Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan terdapat 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan rencananya pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran.

Hal itu disampaikan Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Supratman mengatakan pemberian amnesti itu akan meminta pertimbangan dari DPR.

Mulanya, terdapat 44.589 narapidana yang akan diberikan amnesti. Namun, hanya 19.337 yang lolos verifikasi dan assessment.

"Saya ingin menyampaikan data awal berapa jumlah amnesti yang rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44 ribu," kata Supratman.

"Namun demikian setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan assessment kembali, angka nya turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu," sambungnya.

Supratman mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan terkait pemberian amnesti tersebut. Saat ini Kementerian Hukum masih menunggu surat resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait hasil verifikasi dan assessment.

Supratman mengatakan amnesti itu diberikan dengan memperhatikan empat kriteria. Di antaranya, disabilitas intelektual (keterbelakangan mental), lanjut usia, sakit berkepanjangan, dan lain-lain.

"Kami berharap tahap assessment terkait amnesti yang sementara Direktur Utama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa diselesaikan," ujarnya.

"Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari Raya Lebaran yang akan datang juga mudah-mudahan amnesti ini bisa Presiden bisa umumkan juga itu harapan kami," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang masa pencegahan Harun Masiku ke luar negeri. Hal itu dilakukan lantaran Harun Masiku telah masuk ke daftar pencarian orang (DPO) sehingga Imigrasi bisa langsung melakukan pengamanan.

"Bila sudah ada tersangka yang masuk DPO, dan dia diketahui melakukan upaya ke luar negeri dan diketahui oleh pihak Imigrasi, maka Imigrasi akan melakukan pengamanan terhadap DPO tersebut untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Oleh karena itu, menurut dia, KPK tidak perlu memperpanjang administrasi pencegahan Harun Masiku ke luar negeri. Tessa menuturkan Imigrasi akan langsung bertindak jika terdapat upaya Harun Masiku untuk ke luar negeri.

"Jadi tidak diperlukan lagi pengeluaran administrasi pencegahan," ujarnya.

Sebelumnya, masa pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap tersangka korupsi Harun Masiku sudah berakhir sejak 13 Januari 2021. Permohonan untuk pencegahan ini belum diajukan kembali.

Hal ini diungkap oleh Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar M Godam. "Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021," kata Godam, dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).

Godam menjelaskan, Harun Masiku saat ini tidak dicegah karena permintaan pencegahan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berakhir tiga tahun lalu. Pihak Imigrasi juga telah berkomunikasi dengan KPK mengenai kelanjutan pencegahan itu.

"Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," imbuhnya.

Dengan belum diajukan kembali permohonan pencegahan, Harun Masiku dapat bebas bepergian ke luar negeri. Namun, Godam menyebutkan, Harun Masiku tidak tercatat melakukan perjalanan ke mana pun berdasarkan data perlintasan imigrasi.

Kendati tidak ada perpanjangan permohonan pencegahan terhadap Harun Masiku, Godam menegaskan bahwa Imigrasi tetap memantau perjalanan yang bersangkutan.

TikToker Lina Mukherjee bebas dari penjara setelah menjalani masa tahanan 16 bulan di Lapas Perempuan Kelas II Palembang. Pemilik nama asli Lina Lutfiawati (34) tampak bahagia akhirnya bisa menghirup udara bebas.

Lina Mukherjee menerima pembebasan bersyarat pada Rabu (20/11/2024). Saat keluar dari pintu Lapas Perempuan, Lina terlihat menggunakan dress serta aksesoris serbaungu. Dia membawa tas ungu yang dibuatnya sendiri selama mendekam di lapas.

Lina tak henti-henti tersenyum karena ia sangat menunggu momen kebebasannya. Lina ditahan karena kasus makan kriuk babi sambil mengucapkan bismillah.

"Sekarang aku sudah bebas ini surat bebasnya. Sudah bisa melihat dunia lagi sekarang," katanya sambil tersenyum.

Menurut Lina, sebelum kembali ke Jakarta, ia mau makan-makan dulu di Palembang. Kemudian baru berangkat ke Jakarta karena sudah ada pekerjaan yang menunggu.

"Ada yang ngajak kerja sama di sana buat endorse. Baru setelah itu pulang ke Kalimantan buat lihat keluarga di sana," ungkapnya.

Selama di dalam Lapas banyak pelajaran berharga yang ia dapat yakni jangan boros. Harus menggunakan air dan listrik sesuai keperluan saja.

"Saya ini kan boros orangnya jadi selama di sini banyak pelajaran yang saya ambil dan hidup lebih baik lagi," tuturnya.

Sebelum meninggalkan Lapas menuju ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk mengurus administrasi pembebasannya Lina Mukherjee sempat memberikan salam perpisahan kiss bye.

Sementara itu, Kalapas Perempuan Kelas II A Palembang Desi Andriyani mengatakan Lina Mukherjee hari ini bebas. Ia bebas bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa hukuman serta berkelakuan baik dan melakukan aktivitas yang positif.

"Lina sudah berkelakuan baik dan banyak melakukan aktivitas positif yang menghasilkan kreasi terutama sempat viral yaitu bantalnya," katanya.

Dari vonis yang diberikan, Lina sudah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan subsider 3 bulan dan mendapatkan potongan remisi 2 bulan 15 hari.

"Untuk remisi memang hak semua warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Total remisi yang didapat 2 bulan 15 hari," katanya.

Diketahui, Selebgram Lina Mukherjee alias Lina Lutfiawati divonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama makan kriuk babi sambil baca bismillah demi konten, pada Selasa 18 September 2023 lalu.

Majelis hakim PN Palembang diketuai Romi Sinatra menilai perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya umat Islam dengan menyebarkan konten makan kriuk babi sambil baca Bismillah melalui akun Tiktok @lilumukerji.

Ulah Lina Mukherjee Bikin Konten 'Kriuk Babi' Berujung Jadi Tersangka

Ulah Lina Mukherjee Bikin Konten 'Kriuk Babi' Berujung Jadi Tersangka

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan dia sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPR RI seminggu yang lalu. Ia menyebutkan, setelah dilantik sebagai Menkumham, ada kemungkinan pimpinan DPR RI akan menandatangani persetujuannya.

"Sudah, sudah lama kami ajukan (mundur dari DPR), tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Supratman mengatakan besok akan serah terima jabatan (sertijab) dengan eks Menkumham Yasonna Laoly. Agenda Sertijab diagendakan pagi hari.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok di Kumham. Saya belum tahu, saya belum tahu jam berapa, mungkin pagi," kata Supratman.

Adapun ia ingin melaksanakan sederet prioritas di dua bulan kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Supratman mengaku bakal mengharmoniskan lembaga permasyarakatan hingga pembenahan di kontrol imigrasi.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian, masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di Dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," imbuhnya.