MUFTI Idris, putra Anwar Deng, gubernur Taliban di Parwan, terluka akibat ledakan, dan tiga pengawalnya tewas. Insiden itu terjadi setengah kilometer dari Karizmir.

Para pendukungnya, untuk menyesatkan publik, telah menyebarkan gambar-gambar lama dirinya di media sosial seolah-olah ia sedang menghadiri suatu acara.

Serangan ini semakin menguatkan realitas bahwa Taliban, meskipun telah menguasai Afghanistan, masih berhadapan dengan ancaman yang kompleks, baik dari kelompok pesaing maupun dari dalam tubuhnya sendiri.

Laporan Human Rights Watch (2025), ancaman terorisme di Afghanistan terus meningkat, terutama dengan aksi kelompok ISIS-K yang menargetkan Taliban dan komunitas minoritas.

ISIS-K, sebagai cabang ISIS di Afghanistan, melancarkan serangkaian serangan terhadap etnis Hazara serta lembaga-lembaga yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka.

Selain itu, mereka juga mengincar pejabat Taliban sebagai upaya memperlemah otoritas pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Di tengah persaingan antarkelompok ekstremis, Taliban menghadapi ancaman dari dalam dan luar. Di satu sisi, ISIS-K menggunakan kekerasan sebagai alat propaganda untuk menarik simpati dari individu yang kecewa dengan kepemimpinan Taliban.

Di sisi lain, friksi internal dalam tubuh Taliban, terutama antara faksi Haqqani dan elemen yang lebih konservatif, semakin memperumit stabilitas pemerintahan mereka.

Taliban juga menghadapi tantangan besar dalam isu hak asasi manusia. Otoritas Sementara Taliban (ITA) semakin memperketat kontrol sosial di Afghanistan antara Juli hingga Desember 2024 dengan menerbitkan 16 dekret baru, termasuk Hukum Propagasi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran (LPVPV).

Kebijakan ini memperluas pembatasan terhadap perempuan, mencakup aturan berpakaian, larangan penggunaan ponsel, dan pembatasan diskusi keagamaan.

LPVPV memberikan landasan hukum bagi aturan moral Taliban, meskipun hukumannya lebih ringan dibandingkan era 1996–2001.

Namun, kebijakan ini semakin memperburuk akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Larangan terhadap pendidikan medis serta persyaratan mahram untuk menerima perawatan memperparah krisis kesehatan dan membebani sistem yang sudah rapuh.

Hambatan terhadap bantuan kemanusiaan semakin meningkat, terutama dalam menjangkau perempuan dan anak perempuan.

Peran Muhtasibin sebagai penegak hukum moral semakin diperkuat, sementara pencabutan kebijakan sebelumnya tidak terjadi.

Dengan semakin terbatasnya hak dan kebebasan, risiko krisis kemanusiaan di Afghanistan terus meningkat.

Selain itu, tindakan represif Taliban terus meningkat, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis hak asasi manusia dan jurnalis.

Upaya Taliban dalam membungkam kritik semakin terlihat melalui pembatasan kebebasan berbicara, pemblokiran akses informasi, serta peningkatan pengawasan terhadap media independen.

Jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM kerap menghadapi intimidasi dan ancaman, mempersulit transparansi dalam situasi yang semakin memburuk.

Sejak Taliban menguasai Kabul pada Agustus 2021, hubungan India dengan Afghanistan mengalami ketidakpastian.

Awalnya, India menutup kedutaan dan menarik diplomatnya dari Kabul, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan Afghanistan.

Pada pertengahan 2022, New Delhi mengirim delegasi teknis untuk mengevaluasi situasi dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Hingga tahun anggaran 2024-2025, India tetap mengalokasikan dana sebesar Rs. 200 crores untuk bantuan dan proyek pembangunan di Afghanistan, meskipun jumlah ini menurun dibandingkan dengan anggaran sebelumnya.

Taliban telah meminta India untuk melanjutkan berbagai proyek infrastruktur yang sebelumnya tertunda, dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih terpuruk.

Sementara India mencoba menjaga keterlibatan terbatas dengan Afghanistan, China semakin memperkuat pengaruhnya.

