Jakarta (ANTARA) - Puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang telah memenuhi syarat. Namun, dalam kondisi tertentu, Islam memberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, seperti ibu hamil.

Meski mendapat keringanan, ibu hamil tetap memiliki kewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan melalui qadha atau membayar fidyah. Lalu, bagaimana hukum dan ketentuan membayar fidyah bagi ibu hamil yang meninggalkan puasa Ramadhan? Simak penjelasannya berikut ini. Melansir baznas dan berbagai sumber lainnya.

Hukum ibu hamil yang meninggalkan puasa Ramadhan

Dalam ajaran Islam, hukum ibu hamil diberikan keringanan untuk tidak berpuasa saat bulan Ramadhan. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik al-Ka'bi r.a., bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

إنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّومَ عَنِ المُسافِرِ وَعَنِ المُرضِعِ وَعَنِ الْحُبلى

"Sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh shalat bagi musafir serta mencabut kewajiban puasa bagi musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil." (HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan bahwa ibu hamil diperbolehkan tidak berpuasa jika merasa keberatan atau khawatir akan membahayakan kondisi dirinya ataupun janin yang dikandung.

Ibu hamil diperkenankan menjalankan ibadah puasa jika merasa mampu dan telah berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisi kesehatannya. Namun, apabila terdapat kekhawatiran terhadap kesehatannya sendiri atau janin yang dikandung, maka ibu hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa.

Jika ibu hamil tidak menjalankan puasa selama bulan Ramadan, maka ia memiliki kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain (qadha) atau membayar fidyah sesuai ketentuan syariat.

Apa itu fidyah?

Fidyah merupakan denda yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim atau Muslimah yang tidak melaksanakan puasa Ramadhan karena alasan tertentu. Namun, tidak semua orang diperbolehkan membayar fidyah, karena ada kriteria khusus yang harus dipenuhi.

Keringanan untuk tidak berpuasa diberikan kepada orang yang sedang sakit, dalam perjalanan (musafir), wanita yang sedang haid atau nifas, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mereka diperbolehkan meninggalkan puasa, namun tetap memiliki kewajiban menggantinya di hari lain (qadha).

Khusus bagi ibu hamil dan ibu menyusui, selain mengganti puasa, mereka juga diwajibkan membayar fidyah sebagai bentuk tanggung jawab atas ibadah yang ditinggalkan

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184:

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ayyâmam ma‘dûdât, fa mang kâna mingkum marîdlan au ‘alâ safarin fa ‘iddatum min ayyâmin ukhar, wa ‘alalladzîna yuthîqûnahû fidyatun tha‘âmu miskîn, fa man tathawwa‘a khairan fa huwa khairul lah, wa an tashûmû khairul lakum ing kuntum ta‘lamûn

Artinya: "(yaitu) dalam beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Ketentuan bayar fidyah bagi ibu hamil

1. Keringanan uzur syar'i

Sebagian ulama berpendapat bahwa ibu hamil yang jarak antara kehamilan dan masa menyusuinya berdekatan, seperti belum selesai menyusui anak pertama kemudian hamil lagi anak kedua, termasuk orang yang mendapatkan keringanan uzur syar'i.

Dalam kondisi ini, ia diperbolehkan menunda qadha puasanya hingga masa menyusui selesai tanpa diwajibkan membayar fidyah.

Namun, jika seorang ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan bayinya saja, maka ia memiliki kewajiban mengganti puasa di hari lain (qadha) sekaligus membayar fidyah sesuai ketentuan syariat.

2. Waktu membayar fidyah

Di masa Rasulullah SAW, fidyah umumnya dibayarkan dalam bentuk kurma atau gandum, karena kedua makanan tersebut merupakan bahan makanan pokok masyarakat Arab pada saat itu.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pembayaran fidyah. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa fidyah sebaiknya dibayarkan pada hari di mana puasa ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Sementara itu, menurut madzhab Hanafi, fidyah diperbolehkan dibayarkan kapan saja sebelum datangnya bulan Ramadhan berikutnya.

3. Membayar dengan bahan pangan pokok

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'i, jumlah fidyah yang harus dibayarkan adalah 1 mud gandum, yang setara dengan sekitar 675 gram atau 0,75 kg. Takaran ini seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa.

