Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Istanbul (ANTARA) - AS pada hari Senin mengumumkan pembatasan visa yang menargetkan pemilik dan pejabat senior agen perjalanan India yang dituduh memfasilitasi "imigrasi ilegal."

"Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap pemilik, eksekutif, dan pejabat senior agen perjalanan untuk memutus jaringan penyelundupan alien," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Bruce, menekankan bahwa kebijakan imigrasi AS berupaya untuk mencegah migrasi ilegal dan menghukum mereka yang melanggar hukumnya.

Bruce, mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang "secara sadar" terlibat dalam operasi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Ia menekankan bahwa kedutaan dan konsulat AS di India secara aktif bekerjasama untuk mengidentifikasi individu dan agen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Langkah tersebut dilakukan saat pemerintahan Donald Trump mempertahankan sikap garis keras terhadap imigrasi dan mengintensifkan upaya untuk membatasi penyeberangan perbatasan ilegal.

Tidak ada tanggapan langsung dari otoritas India atau agen perjalanan terkait dengan langkah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Menteri Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/5/2025).

Didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, Menteri Agus menerangkan tujuan pertemuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang, serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara," kata Menteri Agus.

Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali ini digelar mengingat terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming.

Sehingga disepakati Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Agus menjelaskan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam LoI disepakati kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespons tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," jelas Menteri Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Yuldi menyampaikan Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," terang Yuldi.

Yuldi menerangkan Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif, yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan, lanjut dia, telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Yuldi selanjutnya menjelaskan Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Dia mengungkapkan selama Januari-April 2025, tercatat petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, imbuh dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI tak sekadar aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar.

"Agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan," ujar Yuldi.

Simak juga Video: 46 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Dipulangkan ke RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung reformasi menyeluruh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam sesi II Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan.

Budi mengatakan salah satu yang akan didorong dalam reformasi ini adalah pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding WTO.

"Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Mendag menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian Indonesia.

Menurut dia, praktik tersebut mengganggu perdagangan di Indonesia yang menekankan pada akses pasar global yang adil.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia tidak menempuh retaliasi dalam menghadapi tantangan perdagangan global.

Pemerintah Indonesia memilih untuk mengedepankan diplomasi dan fokus mencapai solusi yang saling menguntungkan.

"Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Mendag juga menggarisbawahi pentingnya kemajuan kolektif dalam menyelesaikan isu-isu substansial WTO, antara lain, subsidi pertanian dan perikanan.

Menurut dia, proses negosiasi harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan inklusivitas, serta sesuai dengan mandat yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-11 (MC11) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama SDG 14.6.

Terkait Konferensi Tingkat Menteri Ke-14 WTO yang diagendakan pada 2026 di Kamerun, Budi menegaskan dukungan Indonesia terhadap implementasi Visi Putrajaya 2040.

Ia juga menekankan pentingnya mencapai hasil yang signifikan pada pertemuan tersebut.

"Indonesia percaya bahwa kerja sama yang inklusif, adil, dan transparan merupakan kunci dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral. Kami siap bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh anggota untuk mencapai hasil yang substantif dan seimbang pada MC14 mendatang," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat proses pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum.

Melalui penandatanganan ini, Kemenkop mendapatkan jalur khusus untuk mempercepat legalitas Kopdes Merah Putih. Bahkan pendaftaran 1.000 koperasi secara bersamaan dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 jam.

"Dengan inovasi yang dikembangkan di Kementerian Hukum, dibuat line khusus untuk pembentukan Kopdes Merah Putih yang dilakukan pendaftaran 1000 koperasi secara bersamaan dalam satu jam," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan MoU ini dapat mempercepat target pembentukan Kopdes Merah Putih. Tak hanya proses lebih cepat, Budi Arie juga meyakini bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di tengah masyarakat desa bakal lebih akuntabel, transparan, dan lebih kredibel.

"Melalui MoU ini, saya optimis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi. Kita perkuat payung-payung hukum berserta rambu-rambu, agar Kopdes/Kel Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," ujar Budi Arie.

Budi Arie menekankan bahwa dengan MoU tersebut, perjalanan Kopdes/Kel Merah Putih ke depan bisa terlindungi secara hukum dan jauh dari segala celah penyimpangan. Dia juga mendorong agar pembentukan Kopdes Merah Putih diperkuat dengan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

"Program Kopdes/Kel Merah Putih harus kita sukseskan, dengan cara perkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga," kata Menkop Budi Arie.

Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel berkeluh kesah dalam persidangan. Salah satunya, ia mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping saat penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Ansory, Kamis (14/5/2025).

Menurut Michael, pendamping Agus yang disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Walhasil, hingga saat ini, Agus tidak memiliki pendamping di lapas. "Sehingga Agus berkeluh kesah di dalam pledoinya secara lisan," ujarnya.

Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu. Persoalan tidak memiliki pendamping itu juga telah disuarakan Agus pada persidangan sebelumnya.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, ungkap Michael, juga telah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus. Namun, hak Agus itu hingga kini tidak dipenuhi.

Sebagaimana diketahui, JPU sebelumnya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram menjatuhi Agus dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. JPU menilai Agus terbukti bersalah dan melanggar Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Video: Agus Difabel Bantah Soal Kekerasan Seksual dan Minta Dibebaskan

Video: Agus Difabel Bantah Soal Kekerasan Seksual dan Minta Dibebaskan

Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Perdagangan sebagai langkah strategis meningkatkan sinergi dalam menangani isu-isu hukum dan perdagangan yang kompleks.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag dan Kemenkum bekerja sama untuk memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ruang lingkup MoU Kemendag dan Kemenkum meliputi lima hal. Kelimanya meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan, koordinasi penegakan hukum di bidang perdagangan, peningkatan
dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi kekayaan intelektual bagi
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesepakatan ini berlaku lima tahun sejak tanggal
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

"MoU ini merupakan manifestasi visi bersama kita untuk membangun ekosistem perdagangan yang didukung regulasi yang efektif dan implementasi hukum yang konsisten," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, hukum dan perdagangan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum yang kuat, jelas, dan adil merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim perdagangan yang kondusif, transparan, dan berdaya saing.

Kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, baik di tingkat domestik maupun internasional untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usahanya.

Sebaliknya, aktivitas perdagangan yang sehat dan berkembang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendag berharap, pelaksanaan MoU ini dapat berdampak signifikan terhadap regulasi dan kinerja perdagangan. Beberapa di antaranya, yakni meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, memperkuat mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di sektor perdagangan, serta mendukung peningkatan kinerja perdagangan nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

"Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Tim Penegakan Hukum KDM akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Hal ini disampaikan Agus kepada wartawan di sela kegiatan survei jalur, antisipasi kemacetan libur panjang Hari Waisak di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Tim Penegakan Hukum KDM, terang mantan Wakapolda Jateng ini, terdiri atas personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat polda, Satlantas di tingkat polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Agus menegaskan tim akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Foto ilustrasi. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin rapat. (dok. Korlantas Polri)

Masih kata Agus, dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi 'kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi'. Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kemudian Pasal 307, yang berbunyi 'pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu 'modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu'.

"Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan," tegas Agus.

Selain razia di titik-titik rawan, pelabuhan, dan kawasan industri, Korlantas Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera e-TLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. Agus menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan.

"Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang akan bekerja terintegrasi dan lintas wilayah," ucap Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (dok Korlantas Polri)

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

"Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," tutur dia.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," pungkas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng ini.

Simak juga video "Prabowo Apresiasi Pengamanan Mudik, Kakorlantas: Ini Menambah Semangat Kami" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

“Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi, para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan sebanyak 56 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (11/5).

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan para warga binaan tersebut merupakan provokator dan berperilaku reaktif terhadap petugas saat razia narkoba dan ponsel sehingga menyebabkan kerusuhan di Lapas Muara Beliti pada Kamis (8/5).

Selain itu, sembilan warga binaan Lapas Muara Beliti lainnya juga dipindahkan pada hari yang sama ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Menurut Agus, langkah ini dilakukan untuk mempertegas komitmen pihaknya mewujudkan nihil narkoba dan ponsel di lapas maupun rumah tahanan (rutan).

Ia pun menegaskan tidak ada ampun untuk narapidana dan tahanan yang masih berani bermain-main dengan narkoba dan ponsel. Tidak hanya bagi warga binaan dan tahanan, langkah yang sama juga akan dilakukan terhadap oknum petugas pemasyarakatan yang terbukti menyelewengkan wewenangnya.

“Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi, para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan,” kata Menteri Agus.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen serta Direktur Kepatuhan Internal yang telah terjun ke lokasi saat terjadinya peristiwa kerusuhan. Pemindahan juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

56 Warga Binaan Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Minggu (11/5), sekitar pukul 18.30 WIB. Mereka ditempatkan di enam lapas dengan kategori super maximum security (pengamanan super maksimum) dan maximum security (pengamanan maksimum).

Ia menjelaskan, Nusakambangan memiliki tiga lapas super maximum security dan empat lapas maximum security dengan teknologi smart prison (penjara pintar). Khusus di lapas dengan pengamanan super maksimum, setiap warga binaan ditempatkan pada sel khusus (one man one cell) dan interaksi langsung sangat dibatasi.

Dengan penambahan ini, total ada 603 warga binaan telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba, sepanjang enam bulan Agus mengemban jabatan Menteri Imipas.

Agus menambahkan, razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Di samping itu, pembenahan dan pemulihan di Lapas Muara Beliti telah dilakukan usai kerusuhan pada Kamis (8/5). Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan juga terus diberikan sesuai ketentuan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kerusuhan terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) lalu. Ternyata saat itu polisi hendak melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Namun, belum sempat memberikan sosialisasi kerusuhan pun pecah.

Kasat Narkoba Polres Musi Rawas AKP Aston Lasman Sinaga menjelaskan,, saat itu pihaknya datang ke lapas untuk melakukan sosialisasi di lapas itu pada pukul 09.00 WIB.

"Pas di sana (lapas) ternyata lagi dilakukan razia, sehingga kami pun menunggu razia selesai sebelum mengadakan sosialisasi. Namun tiba-tiba terjadi keributan di Blok Bangau sehingga proses razia sempat terhenti," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Sabtu (10/5/2025).

Namun, ketika keributan di Blok Bangau semakin besar, kata dia, pihak lapas pun kemudian langsung mundur dan menutup pagar di area lapangan olahraga lapas.

"Tidak lama setelah pagar itu ditutup, pagar yang ada di Blok Bangau itu rusak karena didorong oleh para napi di sana, dan mereka pun langsung berkumpul di area lapangan olahraga," ujarnya.

Setelah para napi berkumpul di lapangan, sambungnya, mereka langsung merusak fasilitas lapas serta membakar karpet, kasur, dan alat drum band di tengah lapangan.

"Dikarenakan situasi mulai tidak kondusif lagi, akhirnya saya pun langsung melaporkan hal tersebut ke Kapolres Musi Rawas," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menjelaskan, saat ia ditelepon oleh Kasat Narkoba, dirinya dan para pejabat Polres Musi Rawas lainnya tengah melakukan zoom meeting di ruang rapat Mapolres Musi Rawas.

"Setelah mendapat laporan langsung dari kasat narkoba, kami yang ada di ruang rapat langsung bergegas menuju ke lokasi bersama para personel lainnya di Mapolres Musi Rawas," ungkapnya.

Setelah semua personel yang ada di Mapolres Musi Rawas diturunkan, Agung pun langsung meminta bantuan kepada pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob.

"Karena ini darurat, saya pun langsung berkoordinasi dengan pihak Polres Lubuklinggau, TNI, dan Brimob untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, mereka pun tiba dan kami pun langsung melakukan proses pengamanan," jelasnya.

Agung mengatakan kerusuhan tersebut pun berhasil diselesaikan dengan lancar sekitar pukul 11.00 WIB dan dipastikan tidak ada napi yang kabur.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Beredar isu jika puluhan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang diborgol saat polisi melakukan pengamanan ketika kerusuhan adalah oknum provokator. Namun hal ini dibantah Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta.

"Bukan, mereka kita amankan (borgol) untuk meminimalisir saat personel masuk ke lapas, mereka tidak menyerang kita dari belakang saat proses pengamanan kerusuhan tersebut," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Jumat (9/5/2025).

Agung menjelaskan setelah pihak kepolisian sampai di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB, polisi pun langsung melakukan penjagaan di sekitar lapas agar memastikan tidak ada warga binaan yang kabur.

"Kemudian kita melakukan tembakan peringatan ke arah atas terlebih dahulu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam. Setelah itu, mereka langsung tiarap dan kami pun langsung masuk," ungkapnya.

Agung menjelaskan terdapat 6 titik dimana warna binaan tersebut berkumpul dan polisi pun langsung mengamankan terlebih dahulu warga binaan yang berada di pinggir area lapas.

