Wamenlu RI Arrmanatha Ch. Nasir menyampaikan strategi penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB. Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika", ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalan keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan prinsip 'national ownership' dan strategi 'soft approach' yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujarnya.

Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat global.

Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

"Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujar Arrmanatha.

Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). "Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan", ujarnya.

Pada tingkat global, ia menyampaikan perlunya pertukaran informasi dan praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme diantara aparat penegak hukum.

"Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," ujar Wamenlu RI.

Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.

"Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi Afrika di panggung global," ujarnya.

Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme.