Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Menteri Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/5/2025).

Didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, Menteri Agus menerangkan tujuan pertemuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang, serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara," kata Menteri Agus.

Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali ini digelar mengingat terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming.

Sehingga disepakati Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Agus menjelaskan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam LoI disepakati kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespons tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," jelas Menteri Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Yuldi menyampaikan Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," terang Yuldi.

Yuldi menerangkan Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif, yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan, lanjut dia, telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Yuldi selanjutnya menjelaskan Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Dia mengungkapkan selama Januari-April 2025, tercatat petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, imbuh dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI tak sekadar aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar.

"Agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan," ujar Yuldi.

Simak juga Video: 46 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Dipulangkan ke RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel berkeluh kesah dalam persidangan. Salah satunya, ia mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping saat penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Ansory, Kamis (14/5/2025).

Menurut Michael, pendamping Agus yang disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Walhasil, hingga saat ini, Agus tidak memiliki pendamping di lapas. "Sehingga Agus berkeluh kesah di dalam pledoinya secara lisan," ujarnya.

Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu. Persoalan tidak memiliki pendamping itu juga telah disuarakan Agus pada persidangan sebelumnya.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, ungkap Michael, juga telah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus. Namun, hak Agus itu hingga kini tidak dipenuhi.

Sebagaimana diketahui, JPU sebelumnya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram menjatuhi Agus dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. JPU menilai Agus terbukti bersalah dan melanggar Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Video: Agus Difabel Bantah Soal Kekerasan Seksual dan Minta Dibebaskan

Video: Agus Difabel Bantah Soal Kekerasan Seksual dan Minta Dibebaskan

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

"Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Tim Penegakan Hukum KDM akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Hal ini disampaikan Agus kepada wartawan di sela kegiatan survei jalur, antisipasi kemacetan libur panjang Hari Waisak di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Tim Penegakan Hukum KDM, terang mantan Wakapolda Jateng ini, terdiri atas personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat polda, Satlantas di tingkat polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Agus menegaskan tim akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Foto ilustrasi. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin rapat. (dok. Korlantas Polri)

Masih kata Agus, dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi 'kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi'. Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kemudian Pasal 307, yang berbunyi 'pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu 'modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu'.

"Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan," tegas Agus.

Selain razia di titik-titik rawan, pelabuhan, dan kawasan industri, Korlantas Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera e-TLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. Agus menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan.

"Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang akan bekerja terintegrasi dan lintas wilayah," ucap Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (dok Korlantas Polri)

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

"Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," tutur dia.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," pungkas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng ini.

Simak juga video "Prabowo Apresiasi Pengamanan Mudik, Kakorlantas: Ini Menambah Semangat Kami" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

“Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi, para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan sebanyak 56 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (11/5).

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan para warga binaan tersebut merupakan provokator dan berperilaku reaktif terhadap petugas saat razia narkoba dan ponsel sehingga menyebabkan kerusuhan di Lapas Muara Beliti pada Kamis (8/5).

Selain itu, sembilan warga binaan Lapas Muara Beliti lainnya juga dipindahkan pada hari yang sama ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Menurut Agus, langkah ini dilakukan untuk mempertegas komitmen pihaknya mewujudkan nihil narkoba dan ponsel di lapas maupun rumah tahanan (rutan).

Ia pun menegaskan tidak ada ampun untuk narapidana dan tahanan yang masih berani bermain-main dengan narkoba dan ponsel. Tidak hanya bagi warga binaan dan tahanan, langkah yang sama juga akan dilakukan terhadap oknum petugas pemasyarakatan yang terbukti menyelewengkan wewenangnya.

“Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi, para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan,” kata Menteri Agus.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen serta Direktur Kepatuhan Internal yang telah terjun ke lokasi saat terjadinya peristiwa kerusuhan. Pemindahan juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

56 Warga Binaan Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Minggu (11/5), sekitar pukul 18.30 WIB. Mereka ditempatkan di enam lapas dengan kategori super maximum security (pengamanan super maksimum) dan maximum security (pengamanan maksimum).

Ia menjelaskan, Nusakambangan memiliki tiga lapas super maximum security dan empat lapas maximum security dengan teknologi smart prison (penjara pintar). Khusus di lapas dengan pengamanan super maksimum, setiap warga binaan ditempatkan pada sel khusus (one man one cell) dan interaksi langsung sangat dibatasi.

Dengan penambahan ini, total ada 603 warga binaan telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba, sepanjang enam bulan Agus mengemban jabatan Menteri Imipas.