"Saat kita masuk baru kita amankan para warga binaan yang berada di area samping seperti ruang UKS dan dapur karena kita fokus masuk ke tengah. Kalau tidak kita amankan mereka terlebih dahulu, takutnya mereka menyerang anggota dari belakang. Memang taktiknya begitu," ungkapnya.

Agung menjelaskan puluhan warga binaan yang diborgol dan disuruh tiarap tersebut berada di area samping lapas sehingga ditakutkan mereka akan memberontak dan menyerang balik para anggota polisi.

"Teknisnya supaya mereka tidak melawan, karena kalo mereka berdiri semua itu ditakutkan mereka akan melawan. Hal ini dilakukan agar kerusuhan tersebut dapat dihentikan secepatnya dan tidak berlanjut saat proses pengamanan serta tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Setelah proses pengamanan berjalan lancar, kata Agung, para warga binaan tersebut pun langsung dibagi menjadi dua kelompok agar mempermudah dalam memonitor mereka.

"Karena kita masuk itu kan berkelompok, takutnya saat mereka tidak dipisah, mereka akan menyerang balik. Karenanya di bagi warga binaannya, mereka kita pisah supaya lebih mudah untuk memonitornya," ungkapnya.

Sementara untuk oknum warga binaan yang diduga menjadi provokator dalam kerusuhan tersebut, polisi masih melakukan proses penyelidikan.

"Untuk oknum yang diduga provokator itu sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak reskrim," tuturnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Saat ini kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas sudah kondusif setelah terjadi kerusuhan pada Kamis (8/5/2025). Meskipun begitu, pihak kepolisian masih melakukan penjagaan di area dalam maupun luar lapas.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan saat ini kondisi lapas sudah kondusif dan aktivitas para warga binaan juga sudah mulai berjalan seperti biasa.

"Sampai dengan saat ini kondisi lapas sudah kondusif sekali, aktivitas warga binaan juga sudah berjalan normal. Untuk pihak lapas juga sudah melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang kemarin rusak. Terakhir kami cek sore tadi masih kondusif," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Jumat (9/5/2025).

Agung menjelaskan pihak kepolisian juga dibantu oleh pihak TNI dan Brimob dalam melakukan pengaman di area lapas. Hal ini dilakukan karena pihak lapas masih fokus melakukan perbaikan fasilitas lapas.

"Dari kejadian kemarin sampai dengan saat ini, kami masih melakukan penguatan untuk penjagaan di lapas, mengingat sarana dan prasarana yang ada di lapas masih dilakukan perbaikan sehingga kita melakukan penebalan dari Polres Musi Rawas, Kodim dan Brimob," ujarnya.

Agung menyebut, perbaikan terhadap fasilitas lapas seperti pagar, pintu, dan jendela memang harus segera dilakukan secepatnya untuk menjaga keamanan disana.

"Mulai dari tadi malam hingga saat ini, perbaikannya sedang dilakukan mengingat hal ini sangat penting untuk keamanan di dalam lapas," tuturnya.

Meskipun personel yang berjaga di dalam lapas tidak sebanyak yang kemarin, Agung menyatakan pihak kepolisian masih terus standby on call (siaga panggilan) di Mapolres Musi Rawas bila kerusuhan terjadi kembali.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penebalan di dalam maupun di luar area lapas. Personel Polres Musi Rawas juga masih standby on call di polres," kata dia.

"Jadi tidak semuanya kita tarik keluar, ada yang berjaga di dalam lapas dan ada juga yang standby di polres mengingat jarak polres dan lapas sekitar 100 meter sehingga bila terjadi sesuatu di lapas, para personel akan tiba di lapas dengan cepat," sambungnya.

Akibat kerusuhan tersebut juga, Agung menyarankan kepada pihak lapas agar melibatkan kepolisian saat melakukan razia di kemudian hari.

"Harapannya kerusuhan ini tidak terulang kembali dan kegiatan yang ada di dalam lapas seperti razia itu sebisa mungkin untuk berkoordinasi dengan kami untuk meminimalisir kejadian seperti kerusuhan ini agar tidak terulang kembali," tutupnya.

Video: Kapolda Sumsel Pastikan Pengamanan Usai Kerusuhan di Lapas Musi Rawas

Video: Kapolda Sumsel Pastikan Pengamanan Usai Kerusuhan di Lapas Musi Rawas