BOGOR, iNewsBogor.id – Sengketa hukum terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Bogor 2024 terus berlanjut. Setelah sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor, kini Kuasa Hukum Sapta Bela, Ketua KNPI Kota Bogor 2021–2024, menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan yang beredar di berbagai media.

Kuasa hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners menegaskan bahwa dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bgr, kliennya berstatus sebagai Turut Tergugat I. Sementara itu, penggugat berjumlah sepuluh orang yang mengatasnamakan Ketua OKP yang tergabung dalam KNPI Kota Bogor.

Kuasa hukum Sapta Bela menjelaskan bahwa perkara ini masih dalam tahap mediasi. Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan yang menyebutkan hasil Musda KNPI Kota Bogor tidak sah dinilai terlalu dini.

“Proses hukum masih berjalan, dan diperlukan pembuktian lebih lanjut sesuai dengan Pasal 164 HIR serta asas actori incumbit probatio, di mana pembuktian menjadi tanggung jawab penggugat,” ujar perwakilan kuasa hukum.

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa kliennya menghormati jalannya persidangan dan siap menghadapi gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip equality before the law, yang menjamin hak semua pihak dalam mengakses keadilan.

Sementara itu, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Dwi Arsywendo, sebelumnya menegaskan bahwa mereka tetap pada gugatan dan akan melanjutkan proses hukum hingga persidangan. Sidang mediasi dijadwalkan kembali pada Senin, 24 Maret 2025.

Dengan adanya hak jawab ini, diharapkan publik mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kasus yang tengah berlangsung.

Editor : Furqon Munawar

ASMAT, iNews.id - P3MD Kabupaten Asmat terus mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada di setiap kampung untuk berstatus badan hukum.

Menurut PIC BUMDes Kabupaten Asmat, Nenden Amerensia P, hal itu bertujuan agar BUMDes memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.

"Kami mendorong BUMDes berbadan hukum agar bisa mengelola setiap unit usaha dan membangun kemitraan dengan pihak lain, salah satunya dengan program nasional makanan bergisi gratis," jelas Nenden. Kamis (30/1/2025).

Ia menuturkan hingga januari 2025 terdapat 4 BUMDes di Kabupaten Asmat yang sudah terdaftar namun belum berbadan hukum, sedangkan pihaknya sedang meregistrasi atau membuka pendaftaran untuk 30 BUMDes.

"Jadi yang sudah terdaftar 4 kampung di dua distrik, tetapi belum berbadan hukum. Untuk distrik Agats, yakni kampung Bis Agats, dan Yepem sedangkan Distrik Akat yakni Kampung Bayiuw Pinam dan Cumneu," rincinya.

Nenden menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitasproduktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis jasa usaha lainnya, untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

"Sedangkan aturan terkait badan hukum BUMDes terdapat pada Perpendes PTT nomor 03 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan peringatan, pembinaan, dan pengembangan, dan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama," jeles Nenden.

Ia berharap dengan upaya menghadirkan status BUMDes berbadan hukum dapat memperkuat perekonomian desa dan menggerakan pengelolaan peluang potensi yang ada di desa.

"BUMDes sebenarnya memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial," pungkasnya.

Editor : Darul Muttaqin

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, memberikan kuliah umum dalam Sidang Senat Terbuka Tasyakuran Milad Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ke-73 dan Milad Yayasan UISU ke-74 di Auditorium UISU, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (7/1/2025).

Tema yang disampaikan berkaitan dengan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas, yang menurutnya masih perlu diuji lebih lanjut. Ia menyoroti Pasal 222 tentang pemilu, yang sebelumnya telah diuji sebanyak 32 kali dan ditolak oleh MK, namun pada pengujian ke-33 akhirnya dikabulkan.

Yusril juga menyatakan bahwa secara akademis, Pasal 222 dapat dikritisi jika dibandingkan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, Pasal 222 lebih banyak memuat kepentingan politik para pembentuk undang-undang dibandingkan dengan rumusan yang bersifat normatif, adil, dan fair sesuai ketentuan Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945.

"Pemerintah akan senang sekali jika akademisi memberikan sumbangsih pemikiran terkait hal itu," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Yusril menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh civitas akademika UISU atas peringatan Dies Natalis atau Milad ke-73 serta Milad Yayasan ke-74.

"Semoga UISU terus memberikan sumbangsih dan darma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara," jelasnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan bimbingan dan arahan untuk mendukung kemajuan UISU sebagai kampus tertua di Pulau Sumatera.

"Kami tetap memberikan bimbingan agar dosen-dosennya mencapai guru besar, dan hari ini dari 198 PTS di Sumut, UISU memilki guru besar terbanyak," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa LLDIKTI terus mendorong UISU untuk meraih akreditasi unggul dengan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh program studi yang berupaya meningkatkan status akreditasinya menjadi unggul.

Sementara itu, Rektor UISU, Prof. Dr. Safrida, SE, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa sejak berdiri, UISU telah melewati berbagai dinamika yang menguji kemampuan, ketangguhan, dan semangat, sehingga mampu berkembang di tingkat nasional dan internasional.

Ia kemudian menyampaikan pencapaian UISU dalam satu tahun terakhir, di antaranya persetujuan dua guru besar di Fakultas Pertanian pada awal Desember serta keberhasilan 10 Lektor Kepala dalam meningkatkan jabatan fungsionalnya.

"Dan ini terbesar untuk wilayah Sumut," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa akreditasi UISU saat ini telah berkembang menjadi sangat baik, dan empat program studi (Pertanian, Hukum, dan Sastra) sedang dalam proses menuju akreditasi unggul. Selain itu, program studi Ilmu Manajemen untuk S3 telah dibuka, dan program studi S2 FPAI telah melalui proses asesmen dan kini menunggu SK izin pendirian.

"Terdapat 22 MoU nasional yang telah diimplementasikan, termasuk 4 MoU internasional, yang meliputi kerja sama bersama, penelitian bersama, penulisan artikel bersama, dan penyusunan buku bersama. Selain itu, juga tercatat keberhasilan sejumlah dosen yang telah memenangkan hibah serta berbagai prestasi yang diraih mahasiswa," jelasnya.

Ketua Umum Yayasan UISU, Ir. Indra Gunawan, MP, menambahkan bahwa sejak berdiri pada 7 Januari 1952, UISU terus berperan aktif dalam pembangunan pendidikan bangsa. Seiring bertambahnya usia, UISU pun dihadapkan pada tuntutan untuk terus mencerdaskan dan membimbing generasi muda menuju masa depan yang cerah.

"Kita harus berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan untuk UISU adalah sesuatu yang berguna, yakni sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Sebagaimana diamanatkan oleh Baginda Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah insan yang bermanfaat bagi sesamanya," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, merupakan bukti dukungan pemerintah kepada UISU, yang sebelumnya juga telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui kehadiran Direktur Badan Usaha Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI.

"Tentunya hal ini menjadi momentum tepat untuk bangkit meraih kejayaannya kembali. Sinergitas Yayasan UISU dengan seluruh unit yang ada di bawahnya hendaknya menjadi pendorong bagi kita untuk tidak kenal lelah membangun UISU," jelasnya.

Editor : Odi Siregar

MEDAN, iNewsMedan.id - Rencana Warenhuis diresmikan Pemko Medan menjadi Gedung Pojok Kreatif anak muda dan pusat Expo UMKM di Kota Medan batal dilaksanakan pada Sabtu (28/12/2024) kemarin. Acara peresmian dijadwalkan pada Senin (30/12/2024).

Rencana tersebut dinilai menyakiti perasaan seluruh ahli waris Daliph Singh Bath baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang ahli waris Warenhuis, Ismail Philip N Pulungan, yang kini menetap di Kopenhagen, Denmark.

"Kami turut mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka di Gedung peninggalan leluhur kami Warenhuis Medan, sekaligus kami ingin berpesan marilah kita bersama-sama menghormati proses hukum yang berjalan, di mata hukum semuanya adalah equal sama tinggi sama rendah dan sama adanya," ujar Ismail.

Menurut Ismail, para ahli waris sejak awal tidak pernah mempersoalkan Warenhuis akan dijadikan Cagar Budaya baru di Kota Medan.

"Namun, mohon perhatikan hak kami ahli waris. Kami memiliki hubungan hukum yang sangat erat dan terikat dengan objek Warenhuis, dan tidak akan pernah berhenti menyuarakan sebuah kebenaran, kebebasan berpendapat dan mencari hak, ini adalah bahagian penting sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita semua sangat faham akan hal ini," ujar Ismail.

Ismail menambahkan bahwa ahli waris selalu taat hukum sejak sengketa ini dimulai. Mereka mengikuti semua proses peradilan yang ada, termasuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk dilakukan investigasi terkait pemberkasan lengkap yang dimiliki oleh ahli waris.

"Kepemilikan kami terkait objek Warenhuis adalah mutlak, dan dengan kondisi yang kami hadapi saat ini termasuk penguasaan dan peresmian apapun yang dilakukan oleh Pemko Medan, kami nyatakan ilegal, dan kami telah mempersiapkan langkah hukum terbaru untuk mencari keadilan," tegas Ismail.

Selama sekian tahun berjalannya sengketa ini, lanjut Ismail, ahli waris sangat berterima kasih atas kerja keras tim kuasa hukum dan APINDOSU.

"Selama ini dilakukan, seolah segala sesatu yang terjadi saat ini tidak ada rumusan dan ramuan hukumnya, terkecuali berserah diri yakin dan percaya kepada Tuhan, tetap akan memberikan perlindungan kepada umatnya yang terdzholimi," ucap Ismail.

“Kami tidak akan pernah berhenti bersuara dan bertindak. Lahan Warenhuis belum pernah kami berikan, ataupun diperjualbelikan atau dihibahkan kepada siapapun apalagi kepada Pemko Medan. Sejak kapan Pemko Medan memilki aset berasal dari perusahaan swasta yang pailit, atau sejak kapan sebuah aset Pemko Medan bisa diagunkan? Apakah negara ini masih negara hukum atau negara kekuasaan yang sewenang-wenang merampas hak rakyatnya? Silahkan publik menilainya,” tambah Ismail.

Kendati begitu, Ismail tetap berusaha membuka cara berpikir masyarakat Kota Medan atas yang dialami oleh ahli waris Daliph Singh Bath.

"Jika proyek Warenhuis ini secara resmi dibuka oleh Pemerintah Kota Medan, kami mengajak masyarakat Kota Medan agar bisa menikmatinya. Baik itu akan digunakan sebagai lokasi pendukung peningkatan ekonomi Kota Medan, para pedagang, UMKM, atau apapun itu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang jelas proses hukum kami tidak akan pernah berhenti dan terus akan bergulir hingga masalah ini dapat terselesaikan bersama ahli waris," jelas Ismail.

Ismail menegaskan bahwa permasalahan Warenhuis belum selesai. Mengingat, banyak kejanggalan dalam poses hukum dalam sengketa tersebut.

"Masih banyak kegiatan yang dinilai ahli waris ilegal, janggal, termasuk tidak menempatkan supremasi hukum yang sebagaimana mestinya dan berlaku di negara ini yang berdaulat dan adil bagi seluruh rakyatnya," terang Ismail.

Ahli waris lainnya, Caesar Bath Pulungan, merasa keberatan apabila Pemko Medan meresmikan Warenhuis menjadi Gedung Pojok Kreatif Anak Muda dan Pusat Expo UMKM di Kota Medan.

"Namun jika Gedung tersebut direvitalisasi jadi Gedung cagar Budaya silahkan saja, tinggal lagi Pemko Medan harus duduklah dengan pihak ahli waris," ujar pria yang akrab disapa Boy ini.

Boy juga menegaskan bahwa ahli waris masih mengupayakan secara hukum tentang status gedung yang merupakan milik kakeknya tersebut.

"Apa yang dilakukan Pemko Medan dinilai kurang bijaksana karena gedung tersebut masih berproses secara hukum, keluarga besar Dalipsingh Bath akan terus berjuang sampai kapanpun hingga ada kejelasan dari status hukum bangunan tersebut,” ujar Caesar.

Sementara Itu, Kuasa Hukum Keluarga Dalipsingh Bath, Bambang Hermanto, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihak ahli waris akan melakukan Kembali upaya hukum terkait kepemilikan bangunan dan lahan Warenhuis.

Selain itu, selama berproses hukum meminta kepada DPRD Kota Medan untuk tidak menyetujui anggaran tambahan untuk revitalisasi gedung. Mengingat, Gedung Warenhuis masih dalam sengketa hukum.

"Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan kejutan upaya hukum untuk terus memperjuangkan Gedung Warenhuis yang merupakan bangunan bersejarah ini, bahkan gedung ini sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, jadi sejak kapan pula Pemko Medan mempunyai aset tersebut dengan memiliki sertifikat hak pakai," pungkas Bambang.

Editor : Odi Siregar

CIANJUR, iNewsCianjur.id - Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Penghargaan diberikan langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM. Melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur, Pratama Nugraha mengatakan, penghargaan diberikan berdasarkan kinerja unggul dalam pengelolaan infrmasi hukum.

"Alhamdulillah Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur bisa meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Pratama, Minggu (29/12/2024).

Pratama mengatakan, penghargaan JDIHN diberikan sebagai predikat ke 2 terbaik se Jawa Barat dalam kategori pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2024.

"Penilaian berdasarkan inovasi dan kualitas penyediaan dokumentasi pelayanan, serta informasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ujarnya.

Menurut Pratama, raihan penghargaan JDIHN ini diharapkan menjadi bahan dedikasi bagi Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan aksesbilitas dan tranfaransi informasi hukum di daerah.

Editor : Ayi Sopiandi

JAKARTA, iNewsMuria - Agus Susanto, S.H., M.H., seorang pengacara ternama di Indonesia, baru-baru ini berhasil meraih penghargaan Inspiring Award 2024 dalam ajang Indonesia Magazine Award (IMA) yang diselenggarakan di Aston TB Simatupang, Jakarta, baru-baru ini. Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang berhasil menginspirasi masyarakat melalui prestasi dan dedikasi mereka dalam berbagai bidang. Keberhasilan Agus Susanto dalam meraih penghargaan ini menegaskan perannya sebagai sosok yang memberikan kontribusi positif di dunia hukum dan masyarakat Indonesia.

