SERANG - Tim Pemenangan pasangan cagub dan cawagub Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menyatakan ada oknum yang melakukan propaganda politik dan fitnah di Pilgub Banten . Fitnah tersebut berupa video rencana penyebaran politik uang (money politics) bergambar pasangan Airin-Ade.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade tengah mencari dan melaporkan penebar fitnah tersebut kepada Bawaslu dan Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Tim Pemenangan Airin-Ade dalam konferensi pers di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Minggu (24/11/2024).

?Pada akhir masa kampanye dan menjelang hari tenang, kami menemukan video propaganda politik, hoaks, sekaligus fitnah terhadap pasangan Airin-Ade. Hoaks dan fitnah tersebut berupa video manipulasi money politics di dalam amplop yang bergambar pasangan Airin-Ade,? kata Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade, Astiruddin Purba dalam siaran pers.

Menurutnya, dalam video fitnah tersebut dibuat narasi propaganda dan disinyalir ingin membentuk opini negatif terhadap pasangan Airin-Ade. ?Video tersebut adalah fitnah dan tidak benar atau bohong. Tim pemenangan Airin-Ade tidak menyebarkan amplop berisi uang seperti dalam video tersebut,? ujarnya.

Kemudian video tersebut sengaja disebar untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) di akun media sosial, terutama sejumlah akun Tiktok. Video tersebut juga diposting dalam status WhatsApp berinisial FZ dan media sosial lainnya. ?Tujuannya tentu untuk menghasut, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong dengan merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1,? ujarnya.

Purba menegaskan, video dibuat oknum yang tidak beradab dan tidak memiliki etika dan etitude politik yang baik, demi menyerang Airin-Ade. ?Oknum tidak beradab tersebut menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada Banten,? jelasnya.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade akan melaporkan ke Bawaslu maupun polisi terkait akun-akun yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah tersebut. ?Kami juga akan melaporkan inisial FZ, yang kami ketahui pertama kali menyebarkan berita hoaks, fitnah, dan kampanye hitam dalam video tersebut,? ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Airin-Ade, Bahrul Ulum menyatakan, Pilkada serentak 2024 adalah momen masyarakat memilih calon pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pesta demokrasi ini harus dipastikan oleh semua pihak berjalan jujur, adil, bebas, dan rahasia.

?Pilkada serentak harus dipastikan berjalan demokratis oleh seluruh pasangan calon, tim pemenangan, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga relawan dan pendukung pasangan calon. Tidak boleh ada upaya pemaksaan/intimidasi, propaganda politik, hoaks, fitnah, dan upaya memecah persatuan bangsa,? ujarnya.

Ulum berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang telah konsisten menyelenggarakan tahapan demi tahapan pilkada serentak. Ia yakin, profesionalitas penyelenggara terus dijunjung tinggi demi tercipta pilkada serentak yang bermartabat dan melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

?Kami meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI bekerja profesional, independen, netral, dan menjungjung tinggi amanat undang-undang. Kami yakin, semua pihak ingin Pilkada serentak ini berjalan demokratis, kondusif, dan tercipta suasana aman,? ujarnya.

Jakarta -

Koordinator organisasi Kemajuan untuk Masyarakat (KAUM) Banten Mufrod Tama menuding Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan politisasi hukum. Hal ini menyusul kasus sport center Banten yang terjadi tahun 2008-2011, yang kembali diangkat oleh Kejati Banten.

Bahkan Kejati Banten melakukan siaran pers khusus sebelum pemeriksaan para saksi atas kasus tersebut pada Rabu (20/11). Sementara pemeriksaan saksi direncanakan pada Jumat (22/11/). Adapun saksi yang diperiksa yakni Fahmi Hakim, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, dan Tb Chaeri Wardana alias Wawan, suami dari calon gubernur Airin Rachmi Diany. Rencana pemeriksaan terhadap Wawan hanya berselang lima hari sebelum pemungutan suara Pilkada Banten, Rabu 27 November mendatang.

Mufrod pun menyesalkan sikap Kejati Banten yang mencuatkan masalah lama bertepatan dengan momen Pilkada.

"Kasus dicuatkan kembali hanya berselang satu pekan sebelum pemungutan suara Pilkada, ini terindikasi kuat ada politisasi hukum. Ini keadaan darurat jika hukum digunakan sebagai alat politik," ujar Mufrod dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

Indikasi permainan hukum untuk kepentingan politik, kata dia, karena kasus yang digulirkan kembali, berkaitan dengan suami Airin. Sementara Airin sendiri tengah berlaga di Pilkada Banten.

"Ada irisan opini yang sedang dibuat, seperti ingin menjatuhkan citra kandidat calon gubernur di Pilkada Banten. Saya kira, cara ini menodai demokrasi," ujarnya.

Di sisi lain, Airin meminta publik berpikir cerdas dalam memahami dinamika hukum di tengah konstelasi pilkada Banten.

"Jangan anggap publik tidak pintar. Semua sedang menyoroti banyak kasus dugaan tidak netral aparat penegak hukum di Banten. Jangan nodai komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin ada intervensi hukum di proses pilkada," ujarnya.

Sementara itu, Pengacara Tb Chaeri Wardana, Sukatma mengungkapkan kasus sport center merupakan salah satu perkara yang pernah dihadapi kliennya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini keputusannya sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap.

Sukatma mengaku kliennya belum menerima surat panggilan dari Kejati Banten. Namun saat ditanya perihal kasus ini dibuka saat tahun politik, Sukatma enggan banyak berkomentar. Menurutnya, publik pasti punya penilaian apakah terjadi politisasi hukum atau tidak.

Sekadar diketahui, sebelum membangun sport center atau Banten International Stadium, Pemprov Banten meminta pertimbangan dari KPK.

"Seperti kita tahu, gedung Sport Center atau Banten International Stadium sudah megah berdiri. Artinya lahannya sudah dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi," ujar Sukatma.

(akd/ega)