JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) buka suara menanggapi banyaknya aduan warga ke lembaganya.

Tercatat, MA menjadi lembaga yang paling banyak diadukan, dengan total 469 laporan sepanjang tahun 2024.

Juru Bicara MA, Yanto beralasan bahwa banyaknya aduan bisa jadi karena produk hukum yang dikeluarkannya adalah putusan kalah dan menang.

Pihak yang kalah akan merasa kecewa sehingga mengadukan permasalahan tersebut ke berbagai pihak.

"Pertama, kalau paling banyak diadukan produk MA itu kan kalah menang, iya toh? Yang kalah mesti ya bereaksi, kalau yang menang ya (akan menyatakan), 'Oh, bagus kan gitu'," kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Menurut Yanto, hal ini berbeda dengan produk hukum lembaga maupun institusi lain yang putusan finalnya tidak berbentuk status kalah dan menang.

"Karena kalau produk penegak hukum lain kan enggak kalah menang, ya. MA ini memutus, putusannya hasilnya kalah dan menang, kan gitu. Jadi ya karena putusannya kalah menang, bagi yang kalah mesti kecewa, kan begitu kan," tutur Yanto.

Lebih lanjut, ia pun merespons kritik Komisi III DPR RI yang menilai lembaganya sulit dihubungi.

Dia bilang, konteks ini perlu dilihat secara lebih luas.

Jika pihak yang dihubungi adalah hakim yang tengah menangani perkara, komunikasi memang akan terbatas.

"Ya siapa dulu (yang) dihubungi. Kalau yang dihubungi hakimnya yang menangani perkara tentu enggak bisa kan. Tapi kalau kedinasan, saya pikir enggak juga (sulit dihubungi). Kalau kedinasan saya yakin enggak, karena kan mitra kerja ya Komisi III itu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR RI mencatatkan ada 469 aduan masyarakat terkait dengan proses penanganan hukum sepanjang tahun 2024.

Aduan terbanyak mengenai perkara di Mahkamah Agung (MA).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, aduan terbanyak terkait dengan proses hukum di pengadilan.

Pihaknya mengkategorikannya sebagai aduan terkait penanganan perkara di MA.

"Kami kategorikan sebagai pengaduan ke Mahkamah Agung, jumlah aduannya 149, presentasinya hampir sepertiga dari aduan yang masuk, itu 31,7 persen,” ujar Habiburokhman, Jumat (27/12/2024).

Pengaduan terkait MA didominasi oleh isu penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, serta profesionalisme pelayanan publik.

Tak cuma itu, ia mengkritik MA menjadi mitra kerja Komisi III yang paling kurang responsif dibandingkan lembaga lain.

Sebab, MA kerap tak merespons saat dikonfirmasi soal temuan permasalahan ataupun aduan masyarakat yang diterima Komisi III DPR RI.

“Kalau respons, ya terus terang memang paling susah respons. Saya sendiri hampir tidak pernah mendapatkan respons dari institusi di Mahkamah Agung,” kata Habiburokhman.

“Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak,” ujar dia.

Politikus Gerindra itu menduga bahwa para hakim di pengadilan ataupun di MA mencoba untuk menjaga independensi.

Namun, Habiburokhman merasa sikap tersebut tidak tepat diterapkan kepada Komisi III DPR RI.

Sebab, dia dan jajarannya di Komisi III hanya berupaya meneruskan aspirasi masyarakat atas keluhan yang disampaikan.

“Karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat. Bukan perkara pribadi kami, bukan kami ingin intervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama,” kata Habiburokhman.

Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dam Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta semua lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk menjadikan pengaduan masyarakat sebagai sumber evaluasi dan motivasi dalam meningkatkan layanan.

Dia menegaskan bahwa pengaduan yang datang dari masyarakat harus diolah dengan baik, dan dijadikan landasan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

"Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat," ujar Yusril dalam acara Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Ombudsman RI di Jakarta, Kamis.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penilaian kepatuhan di masa mendatang, Menko menekankan bahwa sangat penting memasukkan faktor kasus korupsi sebagai salah satu variabel dalam penilaian kepatuhan.

Kasus korupsi, kata dia, walaupun dilakukan segelintir individu, sering kali meninggalkan dampak yang luas dan mendalam terhadap kepercayaan publik dan institusi secara keseluruhan.

Yusril juga menyarankan kepada Ombudsman RI untuk memasukkan aspek integritas dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dia berharap penilaian yang mempertimbangkan aspek integritas, termasuk pencegahan dan penanganan korupsi, dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemberi layanan publik untuk memperkuat budaya integritas di setiap lini institusi.