Sementara itu, Ulama Hanafiyah menetapkan fidyah sebesar 2 mud atau setengah sha' gandum. Jika 1 sha' setara dengan 4 mud (sekitar 3 kg), maka setengah sha' berkisar 1,5 kg. Ketentuan ini biasanya diterapkan bagi mereka yang membayar fidyah dalam bentuk beras atau bahan makanan pokok lainnya

4. Membayar dengan uang

Selain bahan pangan, fidyah juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang. Besaran uang yang dibayarkan disesuaikan dengan harga 1,5 kg bahan makanan pokok yang berlaku di daerah setempat untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Mengacu pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 07 Tahun 2023 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, nilai fidyah yang ditetapkan sebesar Rp60.000 per hari untuk setiap individu.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Polda Jawa Timur resmi menahan selebgram Isa Zega di Rutan Dittahti khusus perempuan atas dugaan kasus pencemaran nama baik.

Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif oleh Tim Penyidik Polda Jatim.

“Sudah kami tahan di Rutan Dittahti,” kata Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim, AKBP Charles P Tampubolon, saat dikonfirmasi pada Jumat (24/1/2025), dilansir Kompas.com.

Charles mengatakan alasan Isa Zega ditahan di rutan perempuan karena sesuai dengan identitas yang tertera di kartu tanda penduduknya. “Di rutan perempuan sesuai dengan KTP (kartu tanda penduduk),” imbuhnya.

Isa Zega diperiksa 18 pertanyaan

Sebelum penahanan, Isa Zega menjalani pemeriksaan mendalam pada Kamis (23/1/2025) malam, dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.

Selain itu, ia juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara Surabaya untuk memastikan kondisinya. “Hasilnya baik-baik saja,” jelas AKBP Charles.

Setelah dinyatakan sehat, penahanan terhadap Isa Zega dilakukan pada Jumat (24/1/2025) dini hari.

Kasus ini bermula dari dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Isa Zega terhadap Shandy Purnamasari melalui media sosial.

Berdasarkan penyelidikan, Isa Zega kini dijerat Pasal 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat 4 dengan ancaman hukuman penjara hingga 2 tahun serta denda maksimal sebesar Rp 400 juta.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Isa Zega Ditahan Polda Jatim di Rutan Perempuan", Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

KOMPAS.com - Rumah Aman atau Safe House mendadak menjadi perbincangan, pasca kasus kaburnya Lolly, anak Nikita Mirzani dari rumah aman.

Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana prosedur untuk bisa tinggal di Rumah Aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa untuk masuk ke Rumah Aman atau Safe House yang dikelola LPSK tidaklah mudah.

Ia menyebut, tidak semua permohonan pengajuan perlindungan ke Rumah Aman diterima. Pasalnya, selain ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, dilihat juga dari tingkat ancamannya.

"LPSK enggak begitu (mudah), karena rumah aman kita tujuannya untuk proses hukum. Jadi kita berikan rumah aman itu banyak hal yang harus dilihat. Ada ancaman langsung, tidak langsung, jadi tidak sembarangan untuk masuk Safe House LPSK. Kita ketat," paparnya.

Terlepas dari itu, jika seseorang dalam kondisi genting terancam jiwanya, lalu meminta bantuan LPSK, maka perlindungan bisa langsung diberikan.

Namun Sri menggarisbawahi, seseorang tersebut tidak langsung dimasukan ke Rumah Aman, tetapi ke shelter milik LPSK.

"Misal waktu itu ada kasus KDRT, itu yang melaporkan bukan pemohonnya langsung tapi tetangganya atau temannya. Dia lapor, ini ada teman saya posisi lagi ngumpet, karena dia dikejar sama suaminya, dia mau dipukulin. Nah itu, kita akan lihat dia butuh rumah aman," tutur Sri.

"Biasanya dalam konteks kondisi yang cukup mengancam, maka yang minta perlindungan bisa kita bawa sementara ke shelter," jelasnya lebih lanjut.

LPSK, kata Sri memiliki rumah aman lainnya, yang disebut shelter. Rumah shelter bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan yang sifatnya urgensi. Namun begitu, peraturan masuk ke shelter pun tetap ketat.

