ACEH UTARA, KOMPAS.com- Pencabutan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah duafa di Baitul Mal, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dinilai bertentangan dengan prinsip hukum.

Masalahnya, pengembalian uang negara menjadi salah satu celah untuk menghentikan kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan dosen hukum pidana Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Muhammad Hatta, Sabtu (11/1/2025).

“Setahu saya, Kejaksaan RI sudah mengeluarkan peraturan tersendiri mengenai aset recovery bahwa korupsi di bawah satu juta, jika dikembalikan maka perkaranya dapat dihentikan penuntutan,” terangnya kepada Kompas.com.

Dari sisi ilmu hukum, sambung Hatta, peraturan ini bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi dan prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana, bahwa pengembalian hasil tindak pidana korupsi tidak menghapuskan pidana.

“Kondisi ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Soal status tersangka bertahun-tahun, itu juga terjadi. Sebut saja misalnya status tersangka Rj Lino, mantan Direktur Pelindo. KPK tidak diberikan kewenangan menghentikan penyidikan, maka RJ Lino bertahun-tahun jadi tersangka,” katanya.

Dia menyebutkan, jiwa warga negara ingin status tersangkanya segera berakhir, dengan sistem hukum Indonesia, satu-satunya cara hanya lewat mekanisme pra peradilan.

“Tapi kalau mau status tersangka dicabut, ajukan gugatan praperadilan. Itu saja jalannya,” terang Hatta.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengumumkan penghentian dugaan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah duafa tahun 2021. Penghentian telah dilakukan 2 Juli 2024. Status lima tersangka sudah dicabut.

Mereka adalah Kepala Baitul Mal Aceh Utara, YI (43) berstatus non ASN. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, ZZ (46), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial M (49). Kemudian Ketua Tim Pelaksana RS (36), ketiganya berstatus ASN. Terakhir Koordinator Tim Pelaksana, berinisial Z (39) berstatus non ASN. Mereka berstatus tersangka sejak Agustus 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah mengeluarkan laporan invetigasi dengan temuan Rp 200 juta kerugian negara. Uang itu telah dikembalikan kelima tersangka dan seluruh proyek rumah telah diselesaikan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di dua kabupaten di Aceh hanya diikuti satu pasangan calon sehingga akan melawan kotak kosong. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terkait hukum memilih kotak kosong. Apa isinya?

Fatwa terbatas nomor 1 tahun 2024 tentang Hukum Memilih Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah ditetapkan MPU Aceh pada 28 Oktober lalu. Fatwa itu diteken Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali serta tiga wakil ketua.

Pada bagian menimbang disebutkan fatwa itu ditetapkan karena adanya permintaan masyarakat terhadap penjelasan memilih kotak kosong dalam Pilkada 2024. Di Aceh disebutkan ada dua kabupaten yang diikuti satu pasangan calon yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Dua pertimbangan itu disebut membuat MPU Aceh menilai perlu menetapkan fatwa terbatas tentang Hukum Memilih Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam fatwa itu, MPU Aceh juga merujuk ke peraturan perundang-undangan serta Al-Qur'an dan hadits.

Dalam putusannya, MPU Aceh menyebutkan memilih pemimpin adalah hak konstitusional yang sejalan dengan syari'at Islam bagi setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. Pada poin kedua disebutkan hukum memilih pemimpin yang muslim adalah wajib.

"Hukum mencoblos pada kotak kosong di kertas suara dalam Pilkada adalah boleh," bunyi poin ketiga fatwa tersebut.

Ketua MPU Tgk Faisal menyebutkan, dalam prinsip keislaman disebutkan tidak boleh terjadinya kekosongan pemimpin. Memilih kotak kosong disebut tidak akan membuat kekosongan pemimpin.

"Cuma tidak ada pemimpin secara dipilih tetapi ada pemimpin secara ditunjuk. Jadi dasar itulah maka memilih kotak kosong itu dibenarkan dalam kajian fiqih Islam" ujar Faisal.

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Haram Judol, Ini Alasannya

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Haram Judol, Ini Alasannya