Agus menambahkan, razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Di samping itu, pembenahan dan pemulihan di Lapas Muara Beliti telah dilakukan usai kerusuhan pada Kamis (8/5). Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan juga terus diberikan sesuai ketentuan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kerusuhan terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) lalu. Ternyata saat itu polisi hendak melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Namun, belum sempat memberikan sosialisasi kerusuhan pun pecah.

Kasat Narkoba Polres Musi Rawas AKP Aston Lasman Sinaga menjelaskan,, saat itu pihaknya datang ke lapas untuk melakukan sosialisasi di lapas itu pada pukul 09.00 WIB.

"Pas di sana (lapas) ternyata lagi dilakukan razia, sehingga kami pun menunggu razia selesai sebelum mengadakan sosialisasi. Namun tiba-tiba terjadi keributan di Blok Bangau sehingga proses razia sempat terhenti," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Sabtu (10/5/2025).

Namun, ketika keributan di Blok Bangau semakin besar, kata dia, pihak lapas pun kemudian langsung mundur dan menutup pagar di area lapangan olahraga lapas.

"Tidak lama setelah pagar itu ditutup, pagar yang ada di Blok Bangau itu rusak karena didorong oleh para napi di sana, dan mereka pun langsung berkumpul di area lapangan olahraga," ujarnya.

Setelah para napi berkumpul di lapangan, sambungnya, mereka langsung merusak fasilitas lapas serta membakar karpet, kasur, dan alat drum band di tengah lapangan.

"Dikarenakan situasi mulai tidak kondusif lagi, akhirnya saya pun langsung melaporkan hal tersebut ke Kapolres Musi Rawas," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menjelaskan, saat ia ditelepon oleh Kasat Narkoba, dirinya dan para pejabat Polres Musi Rawas lainnya tengah melakukan zoom meeting di ruang rapat Mapolres Musi Rawas.

"Setelah mendapat laporan langsung dari kasat narkoba, kami yang ada di ruang rapat langsung bergegas menuju ke lokasi bersama para personel lainnya di Mapolres Musi Rawas," ungkapnya.

Setelah semua personel yang ada di Mapolres Musi Rawas diturunkan, Agung pun langsung meminta bantuan kepada pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob.

"Karena ini darurat, saya pun langsung berkoordinasi dengan pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, mereka pun tiba dan kami pun langsung melakukan proses pengamanan," jelasnya.

Agung mengatakan kerusuhan tersebut pun berhasil diselesaikan dengan lancar sekitar pukul 11.00 WIB dan dipastikan tidak ada napi yang kabur.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Beredar isu jika puluhan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang diborgol saat polisi melakukan pengamanan ketika kerusuhan adalah oknum provokator. Namun hal ini dibantah Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta.

"Bukan, mereka kita amankan (borgol) untuk meminimalisir saat personel masuk ke lapas, mereka tidak menyerang kita dari belakang saat proses pengamanan kerusuhan tersebut," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Jumat (9/5/2025).

Agung menjelaskan setelah pihak kepolisian sampai di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB, polisi pun langsung melakukan penjagaan di sekitar lapas agar memastikan tidak ada warga binaan yang kabur.

"Kemudian kita melakukan tembakan peringatan ke arah atas terlebih dahulu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam. Setelah itu, mereka langsung tiarap dan kami pun langsung masuk," ungkapnya.

Agung menjelaskan terdapat 6 titik dimana warna binaan tersebut berkumpul dan polisi pun langsung mengamankan terlebih dahulu warga binaan yang berada di pinggir area lapas.

"Saat kita masuk baru kita amankan para warga binaan yang berada di area samping seperti ruang UKS dan dapur karena kita fokus masuk ke tengah. Kalau tidak kita amankan mereka terlebih dahulu, takutnya mereka menyerang anggota dari belakang. Memang taktiknya begitu," ungkapnya.

Agung menjelaskan puluhan warga binaan yang diborgol dan disuruh tiarap tersebut berada di area samping lapas sehingga ditakutkan mereka akan memberontak dan menyerang balik para anggota polisi.

"Teknisnya supaya mereka tidak melawan, karena kalo mereka berdiri semua itu ditakutkan mereka akan melawan. Hal ini dilakukan agar kerusuhan tersebut dapat dihentikan secepatnya dan tidak berlanjut saat proses pengamanan serta tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Setelah proses pengamanan berjalan lancar, kata Agung, para warga binaan tersebut pun langsung dibagi menjadi dua kelompok agar mempermudah dalam memonitor mereka.

"Karena kita masuk itu kan berkelompok, takutnya saat mereka tidak dipisah, mereka akan menyerang balik. Karenanya di bagi warga binaannya, mereka kita pisah supaya lebih mudah untuk memonitornya," ungkapnya.

