Jakarta (ANTARA) - Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Anita Wahid meminta otoritas penyelidikan Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan WNI di Malaysia yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

“Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” kata Anita dalam keterangan tertulis AICHR Indonesia yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anita menyampaikan hal tersebut dalam Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN di Langkawi, Malaysia, yang diselenggarakan pada 11-14 Februari 2025.

Dia juga menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam atas kejadian penembakan WNI di Malaysia tersebut.

Anita menambahkan bahwa Indonesia juga meminta kepada otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Menurut Anita, AICHR atas inisiasi Indonesia mengadakan acara ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang pertama pada tahun lalu yang dihadiri oleh para aparat penegak hukum dari ASEAN.

Salah satu rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktik penegakan hukum.

Anita berpendapat bahwa tindakan berlebihan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan semangat yang dihasilkan dari dialog tersebut.

Sebelumnya pada 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

AICHR merupakan singkatan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN, dan merupakan lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara.

AICHR dibentuk pada 2009 dan merupakan bagian dari ASEAN, organisasi berbasis aturan dan proses pembangunan Komunitas ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Anita Wahid terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027, berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Sebelumnya, posisi tersebut dipegang oleh Yuyun Wahyuningrum, yang telah berkontribusi dalam berbagai pencapaian kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN selama periode 2019-2024.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Kuala Lumpur (ANTARA) - Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) akan menggelar pertemuan ke-40 di Langkawi, Kedah, Malaysia, pada 11-14 Februari 2025.

Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah membahas hak-hak korban dan penyintas konflik, sejalan dengan upaya ASEAN dalam memperkuat perlindungan HAM di kawasan.

Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), pertemuan pertama AICHR di bawah kepemimpinan Edmund Bon Tai Soon, perwakilan Malaysia untuk AICHR sekaligus Ketua AICHR 2025, juga akan menyoroti inisiatif perdamaian dan pengembangan keamanan.

Selain itu, agenda penting lainnya mencakup usulan deklarasi ASEAN terkait HAM dalam isu lingkungan, pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta hak atas pembangunan.

Perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN akan hadir, termasuk Perwakilan AICHR dari Timor-Leste, yang akan hadir sebagai pengamat.

Sebagai Ketua ASEAN dan AICHR 2025, Malaysia akan menyampaikan bidang prioritas serta pencapaian utama yang selaras dengan tema kepemimpinan ASEAN tahun ini: "Inklusivitas dan Keberlanjutan."

Beberapa fokus utama yang akan dibahas mencakup, pertama, ingin memajukan Memajukan tematik utama HAM, seperti hak atas perdamaian, pembangunan, bisnis dan HAM, perlindungan lingkungan, serta perubahan iklim.

Kedua, menangani tantangan hak asasi manusia yang mendesak di kawasan ASEAN melalui pendekatan holistik “Dipimpin oleh ASEAN” dan “dimiliki oleh ASEAN”.

Ketiga, meningkatkan kerangka kelembagaan AICHR menuju transisi menjadi badan yang lebih berorientasi pada perlindungan.

Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan proses dan mekanisme AICHR. Kelima, memperkuat kerja sama AICHR dengan badan sektoral ASEAN dan mitra dialog.

Keenam, memperkuat keterlibatan dengan organisasi masyarakat sipil, dan meningkatkan​​​​​​ inklusivitas melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anita Wahid terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) periode 2025-2027, berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Rangkaian seleksi yang berlangsung sejak Juli hingga Desember 2024 itu meliputi seleksi administrasi dan wawancara.

“Sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam Terms of Reference AICHR serta setelah menimbang dengan saksama hasil dari keseluruhan proses pemilihan dimaksud, Kementerian Luar Negeri RI telah menetapkan Anita A. Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027,” demikian keterangan tertulis Kemlu, Kamis.

Dalam pernyataannya, Kemlu menegaskan komitmen Indonesia terhadap pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN serta mendorong proses seleksi yang terbuka dan melibatkan perwakilan berbagai pemangku kepentingan HAM nasional untuk mendapatkan profil Wakil Indonesia untuk AICHR yang independen dan kredibel.

“Indonesia merupakan pelopor dan salah satu dari sedikit negara anggota ASEAN yang melakukan seleksi secara terbuka dan menunjuk wakil dari kalangan non-pemerintah sebagai wakilnya di AICHR,” kata Kemlu.

Dalam masa mendatang, Indonesia berkepentingan untuk mendorong penguatan upaya pemajuan dan pelindungan HAM oleh AICHR.

“Dengan terpilihnya Saudari Anita Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR diharapkan akan terdapat kesinambungan perjuangan Indonesia untuk mendorong implementasi penuh mandat AICHR, di samping terlaksananya program-program AICHR yang mencerminkan kepentingan Indonesia di bidang HAM,” ujar Kemlu.

Anita Wahid merupakan seorang aktivis demokrasi yang kerap menekuni gerakan antikorupsi, toleransi beragama, dan literasi digital.

Putri ketiga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu aktif dalam berbagai organisasi di antaranya Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Public Virtue Institute, Pusat Studi Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama, serta Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia.

Setelah menamatkan kuliah Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Anita melanjutkan studi S2 di Ruhr-Universitaet-Bochum Jerman, dan kini sedang menjalani pendidikan doktoral di Australian National University.

Sebelumnya, posisi Wakil Indonesia untuk AICHR diisi oleh Yuyun Wahyuningrum, yang telah berkontribusi bagi berbagai pencapaian kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN selama periode 2019-2024.

Pewarta: Yashinta Difa
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025