Menteri Hukum Suptraman Andi Agtas mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) akan membuka data para narapidana yang mendapatkan amnesti. Hal tersebut dilakukan agar publik bisa mengetahuinya dan memberikan kontrol.

"Nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," ujar Andi saat menemui wartawan di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Saat ini pihaknya tengah menunggu data tersebut. Andi mengatakan yang berhak melakukan peninjauan adalah Kemen Imipas.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya, ya. Mudah-mudahan minggu depan. Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak itu kan Kementerian Imipas," ujar Andi.

Andi mengaku telah berkomunikasi dengan Kemen Imipas terkait penyerahan daftar narapidana yang akan menerima amnesti. Setelah daftar itu diterima, Menteri Hukum akan menyerahkan kepada Presiden.

"Hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas apakah seluruh data yang 44.000 by name itu sudah terakses atau belum, sudah bisa diserahkan ke kami atau belum," ujar Andi.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

Dia mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berjanji akan transparan mengenai nama-nama 44 ribu narapidana (napi) yang akan mendapatkan amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, Pemerintah akan tetap mempersilakan publik untuk mengontrol siapa saja napi yang akan diberikan kebijakan tersebut.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik," ungkap Supratman saat ditemui usai acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa.

Dia mengaku masih menunggu data nama-nama napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

Ia pun berharap nama-nama tersebut rampung pada pekan depan. Adapun saat ini dirinya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Imipas mengenai progres data tersebut.

Supratman menuturkan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa apabila belum ada basis data napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

"Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," ucap dia.

Kendati demikian, dirinya tak menampik terdapat kemungkinan proses asesmen yang cukup ketat dalam menyeleksi para napi yang akan diberikan amnesti sehingga membuat daftar namanya rampung lebih lama dari perkiraan.

Dengan begitu, sambung dia, Kemenkum tidak memiliki target tertentu kapan daftar itu akan rampung lantaran pihak yang melakukan asesmen dan menentukan napi yang berhak mendapatkan amnesti merupakan Kementerian Imipas.

"Setelah itu kemudian kami teliti dan serahkan kepada Bapak Presiden. Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa yang akan mendapatkan amnesti," tutur Supratman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan 'siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti', bisa. Itu nanti kita rumuskan," kata Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Presiden Prabowo, imbuh Yusril, berpendapat bahwa narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.Oleh sebab itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berjanji akan transparan mengenai nama-nama 44 ribu narapidana (napi) yang akan mendapatkan amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, Pemerintah akan tetap mempersilakan publik untuk mengontrol siapa saja napi yang akan diberikan kebijakan tersebut.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik," ungkap Supratman saat ditemui usai acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa.

Dia mengaku masih menunggu data nama-nama napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

Ia pun berharap nama-nama tersebut rampung pada pekan depan. Adapun saat ini dirinya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Imipas mengenai progres data tersebut.

Supratman menuturkan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa apabila belum ada basis data napi yang akan diberikan amnesti dari Kementerian Imipas.

"Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," ucap dia.

Kendati demikian, dirinya tak menampik terdapat kemungkinan proses asesmen yang cukup ketat dalam menyeleksi para napi yang akan diberikan amnesti sehingga membuat daftar namanya rampung lebih lama dari perkiraan.

Dengan begitu, sambung dia, Kemenkum tidak memiliki target tertentu kapan daftar itu akan rampung lantaran pihak yang melakukan asesmen dan menentukan napi yang berhak mendapatkan amnesti merupakan Kementerian Imipas.

"Setelah itu kemudian kami teliti dan serahkan kepada Bapak Presiden. Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa yang akan mendapatkan amnesti," tutur Supratman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan 'siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti', bisa. Itu nanti kita rumuskan," kata Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Presiden Prabowo, imbuh Yusril, berpendapat bahwa narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.Oleh sebab itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan program pemberian amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana di seluruh Indonesia tak memasukkan para koruptor atau narapidana kasus korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menebalkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

“Menyangkut soal amnesti (dan abolisi) yang 44 ribu yang sementara kami siapkan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), sama sekali dari 44 ribu itu tidak ada satupun terkait dengan kasus korupsi,” begitu kata Supratman saat konfrensi pers di Kementerian Hukum di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Menurut Supratman, belakangan masyarakat dari berbagai kalangan, mengkritisi wacana pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Karena dikatakan melingkupi pemberiannya untuk para narapidana tindak pidana korupsi.

Padahal kata Supratman, dari rencana tersebut tak ada menjadikan terpidana kasus-kasus korupsi sebagai salah-satu kategori penerima pengampunan, ataupun penghapusan pemidanaan. “Jadi sekali saya tegaskan, dari 44 ribu itu tidak ada satupun yang terkait dengan kasus korupsi. Sama sekali nggak ada,” tegas Supratman.

Program pemberian amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana itu, kata Supratman, hingga saat ini masih terus dilakukan pendataan bersama-sama di Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Namun dikatakan dia, tetap mengacu pada empat kualifikasi jenis tindak pidana.

Supratman menerangkan, kualifikasi pertama adalah para narapidana yang terkait kasus-kasus politik dan keamanan di Papua. Supratman mencontohkan narapidana-narapidana yang dijerat dengan pasal-pasal makar. Pun itu, kata Supratman harus memastikan narapidana tersebut tak terkait dengan kombatan.

Kualifikasi kedua, kata Supratman adalah narapidana yang mengalami sakit berkepanjangan, atau berkelanjutan. “Mungkin dia mengalami gangguan jiwa, ataupun juga karena ada gangguan penyakit berbahaya yang sulit untuk dilakukan penanganan di dalam lapas, terutama yang terkena HIV AIDS,” kata Supratman.