Sementara untuk oknum warga binaan yang diduga menjadi provokator dalam kerusuhan tersebut, polisi masih melakukan proses penyelidikan.

"Untuk oknum yang diduga provokator itu sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak reskrim," tuturnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Saat ini kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas sudah kondusif setelah terjadi kerusuhan pada Kamis (8/5/2025). Meskipun begitu, pihak kepolisian masih melakukan penjagaan di area dalam maupun luar lapas.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan saat ini kondisi lapas sudah kondusif dan aktivitas para warga binaan juga sudah mulai berjalan seperti biasa.

"Sampai dengan saat ini kondisi lapas sudah kondusif sekali, aktivitas warga binaan juga sudah berjalan normal. Untuk pihak lapas juga sudah melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang kemarin rusak. Terakhir kami cek sore tadi masih kondusif," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Jumat (9/5/2025).

Agung menjelaskan pihak kepolisian juga dibantu oleh pihak TNI dan Brimob dalam melakukan pengaman di area lapas. Hal ini dilakukan karena pihak lapas masih fokus melakukan perbaikan fasilitas lapas.

"Dari kejadian kemarin sampai dengan saat ini, kami masih melakukan penguatan untuk penjagaan di lapas, mengingat sarana dan prasarana yang ada di lapas masih dilakukan perbaikan sehingga kita melakukan penebalan dari Polres Musi Rawas, Kodim dan Brimob," ujarnya.

Agung menyebut, perbaikan terhadap fasilitas lapas seperti pagar, pintu, dan jendela memang harus segera dilakukan secepatnya untuk menjaga keamanan disana.

"Mulai dari tadi malam hingga saat ini, perbaikannya sedang dilakukan mengingat hal ini sangat penting untuk keamanan di dalam lapas," tuturnya.

Meskipun personel yang berjaga di dalam lapas tidak sebanyak yang kemarin, Agung menyatakan pihak kepolisian masih terus standby on call (siaga panggilan) di Mapolres Musi Rawas bila kerusuhan terjadi kembali.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penebalan di dalam maupun di luar area lapas. Personel Polres Musi Rawas juga masih standby on call di polres," kata dia.

"Jadi tidak semuanya kita tarik keluar, ada yang berjaga di dalam lapas dan ada juga yang standby di polres mengingat jarak polres dan lapas sekitar 100 meter sehingga bila terjadi sesuatu di lapas, para personel akan tiba di lapas dengan cepat," sambungnya.

Akibat kerusuhan tersebut juga, Agung menyarankan kepada pihak lapas agar melibatkan kepolisian saat melakukan razia di kemudian hari.

"Harapannya kerusuhan ini tidak terulang kembali dan kegiatan yang ada di dalam lapas seperti razia itu sebisa mungkin untuk berkoordinasi dengan kami untuk meminimalisir kejadian seperti kerusuhan ini agar tidak terulang kembali," tutupnya.

Video: Kapolda Sumsel Pastikan Pengamanan Usai Kerusuhan di Lapas Musi Rawas

Video: Kapolda Sumsel Pastikan Pengamanan Usai Kerusuhan di Lapas Musi Rawas

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendukung langkah tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberantas narkotika dan hp di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Sugiat tegas mendukung Agus.

"Razia HP dan narkoba merupakan langkah preventif dan progresif secara konsisten dan berkelanjutan tentu sangat kami dukung," ujar Sugiat dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/5/2025).

Anggota DPR RI dapil Sumut 3 ini menilai langkah-langkah Kemenimpas dalam mewujudkan akselerasi program prioritas 13 dimana di dalamnya juga termasuk pemberantasan narkoba di dalam lapas dan rutan patut diacungi jempol. Dia menyebut selama kepemimpinan Agus, Kementerian Imipas banyak mengalami perubahan.

"Kami melihat banyak perubahan dalam 6 bulan ini," ucap Sugiat.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan sikap tegas terhadap peredaran narkoba dan hp. Agus menegaskan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi tegas.

"Saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," tegas Agus.

Agus juga sebelumnya menyerukan sikap tegas soal penyelundupan ponsel dan narkoba dalam lapas. Dia mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," ucap Agus.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maximum security di Nusakambangan. Selain itu, Menteri Agus telah menonaktifkan 14 pejabat struktural dan 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

Lapas Musi Rawas Rusuh

Kerusuhan diketahui terjadi di Lapas Narkoba Muara Beliti, Musi Rawas. Kerusuhan tersebut diduga akibat para tahanan tidak terima handphonenya dirazia.

Dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/20250), kerusuhan itu terjadi pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," ujar Ronald.

Kemudian setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa. Selanjutnya di blok bangau terjadi kericuhan sehingga petugas menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok bangau.