"Dengan demikian pelayanan publik akan memiliki landasan moral dan etika yang kuat, tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga dalam kejujuran dan akuntabilitas," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan meski dari tahun 2021 ke 2024 terdapat peningkatan signifikan penyelenggara pelayanan publik kategori zona hijau, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Kita masih harus bekerja keras untuk memastikan tidak ada pelayanan publik yang masuk ke zona merah," tutur Najih dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai perlu adanya kolaborasi berkelanjutan dan kesadaran tinggi dari seluruh pemangku kepentingan pelayanan.

Adapun dalam acara tersebut, Ombudsman RI memberikan penghargaan tingkat kementerian, tingkat lembaga, tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten dan kota.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura, mengungkapkan bahwa program “Lapor Mas Wapres” terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Prita menjelaskan, aduan masyarakat melalui program "Lapor Mas Wapres" akan langsung terhubung dengan SP4N Lapor yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman.

“Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah, berdiri sendiri dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya,” kata Prita di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Prita menegaskan, data aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" terhubung dengan seluruh 96 kementerian dan 453 lembaga pemerintah di Indonesia.

Ia menyatakan, program ini dirancang untuk memaksimalkan kanal aduan masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

“Jika kemudian masyarakat ada yang bertanya ‘bagaimana ketika kami yang ada di daerah?’, tetap bisa melakukannya melalui Lapor yang programnya terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prita menyampaikan bahwa aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Program ini bertujuan untuk merealisasikan konsep no wrong door policy, yang menjamin bahwa laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di-follow-up,” ucapnya.

Prita, yang merupakan eks jurnalis TV, menekankan pentingnya adanya satu kanal khusus untuk menyalurkan aduan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui program "Lapor Mas Wapres", pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa, dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong,” tambahnya.

Sebagai informasi, warga dari seluruh wilayah Indonesia dapat datang langsung ke Istana Wakil Presiden untuk membuat laporan.

Layanan ini dibuka dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Selain itu, warga juga dapat melaporkan aduan melalui WhatsApp di nomor 08111 704 2207.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengatakan, semakin banyak saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan permasalahan, maka akan semakin baik.

Pernyataan ini disampaikan Qodari saat ditanya mengenai adanya kekhawatiran terkait posko "Lapor Mas Wapres" yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap dapat menimbulkan tumpang tindih antar lembaga pemerintah yang menyediakan posko pengaduan.

"Gini, saya ini kan baru sebentar di pemerintahan, tapi saya sudah melihat bagaimana permasalahan itu banyak banget," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

"Sehingga ya kalau banyak pihak yang bisa menangani, banyak saluran untuk bisa menangani masalah, tentu akan lebih baik," sambungnya.

Qodari menjelaskan, di KSP juga terdapat banyak menerima laporan dari masyarakat.

Ia menyatakan, laporan-laporan tersebut diteruskan ke institusi-institusi yang menjadi penanggung jawab dari masalah tersebut.

"Saya kira di Mas Wapres juga itu yang terjadi. Jadi masalah diidentifikasi, kemudian nanti diarahkan kepada departemen-departemen yang menangani," jelasnya.

Menurut Qodari, Gibran justru membantu masyarakat dengan membuka posko "Lapor Mas Wapres".

Dengan adanya inisiatif tersebut, masalah yang disampaikan oleh masyarakat akan dikirimkan kepada institusi tertentu, sehingga perhatian untuk penyelesaian masalah menjadi lebih tinggi.

"Mudah-mudahan kalau dikirimkan oleh Mas Wapres, ya atensinya, perhatiannya, menjadi lebih tinggi lagi," katanya.

"Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian. Tetapi kita juga tahu bahwa kalau lewat saluran tertentu, ya mudah-mudahan lebih cepat diperhatikan. Jadi menurut saya itu konteksnya," imbuh Qodari.

Layanan pengaduan "Lapor Mas Wapres" merupakan inisiatif yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diluncurkan pada Senin, 11 November 2024.

Tujuan utama dari layanan ini adalah memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait pelayanan publik.

Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat.

Pada hari pertama layanan dibuka, sebanyak 55 aduan diterima dari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Makassar, dan Manado.

Meskipun layanan ini baru dimulai, beragam tanggapan muncul dari masyarakat. Sebagian besar pengadu merasa senang dengan sikap petugas yang ramah dan terbuka.

Namun demikian, jam layanan Mas Wapres terbatas, mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan kuota maksimal 50 orang per hari.