"Meskipun sementara, kita tetap berlakukan aturan ketat. Tidak boleh ada komunikasi dan segala macam. Dari situ baru kita gali informasinya, keterangannya, kita bisa bantu bawa dia lapor ke polisi," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, berikut ini prosedur pelayanan pemberian perlindungan kepada saksi atau korban:

• Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti WhatsAPP, Aplikasi LPSK, Hotline di 1500 - 148 atau email melalui lpsk_ri@lpsk.go.id.
• Permohonan diterima berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK;
• Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon;
• Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat;
• Penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK;
• Pelayanan pemberian perlindungan bisa diberikan berupa:
  • perlindungan rumah aman;
  • pengamanan melekat;
  • pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
  • pengawasan tingkat ancaman;
  • perubahan/penggantian pengurusan identitas baru;
  • fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan
  • kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.

KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) punya aturan untuk tinggal di rumah aman atau safe house.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan, biasanya seorang saksi atau korban yang tinggal di rumah aman akan dievaluasi secara berkala per enam bulan. Namun begitu, Ia mengatakan jangka waktu diberikan berdasarkan kebutuhan perlindungan.

"Kalau kami (LPSK) di sini ada aturan pemberian perlindungannya itu per enam bulan, tapi selama enam bulan ada evaluasi, apakah dirasa masih dibutuhkan atau tidak," ujar Sri kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Jika merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, jangka waktu pelayanan perlindungan diberikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Sri berujar, memang pada beberapa kasus disesuaikan. Jika dirasa masih dibutuhkan perlindungan, maka seorang saksi atau korban bisa tinggal di rumah aman lebih lama lagi.

"Biasanya kita berbasis pada perlindungan. Misal ada proses kasus-kasus yang sekarang ini dia diselidik, nah dia ada panggilan lagi, itu kita menyesuaikan juga," katanya.

Terlepas dari itu, Sri tidak memungkiri bahwa tidak semua orang betah tinggal di rumah aman. Pasalnya, ada beberapa kasus dimana seseorang terlindung minta dipulangkan sebelum enam bulan.

Untuk minta dipulangkan dari rumah aman LPSK juga tidak mudah, jika masih berada di bawah tanggung jawab LPSK.

"Kalau sudah enggak betah dia mau pulang, kita juga selektif, karena kita khawatir kalau pada saat masuk saja dia cukup terancam sementara pelaku di luar masih berkeliara,n maka LPSK kan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama dia, makanya kita biasanya tidak main-main," tuturnya.

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Hari Ibu merupakan perayaan penting yang diperingati pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya di Indonesia. Pada momen ini, banyak orang menyempatkan diri untuk menunjukkan rasa cinta dan penghargaan kepada ibu, baik dengan memberikan hadiah, mengungkapkan kata-kata manis, atau melakukan kegiatan spesial bersama ibu.

Bagi sebagian orang, ini juga menjadi waktu untuk merenungkan dan mengenang segala pengorbanan ibu dalam kehidupan mereka. Namun, perayaan khusus seperti Hari Ibu ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum perayaannya dalam Islam.

Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait merayakan Hari Ibu? Untuk memahaminya, yuk simak penjelasan ulama berikut ini!

Hukum Merayakan Hari Ibu dalam Islam

Banyak ulama yang telah memberikan pandangannya terkait perayaan Hari Ibu yang diperingati setahun sekali pada tanggal 22 Desember, salah satunya adalah Buya Yahya. Pandangannya disampaikan dalam kanal YouTube resmi Buya Yahya yang diunggah pada tahun 2020 silam.

Menurut Buya Yahya, dalam Islam tidak ada konsep "Hari Ibu" yang diperingati khusus setiap tahun untuk menghormati ibu. Sebab, dalam ajaran Islam, ibu adalah sosok yang sangat mulia dan seharusnya dihormati setiap saat, bukan hanya pada satu hari tertentu dalam setahun.

"Kalau kita mengangkat wanita dan mengangkat ibu dalam Islam, sudah ada, tidak harus ada istilah (Hari Ibu), tanggal 22 Desember. ga harus. Setiap hari setiap malam kita mendoakan ibunda kita, bukan setahun sekali," terang Buya Yahya yang dikutip detikSulsel pada Sabtu (21/12/2024).

Namun, jika tujuan dari perayaan tersebut adalah untuk mengingatkan orang-orang yang lupa akan ibu mereka, maka hal itu bisa menjadi acara yang sah. Tapi, jangan sampai dianggap sebagai acara memuliakan ibu hanya di hari itu saja.

