanya, Agus nampak beberapa kali menyeka air mata.

Selepas ziarah, malam harinya Agus menghadiri Reuni Akbar SMAN 1 Blora di Pendopo Bupati Blora.

Foto: dok istimewa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anak dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi ditunjuk sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 dari unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI.

Abcandra Supratman dipilih setelah memperoleh suara dukungan terbanyak dalam rapat paripurna DPD RI yang berlangsung sejak Rabu (2/10/2024) malam.

“Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR RI, sebagai wakil ketua MPR RI adalah Abcandra Akbar,” kata Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024) dinihari.

Adapun pemungutan suara untuk memilih pimpinan MPR RI dari unsur DPD yang diikuti oleh oleh 143 senator itu berlangsung dua putaran.

Pada putaran pertama, terdapat enam senator yang mengajukan diri sebagai calon pimpinan MPR RI.

Mereka adalah AA Ahmad Nawardi, Daud Yordan, Agustin Teras Narang, Maya Rumantir, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dan Fadel Muhammad.

Berdasarkan hasil perhitungan, AA Ahmad Nawardi mendapatkan 13 suara, Daud Yordan meraih 29 suara, dan Teras Narang memperoleh 17.

Sementara itu, untuk Maya Rumantir mendapatkan 1 suara, Abcandra meraih 45 suara, dan Fadel Muhammad memperoleh 38.

“Karena ini tidak ada yang mencapai 50 plus 1 ya. Maka kita akan melakukan pemutaran suara kembali untuk putaran kedua. Dan yang masuk putaran kedua adalah Abcandra dengan Fadel Muhammad,” ucap Tamsil.

Pada putaran kedua, Abcandra berhasil memperoleh dukungan terbanyak, yakni 93 suara. Sementara itu, Fadel Muhammad mendapatkan 50 suara berdasarkan hasil penghitungan.

Dengan demikian, Abcandra akan ditetapkan secara resmi sebagai Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis pagi ini.

Ketua MPR sementara Guntur Sasono mengatakan bahwa rapat paripurna penetapan pimpinan MPR akan digelar pada Kamis (3/10/2024) besok pukul 10.00 WIB.

Semua fraksi di MPR sudah sepakat menunjuk anggota DPR fraksi Gerindra Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR. Fraksi lainnya mendapat jatah masing-masing satu wakil ketua.

Profil Abcandra Akbar Supratman

Dilansir dari Tribunnews, Abcandra Akbar Supratman lahir di Palu, 1 Oktober 1998. Putra pertama Supratman Andi Agtas itu menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Palu (2004-2010).

Kemudian, Abcandra melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Anak Menkumham ini tercatat meneruskan pendidikannya di Universitas Trisakti dan lulus pada 2022.

Dalam dunia organisasi, Abcandra diketahui aktif sebagai kader di Pengurus Cabang (PC) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jakarta Pusat (2018-2020).

Tidar merupakan organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra. Selain itu, Abcandra didapuk sebagai Ketua Umum Permuda Sulteng periode 2019-2021.

Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Pengurus Wilayah (PW) DKI Jakarta dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta (2019-2024).