Prasetyo Hadi mengatakan dirinya sebagai Mensesneg diminta Presiden Prabowo Subianto turut aktif melakukan komunikasi ke publik. Direktur Paremeter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan penunjukan Prasetyo sangat berkaitan dengan blunder-blunder yang kerap dilakukan Kantor Komunikasi Presiden (PCO).

"Tentu tidak bisa dilepaskan dari kritik publik terhadap juru bicara pemerintah, PCO khususnya yang memang dinilai seringkali melakukan blunder," ujar Adi lewat pesan suara kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Adi mengatakan alih-alih PCO memberikan citra positif kepada pemerintah, yang terjadi justru sebaliknya. Komunikasi yang buruk dari jubir PCO, lanjut Adi, sering menimbulkan kekisruhan.

"Jadi wajar kalau Prasetyo Hadi itu kemudian diminta jadi jubir sebagai upaya untuk mengamputasi sehingga tak ada lagi kesalahan dan blunder-blunder dari PCO," ucap Adi.

"Pras ditunjuk jadi jubir presiden ini bahasa lain bahwa PCO mengecewakan," sambungnya.

Menurut Adi, jubir Presiden harus dari lingkaran terdalam Prabowo. Sehingga pernyataannya ke publik cukup melekat dengan Prabowo.

"Prasetyo ini kan adalah sosok yang saya kira berada di lingkaran terdalam Prabowo. Orang Gerindra gitu ya," imbuh Adi.

Tanpa Prabowo berbicara sekalipun, kata Adi, Prasetyo Hadi sudah memahami apa yang diinginkan oleh Prabowo. Adi sendiri merasa mantap bila Mensesneg ikut aktif memberikan pernyataan ke publik sebagai perwakilan Istana.

"Karena agak kacau dalam tanda kutip kalau jubir istana itu adalah mantan-mantan haters atau mantan-mantan orang yang dulu misalnya suka menyerang Prabowo," lanjut Adi.

Menurut Adi, ada beberapa jubir PCO yang dulu terindikasi sering menyerang Prabowo di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Terutama ketika Prabowo masih berseberangan dengan Jokowi.

Meski begitu, Adi menilai tak perlu ada reshuffle untuk menggantikan Hasan Nasbi. "Tak perlu (Reshuffle). Hasan orang hebat dan jagoan. Cuma memang harus paham bahwa posisi dia saat ini pejabat publik, mesti lebih hati-hati pernyataan politiknya supaya tak timbulkan kontroversi," sambungnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

PresidenJoko Widodo (Jokowi) membentuk lembaga baru yaitu Kantor Komunikasi Presiden. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai lembaga itu bisa tumpang tindih atau overlapping dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

"Saya kira, apa urgensinya Kantor Komunikasi Presiden? Karena selama ini banyak sekali staf Istana mengatasnamakan Presiden seperti KSP. Jadi setiap informasi apapun yang terkait dengan Istana, biasanya KSP memberikan penjelasan ke publik, ataupun melalui Kementerian Setneg. Kan dua hal ini dinilai sebagai corong komunikasi istana ke publik," kata Adi, Sabtu (17/8/2024).

"Ini bisa overlapping dengan KSP dan lembaga lain, yang saya kira selama ini tugasnya mengkomunikasikan informasi istana, dari dalam ke publik," ujarnya.

Menurut Adi, KSP yang sudah lama dibentuk Jokowi, memiliki tugas untuk komunikasi kebijakan presiden kepada publik. "Kalau ada kantor komunikasi presiden, KSP apa gunanya? Badan lainnya apa gunanya?" ujarnya.

Adi pun menyinggung soal efisiensi kelembagaan. Adanya lembaga baru akan menambah anggaran dan kerja organisasi pemerintahan tidak efisien.

"Jangan sampai di tengah upaya untuk efisiensi kelembagaan, dan efisiensi anggaran, tetapi justru malah mempergemuk badan dan anggaran. Karena kalau ada badan baru, ya pastinya ada anggaran baru," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024, ditandatangani Jokowi pada 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada hari yang sama.

Berdasarkan salinan Perpres yang diperoleh detikcom, Sabtu (17/8/2024), lembaga ini dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden," demikian bunyi Pasal 1 poin 1 Perpres ini.

Pimpinan lembaga ini adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan. Kepala lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden.

Di bawah Kepala, ada jabatan Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden. Semua jabatan itu diangkat dan diberhentikan presiden, namun deputi diangkat atas usul Kepala.

Simak Video: Berita Terpopuler: Kebakaran Hebat Manggarai hingga Upacara HUT RI di IKN

[Gambas:Video 20detik]