"Masa untuk mengucapkan i love you mam hanya tanggal 22 Desember. Kok pelit banget. Penghormatan setiap saat dalam Islam," tambahnya.

"Jadi kalau tujuannya untuk memuliakan ibunda maka boleh kita membuat acara untuk memuliakan ibunda. Boleh sebulan sekali, sembilan bulan kita memuliakan ibunda juga sah-sah saja, atau setiap minggu atau setiap tahun. Dengan catatan bukan berarti di hari itu kita tidak memuliakan ibunda," tutupnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustaz Dzulqarnain MS di kanal YouTube-nya DzulqarnainMS dalam video yang berjudul "Merayakan Hari Ibu, Termasuk Bid'ahkah?'. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Hari Ibu bukanlah perayaan yang dirayakan oleh umat muslim.

"Umat Islam hanya memiliki tiga hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Jumat. Tidak ada hari raya lain, yang menunjukkan kekhususan mereka (umat muslim). Selain daripada itu adalah kekhususan non-muslim," jelasnya ustaz Dzulqarnain yang dikutip pada Sabtu (21/12/2024).

"Karena itu, kebanyakan para ulama tidak membolehkan memberikan selamat di hari raya seperti itu," terangnya.

Selain itu, memuliakan ibu hanya dalam setahun sekali, seperti yang dilakukan pada Hari Ibu, tidaklah tepat. Karena berbakti kepada orang tua itu diberikan setiap saat.

Berdasarkan penjelasan dari kedua ulama tersebut, dapat dipahami bahwa merayakan Hari Ibu khusus hanya pada tanggal 22 Desember hukumnya tidak boleh. Namun, kegiatan yang bertujuan untuk memuliakan ibu, seperti mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan hukumnya boleh namun tidak terbatas pada satu hari saja, melainkan dilakukan setiap saat dalam kehidupan sehari-hari.

Demikianlah penjelasan terkait hukum merayakan Hari Ibu dalam Islam menurut para ulama. Semoga bermanfaat ya, detikers!

Video: Angkot Ditabrak Truk di Polewali Mandar, 4 Orang Luka-luka

Video: Angkot Ditabrak Truk di Polewali Mandar, 4 Orang Luka-luka

KOMPAS.com - Tanggal 10 Desember 2024 jatuh pada hari Selasa. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.

Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 10 Desember 2024.

Hari HAM Sedunia

Tanggal 10 Desember 2024 bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia atau Human Rights Day.

Setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda. Melansir Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun ini mengusung tema “Hak-hak kita, masa depan kita, saat ini,”.

Tema ini dipilih agar tahun ini berfokus pada hak banyak orang yang terus diperjuangkan demi terciptanya masa depan dunia yang berkembang.

HAM bisa mendorong perdamaian dan stabilitas dengan menetapkan, mengakui, dan mematuhi seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal.

Hari HAM Sedunia ini patut diketahui memiliki sejarah panjang dalam penetapannya.

Hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permasalahan HAM mulai disorot ketika terjadinya Perang Dunia ke-II (1939-1945) yang memakan banyak korban jiwa.

Pada 1947 anggota Komisi Umum PBB kemudian merumuskan draft awal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan tanggal 10 Desember 1948 DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Sempai beberapa tahun kemudian, hak asasi manusia menjadi lebih diakui dan lebih terjamin di seluruh dunia. Banyak orang fokus pada masalah martabat dan kesetaraan hak setiap orang.

Hari Hak Asasi Hewan

Tidak hanya manusia, hewan juga memiliki peringatan atas hak asasi mereka. Perayaannya diperingati bersamaan dengan Hari HAM Sedunia.

Hewan tidak bisa bicara dan komunikasi dengan manusia namun bukan berarti menjadi sesuatu yang tak dipedulikan hak nya.

Terbukti bahwa segolongan manusia menjadi pelaku utama yang telah membunuh dan menganiaya hewan demi keuntungan pribadi.

Setelah ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, berbagai organisasi, asosiasi, dan individu dari seluruh dunia mulai menuntut agar deklarasi ini diperluas ke dunia hewan.

Pada tahun 1998 sebuah pernyataan resmi dikeluarkan untuk hak-hak hewan. Uncaged, yang merupakan organisasi perlindungan hewan, menciptakan Hari Hak-Hak Hewan Internasional untuk menyoroti semua jenis kekerasan terhadap hewan.