Hingga akhirnya kericuhan berhasil diselesaikan pukul 11.00 WIB. Belum diketahui berapa napi yang terlibat dalam kericuhan itu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Dalam kerusuhan itu, petugas memastikan tidak ada napi yang kabur.

Kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti tepatnya di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB dan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada napi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang kabur akibat kerusuhan tersebut.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis.

Agung juga membantah terkait isu adanya penyanderaan yang dilakukan narapidana yang melakukan kerusuhan terhadap pegawai lapas.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama juga menegaskan bahwa dari 1.069 narapidana yang ada, tidak ada satu pun yang kabur akibat kerusuhan tersebut.

"Tidak ada yang kabur, karena kita di depan itu kita jaga dan dari tembok dan pagar juga sudah kita cek dan sampai sekarang dipastikan tidak ada yang kabur," tegasnya.

Sementara untuk para oknum napi yang diduga memicu kerusuhan tersebut, Ronald mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, Erwendi Supriyanto untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Evaluasinya kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita dari Jakarta yang akan ke sini (Erwendi Supriyanto). Nantinya akan kami diskusikan langkah-langkah selanjutnya. Untuk oknum nanti akan kita dalami lebih lanjut lagi dan itu nanti akan kita akan koordinasikan lagi dengan Ditjenpas nya," jelasnya.

Saat ini, kata Ronald, pihaknya masih melakukan perbaikan fasilitas lapas yang rusak akibat kerusuhan tersebut dengan dibantu pihak terkait lainnya.

"Yang jelas secepatnya kita perbaiki mulai hari ini (Kamis) seperti pintu dan pagar yang rusak atau miring langsung kita perbaiki. Secepatnya kita cari bahan-bahannya agar cepat selesai," ujarnya.

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas akibat pemberontakan oleh beberapa warga binaan di dalamnya. Saat ini, polisi melakukan penyelidikan tentang pemicu kerusuhan tersebut.

Kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan pihak kepolisian bersama dengan TNI dan Brimob masih melakukan penjagaan di lapas tersebut.

"Kami dari pihak kepolisian masih standby di sini untuk membantu melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas yang rusak," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

"Untuk keamanan kita masih melihat situasi. Apabila sarana, prasarana dan kondisi sudah kondusif, mungkin akan kita tarik dan kita perkuat lagi," sambungnya.

Agung mengatakan pihaknya akan membantu pihak lapas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lapas agar aksi kerusuhan tidak terulang kembali.

"Razia tersebut dilakukan internal dari pihak lapas. Nanti ke depan, kita coba akan melakukan kegiatan bersama supaya tidak menimbulkan gejolak-gejolak," ungkapnya.

Terkait razia HP yang jadi pemicu kerusuhan tersebut, Agung mengatakan pihak kepolisian juga akan membantu bila ke depannya akan dilaksanakan razia kembali serta memberikan pembinaan kepada para warga binaan.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kalapas terkait dengan upaya ke depan, apa saja yang akan kita lakukan untuk upaya preventifnya terkait pembinaan kepada warga binaan lapas. Nanti akan kita coba sampaikan kegiatan bersamanya," jelasnya.

Agung menerangkan terkait puluhan oknum warga binaan yang diduga jadi pemicu kerusuhan tersebut, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui berapa banyak oknum yang terlibat.

"Untuk saat ini masih olah TKP dan penyelidikan jadi belum bisa kita sampaikan (jumlahnya). Nanti ke depannya akan kita sampaikan terkait hasil penyelidikan dari Polres Musi Rawas," tuturnya.

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan saat ini kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas sudah kondusif. Sebelumnya, di lapas tersebut terjadi kerusuhan diduga para tahanan tidak terima HP mereka dirazia.

Dilansir detikNews, Agus mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut kondusif dan pihak lapas telah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait masalah keamanan.

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu," kata Menteri Agus di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Agus menjelaskan penyebab kerusuhan adalah penolakan dari warga binaan terhadap razia yang dilakukan oleh petugas lapas. Dia menyebut sasaran razia tersebut adalah barang-barang terlarang seperti ponsel dan narkoba.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk hp dan narkoba adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," kata dia.

Menteri Agus mengatakan razia berlangsung pukul 10.00 WIB. Dia meminta seluruh lapas tak gentar melakukan razia karena kegiatan tersebut termasuk dalam 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

"Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," ucap Menteri Agus.

Agus juga menyerukan bahwa pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," tegas dia.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maksimum security di Nusakambangan. Selain itu Menteri Agus juga telah menonaktifkan 14 pejabat struktural, 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Video: Kantor Disdik-BPKAD Musi Rawas Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Anggaran