DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa hukum Meita Irianty, Ahmad Suardi, mengaku puas atas vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok terhadap kliennya dalam kasus penganiayaan dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan).

Pasalnya, vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap Meita.

“Paling enggak ini (hasil vonis) lebih baik dari tuntutan jaksa yang awalnya itu minta 1 tahun 6 bulan,” kata Suardi kepada Kompas.com, Rabu.

Suardi juga mengaku puas atas hukuman restitusi atau biaya ganti rugi yang wajib dibayarkan Meita kepada kedua korban senilai total Rp 300 juta.

Jumlah tersebut lebih rendah dari yang diminta jaksa penuntut umum sebesar lebih dari Rp 600 juta.

"Untuk restitusi tadi ada pengurangan, subsidernya yang tadinya 3 bulan menjadi 5 bulan,” terang Suardi.

Tim kuasa hukum Meita pun mengaku menerima putusan majelis hakim. Namun, kata Suardi, pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan apakah bakal banding atau tidak.

“Setelah ini kan ada waktu yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan acara pidana, tujuh hari dari sejak putusan dibacakan, kita berdiskusi dulu dengan pihak keluarga (Meita), untuk menentukan upaya hukum selanjutnya,” ujar Suardi.

Sebelumnya diberitakan, Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School Indonesia divonis satu tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap dua balita berinisial MK (2) dan AM (9).

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok, Meita dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun,” ucap Hakim Ketua Bambang Setyawan dalam sidang vonis di PN Depok, Rabu (11/12/2024).

Hukuman satu tahun penjara itu dihitung sejak Meita menjalani masa penahanan di Rutan Cilodong, Depok, awal Agustus 2024.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” terang Bambang.

Selain pidana penjara, Meita juga dijatuhkan hukuman tambahan untuk membayar restitusi kepada kedua korban dengan total nilai Rp 300 juta.

“Kepada MK (2) sejumlah Rp 150 juta dan kepada anak korban AM (9 bulan) Rp 150 juta. Dengan ketentuan bahwa bila terdakwa tidak membayar restitusi, diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan,” jelas Bambang.

Adapun jaksa menuntut Meita dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Oleh jaksa, Meita juga dituntut membayar restitusi kepada kedua korban. Terhadap korban MK, Meita dituntut membayar restitusi Rp 331.080.000,00 subsidair tiga bulan pidana kurungan.

Sementara kepada korban AM, terdakwa dituntut membayar sebesar Rp 321.675.000,00 subsidair tiga bulan pidana kurungan.

Ternate (ANTARA) - Pengadilan Negeri (PN) Ternate menjatuhkan vonis dua tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp100 juta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara nonaktif, Imran Yakub terkait perkara suap.

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Rudy Wibowo, didampingi hakim anggota Kadar Noh dan R. Moh. Yakob Widodo, di PN Ternate, Rabu.

Dia menyatakan bahwa Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sehingga, hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pidana kurungan selama 2 bulan apabila terdakwa tidak membayar denda.

Dalam kesempatan itu, Majelis Hakim menyebut, Imran Yakub terbukti memberikan uang secara bertahap senilai total Rp1,145 miliar kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), melalui orang-orang terdekatnya.

Uang tersebut diberikan untuk memastikan dirinya diangkat menjadi Kadikbud tanpa melalui seleksi terbuka atau uji kompetensi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Andry Lesmana, menuntut terdakwa dengan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan.

Setelah pembacaan putusan itu, baik terdakwa maupun JPU menerima putusan tersebut.

"Saya terima putusan majelis hakim," kata Imran Yakub dalam persidangan.

Oleh karena itu, dengan diterimanya putusan oleh para pihak maka perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini menambah daftar panjang tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat tinggi daerah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

DEPOK, KOMPAS.com – Kuasa hukum Achmad Suardi meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk mempertimbangkan hukuman percobaan bagi Meita Irianty, terdakwa kasus penganiayaan dua balita, MK (2) dan AM (9 bulan).

Menurut Suardi, jaksa penuntut umum (JPU) gagal membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dalam tindakan terdakwa.

“Di dalam pleidoi ini kita bicara masalah mens rea. JPU dalam fakta persidangan tidak dapat membuktikan adanya mens rea dalam tindak pidana (Meita),” ujar Suardi saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Senin (25/11/2024).

Tim kuasa hukum menjelaskan bahwa tindakan Meita terjadi secara spontan karena emosi yang tidak stabil akibat kehamilan muda.

"Bahwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka terdakwa sudah semestinya diringankan," kata kuasa hukum Theo Yusuf dalam persidangan.

Theo menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukuman bagi Meita seharusnya dapat diringankan.

"Kita minta hukuman terdakwa Meita ini agar dapat dihukum sebagai hukuman percobaan," tambah Suardi.

Ia juga menyatakan bahwa hukuman percobaan bisa menjadi pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukan.

Sebelumnya, JPU menuntut Meita dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dipotong masa penahanan yang telah dijalani.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meita Irianty dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar jaksa Tiara Robena Panjaitan dalam sidang pada Rabu (19/11/2024).

Jaksa menilai Meita melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain hukuman penjara, Meita juga dituntut membayar restitusi kepada korban MK dan AM.