Beijing telah menjalin hubungan erat dengan Taliban dan menawarkan dukungan ekonomi, meskipun tidak sebesar yang diharapkan pemerintah Afghanistan.

Salah satu kepentingan utama China adalah memastikan Taliban menekan kelompok separatis Uyghur yang aktif di perbatasan, terutama di wilayah Badakhshan, Faryab, Kabul, dan Nuristan.

Investasi China di Afghanistan, terutama dalam sektor pertambangan dan infrastruktur, menjadi bagian dari strategi geopolitik lebih luas, yang pada gilirannya memengaruhi kalkulasi India dalam hubungannya dengan Kabul.

Di sisi lain, hubungan antara Pakistan dan Taliban semakin memburuk. Islamabad menuduh Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang sering melakukan serangan lintas batas ke wilayah Pakistan.

Ketegangan ini berujung pada baku tembak di perbatasan Durand serta penutupan jalur perdagangan utama seperti Torkham dan Spin Boldak.

Situasi ini menambah ketidakstabilan di kawasan dan memperumit posisi India dalam menentukan kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan.

Di tengah ketidakpastian ini, India terus mencari cara untuk menavigasi kompleksitas geopolitik yang berkembang.

Dengan meningkatnya pengaruh China di Afghanistan dan memburuknya hubungan Taliban dengan Pakistan, New Delhi menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keterlibatan dan kehati-hatian dalam hubungannya dengan Kabul.

Selain itu, ancaman terorisme dari ISIS-K terus meningkat, sementara Taliban berupaya mendapatkan pengakuan diplomatik dari beberapa negara seperti China dan UEA.

Serangan semacam ini mengindikasikan bahwa Afghanistan masih menjadi medan pertarungan bagi berbagai faksi ekstremis, yang masing-masing berlomba menunjukkan supremasi ideologis dan militernya.

Jika Taliban tidak mampu menekan kelompok-kelompok pesaing ini, maka Afghanistan berpotensi menjadi medan perang berkepanjangan, di mana konflik antara berbagai faksi ekstremis akan semakin sulit dikendalikan.

Meskipun beberapa negara seperti China dan UEA telah menerima diplomat Taliban, negara-negara Barat masih enggan mengakui legitimasi mereka.

Menurut Security Council Report (2024), keputusan ini didasarkan pada pelanggaran HAM yang terus berlangsung serta dugaan hubungan Taliban dengan kelompok teroris.

Negara-negara seperti AS dan Inggris tetap mempertahankan sanksi terhadap kepemimpinan Taliban, menghambat akses mereka terhadap dukungan ekonomi internasional.

Laporan Human Rights Watch juga mencatat bahwa individu yang dideportasi dari Pakistan ke Afghanistan mengalami penganiayaan, menyoroti tindakan represif Taliban dalam mempertahankan otoritasnya.

Keberlanjutan aksi terorisme ini memperumit situasi di Afghanistan, bukan hanya bagi Taliban, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Ketegangan internal dalam tubuh Taliban semakin meningkat, terutama antara faksi Haqqani dan kelompok konservatif yang berbeda pandangan dalam kebijakan luar negeri dan strategi keamanan domestik.

Perselisihan ini berpotensi melemahkan kontrol Taliban atas Afghanistan, membuka peluang bagi ISIS-K dan kelompok militan lain untuk memperluas pengaruh mereka.

Sementara itu, kelompok teror seperti ISIS-K semakin agresif dalam menargetkan minoritas dan institusi yang dianggap berseberangan dengan agenda mereka.

Pembunuhan massal terhadap komunitas Hazara dan serangan terhadap masjid-masjid Syiah menjadi bagian dari strategi mereka untuk memicu ketegangan sektarian dan memperluas pengaruh mereka di Afghanistan.

Jika situasi ini terus berlanjut, negara ini berpotensi kembali menjadi medan perang antara faksi-faksi ekstremis yang berusaha mengamankan dominasi mereka melalui kekerasan dan teror.

Taliban mungkin menguasai wilayah, tetapi tanpa kendali penuh atas keamanan, mereka menghadapi risiko kehilangan legitimasi, baik di tingkat domestik maupun internasional.