Indonesia Magazine Award (IMA) adalah acara tahunan yang dirancang untuk memberikan apresiasi kepada individu-individu luar biasa dari berbagai negara di kawasan ASEAN. Tahun ini, ajang tersebut diikuti oleh peserta dari 10 negara, termasuk Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Para peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang, seperti pengacara, wirausahawan, hingga profesional lainnya yang telah menunjukkan prestasi gemilang dan berkontribusi pada perkembangan negara dan kawasan. Dalam acara ini, Agus Susanto menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Agus Susanto, yang memiliki gelar lengkap K.R.A.T. Agus Susanto Joe Pradotonagaro Situmorang, S.H., M.H., CMLC., CCD., CNSP., CIRP., C.Med., CPLA, dianggap berhasil menginspirasi banyak orang, khususnya melalui kiprahnya di dunia hukum. Sebagai seorang pengacara, ia tidak hanya dikenal karena prestasi profesionalnya, tetapi juga komitmennya untuk selalu mendampingi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak individu dan memberikan konsultasi hukum kepada berbagai kalangan membuatnya menjadi panutan di Indonesia.

Dalam pidato penerimaan penghargaan, Agus Susanto menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan mempersiapkan penghargaan tersebut untuk orang tua tercinta yang telah meninggal dunia. 

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk almarhum orang tua saya. Kebetulan tanggal 22 Desember ini sekaligus memperingati hari kematian beliau,” ujar Agus Susanto, dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2024).  

Pidato ini menambah makna mendalam bagi penghargaan yang diterimanya, sekaligus menjadi penghormatan terakhir bagi orang tua yang telah memberikan dukungan besar dalam perjalanan hidupnya.

Patrick, Ketua Penyelenggara Indonesia Trend Award, mengungkapkan bahwa ajang ini bertujuan untuk memotivasi kolaborasi antar profesional dan wirausahawan di kawasan ASEAN. "Acara ini menjadi wadah untuk keunggulan motivasi dan tujuan bersama. Melalui IMA, kita mengapresiasi mereka yang telah menjadi teladan, tidak hanya di negaranya tetapi juga berkontribusi di tingkat ASEAN," jelas Patrick. Ia menambahkan, bahwa tujuan utama dari IMA adalah untuk memperkuat kolaborasi lintas negara, yang pada gilirannya dapat membangun masyarakat ASEAN yang lebih kuat dan terintegrasi.

Penghargaan Inspiring Award 2024 ini semakin mengukuhkan posisi Agus Susanto sebagai sosok inspiratif di Indonesia. Prestasi yang diraihnya juga menjadi bukti bahwa kontribusi seseorang dalam bidang apapun dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selain itu, ajang ini menjadi platform yang penting untuk menciptakan hubungan kolaboratif antar negara di ASEAN, yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya kawasan tersebut.

Dengan penghargaan ini, Agus Susanto kembali menegaskan pentingnya peran individu dalam membangun komunitas yang lebih baik, sekaligus menumbuhkan rasa solidaritas antar negara-negara ASEAN. Sebagai seorang profesional yang berpengaruh, Agus ingin terus menginspirasi banyak orang untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi kemajuan bangsa dan kawasan, serta mendorong terciptanya kolaborasi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
 

Editor : Langgeng Widodo

MEDAN, iNewsMedan.id - Anggota DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk bertindak tegas dan konsisten dalam menangani bangunan tanpa izin. Dirinya menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu dalam upaya menertibkan tata ruang kota. 

Hal itu diungkapkan oleh Reza Pahlevi Lubis menjawab pertanyaan wartawan terkait dibatalkannya pembongkaran bangunan atau gedung yang saat ini tengah viral di media sosial, yaitu salah satu bangunan atau di Jalan Mahkamah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. 

"Kasatpol PP tidak boleh tebang pilih dalam menangani izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," tegasnya, Kamis (12/12/2024).

Politisi Partai Golkar ini khawatir jika kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan tegas, akan muncul banyak kasus serupa. Ia juga meminta Satpol PP untuk tidak ragu-ragu menindak tegas pengusaha yang melanggar aturan.

"Ini harus ditertibkan karena bisa berimbas kepada masyarakat lain yang melihat ketidaktegasan dari Satpol PP," ujar Reza.

Lebih lanjut, Reza mengapresiasi peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran tata ruang. "Saya berharap pemerintah dapat merespon cepat setiap laporan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku," harapnya.

Editor : Odi Siregar