JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut bahwa I Wayan Agus Suartama (22), yang dikenal sebagai Agus disabilitas, tidak akan mendapatkan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman.

Menteri Imipas mengatakan, tindak pidana yang dilakukan Agus disabilitas bukan kriteria yang layak untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden.

“Saya rasa enggak akan dapat (amnesti),” kata Agus Andrianto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengungkapkan, tidak semua narapidana bisa memperoleh kebijakan pemberian amnesti.

Dalam rapat kerja Kementerian Imipas dengan Komisi XIII DPR RI, Agus bilang, amnesti atas kepentingan kemanusiaan hanya diberikan untuk beberapa jenis pidana.

Misalnya, bagi pengguna narkoba, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah serta perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan, sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Agus bilang, bagi penderita HIV/AIDS bisa mendapatkan amnesti dengan surat dari dokter dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kemudian, orang dengan gangguan jiwa dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, usia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, dan keterbelakangan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan.

Selain itu, perempuan hamil yang melampirkan surat keterangan dokter spesialis kandungan serta perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah 3 tahun, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir, juga dapat diberikan amnesti.

Eks Wakapolri ini pun menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar.

Dengan demikian, kejahatan Agus disabilitas tidak masuk dalam kriteria penerima pengampunan dari presiden.

“Jadi kasus-kasus yang seperti itu (Agus disabilitas) yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain itu tidak akan diberikan amnesti,” kata Menteri Imipas.

Sebagai informasi, Agus disabilitas divonis 12 tahun penjara dalam kasus pelecehan seksual terhadap belasan korban.