JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas masih menunggu data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ia mengaaku akan berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum tidak memiliki target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut karena Kementerian Imipas yang bertugas melakukan asesmen.

Ia menuturkan, Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan Kementerian Imipas dan menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ujar Supratman.

Politikus Partai Gerindra ini berjanji akan membuka data narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," ucap Supratman.

Sebelumnya, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas.

Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ada empat kriteria narapidana yang mendapatkan hak untuk pengampunan atau amnesti dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan akan memberi amnesti kepada 44.000 narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi.

Kriteria ini sudah dikaji bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen, pertama, yang berkaitan dengan kasus politik di Papua.

Amnesti diberikan kepada individu yang dianggap terlibat makar, tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

“Pertama, menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi bukan gerakan bersenjata,” kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Lalu, orang dengan kondisi sakit berkepanjangan. Ini termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita. Terutama yang terkena HIV/AIDS ya,” tambah dia.

Kemudian, terkait dengan kasus pelanggaran undang-undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna narkotika dan psikotropika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar dia.

Supratman menyebut, saat ini, proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama Kementerian Imipas.

Setelah daftar nama final disusun, data tersebut akan disampaikan kepada Presiden.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa rencana pemberian amnesti kepada 44.000 orang narapidana tidak mencakup narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

“Dari 44.000 itu, sama sekali tidak ada satu pun terkait dengan kasus korupsi. Sama sekali enggak ada,” tegas Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait rencana pemberian amnesti.

Ia menyebutkan, ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen.

Kategori pertama adalah napi berkaitan dengan kasus politik di Papua, yakni mereka yang dianggap terlibat makar tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

Kemudian, amnesti diberikan kepada napi dengan kondisi sakit berkepanjangan, termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kategori berikutnya terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna Narkotika dan Psikotropika, di mana amnesti diberikan kepada pengguna narkotika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar Supratman.

Supratman menyebut bahwa saat ini proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” jelas Supratman.

Supratman menegaskan bahwa langkah ini tidak mencakup pelaku tindak pidana korupsi.

“Clear ya? Jadi nggak ada (narapidana tipikor) di 44.000 itu,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ada empat kriteria narapidana yang mendapatkan hak untuk pengampunan atau amnesti dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan akan memberi amnesti kepada 44.000 narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi.

Kriteria ini sudah dikaji bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen, pertama, yang berkaitan dengan kasus politik di Papua.

Amnesti diberikan kepada individu yang dianggap terlibat makar, tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

“Pertama, menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi bukan gerakan bersenjata,” kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Lalu, orang dengan kondisi sakit berkepanjangan. Ini termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita. Terutama yang terkena HIV/AIDS ya,” tambah dia.

Kemudian, terkait dengan kasus pelanggaran undang-undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna narkotika dan psikotropika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar dia.

Supratman menyebut, saat ini, proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama Kementerian Imipas.

Setelah daftar nama final disusun, data tersebut akan disampaikan kepada Presiden.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” imbuh dia.