JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menempati posisi tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat, sebagaimana dipaparkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dalam survei terkininya, LSI mencatat Kejagung memperoleh angka 77 persen tingkat kepercayaan masyarakat untuk penegakan hukum selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kejaksaan Agung di 100 hari pemerintahan Pak Prabowo berada di angka 77 persen, cukup tinggi ya," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis secara daring, Minggu (9/2/2025).

Sementara itu, tingkat kepercayaan kepada pengadilan berada di angka 73 persen atau tepat di bawah Kejagung.

Untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh angka 72 persen dan menempati urutan ketiga.

"Terhadap polisi yang juga bagian dari penegak hukum, tingkat kepercayaan masyarakat ada di angka 71 persen," kata Djayadi.

"Jadi kalau kita lihat tingkat kepercayaan ini untuk sementara ini, penilaian masyarakat itu memang paling tinggi lebih paling positif kepada Kejaksaan Agung, diikuti oleh pengadilan, lalu KPK dan terakhir Polri," sambung dia.

Djayadi menjelaskan, ada hasil yang berbeda dalam survei kali ini di mana posisi KPK berada di urutan ketiga sedangkan Polri urutan terakhir.

Padahal, pada survei sebelumnya, Polri menempati urutan ketiga, sedangkan KPK terakhir.

Namun, Djayadi tak menjelaskan apa hal yang membuat perbedaan posisi itu kini dialami dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 20-28 Januari 2025 dengan metodologi multistage random sampling. Terdapat 1.220 responden dalam survei.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.